Pontianak:Kalimantan barat 12/10/2026
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ketapang, Lusia Dewi Nurjana Alexander Wilyo, ST., MT, hadiri undangan di kantor gubernur kalbar dan mengikuti kegiatan Sosialisasi Antikorupsi bagi Tim Penggerak PKK se-Kalimantan Barat yang berlangsung disalah satu Hotel di Pontianak, Senin (12/10/2026). Kegiatan yang diikuti perwakilan TP PKK dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat
Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Dr. H. Erina, S.H., M.H., dalam sambuatannya mengatakan pendidikan antikorupsi dapat dimulai dari kebiasaan sederhana di lingkungan keluarga, termasuk mengajarkan anak untuk berkata jujur dan bertanggung jawab atas tindakannya.
“Pendidikan antikorupsi tidak selalu harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Bisa dimulai ketika kita mengajarkan anak untuk berkata apa adanya dan membiasakan anggota keluarga untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Selain memperkuat nilai integritas, sosialisasi ini juga membahas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang bersumber dari APBD agar dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel.
Erina mengingatkan seluruh pengurus TP PKK, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar menyelesaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) anggaran sesuai dengan pelaksanaan program dan tidak menunda administrasi hingga akhir tahun.
“Setelah kita melaksanakan dan mendapat dana hibah untuk program yang dijalankan, tolong itu cepat di-SPJ-kan. Jangan tunggu mengerjakan program yang lain baru di-SPJ-kan, akhirnya kejar target akhir tahun,” tegasnya.
Ia menambahkan, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran harus dilakukan secara tertib sejak awal untuk meminimalkan kesalahan dalam penggunaan dana hibah.
Erina juga meminta agar materi yang disampaikan oleh narasumber dari BPKP Perwakilan Kalimantan Barat dan Komunitas Penyuluh Antikorupsi Katulistiwa (Tanjak) diteruskan kepada pengurus TP PKK hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
Menurutnya, penyebarluasan pengetahuan tersebut penting agar pemahaman mengenai integritas dan tata kelola anggaran tidak hanya berhenti pada peserta sosialisasi, tetapi juga diterapkan dalam pelaksanaan program PKK di berbagai tingkatan.
Melalui kegiatan ini, TP PKK Kalimantan Barat diharapkan dapat memperkuat budaya antikorupsi yang dimulai dari keluarga sekaligus mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan, tertib, dan bertanggung jawab.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan komitmen dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, serta berintegritas.
Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian, baik dalam pelaksanaan program organisasi maupun dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
Sebagai mitra pemerintah dalam pemberdayaan keluarga, Tim Penggerak PKK memiliki peran penting dalam menanamkan budaya antikorupsi sejak dini, dimulai dari lingkungan keluarga hingga kehidupan bermasyarakat. Dengan menjunjung tinggi integritas dan keteladanan, kader PKK diharapkan mampu menjadi pelopor gerakan antikorupsi serta membangun kepercayaan masyarakat.
Melalui sosialisasi ini, mari bersama-sama memperkuat komitmen untuk menolak segala bentuk korupsi, membudayakan kejujuran, dan mewujudkan Kalimantan Barat yang bersih, berintegritas, serta sejahtera) kaperwil Kalbar Thomas dp)
About the Author
