PELAIHARI \u2014 Persoalan sengketa lahan antara warga Desa Kintap dan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Kintap Jaya Watindo (KJW) kembali menjadi sorotan.
Kali ini perhatian warga tertuju pada pemeriksaan sejumlah warga oleh penyidik Polres Tanah Laut terkait laporan dugaan pencurian buah kelapa sawit menurut keterangan warga, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan lahan yang saat ini ditanami dan dikelola PT KJW padahal itu tanah petani kintap 01 sebelum Perusahaan ada.
Warga mengklaim lahan tersebut merupakan tanah yang mereka miliki atau kuasai dan telah digunakan perusahaan selama bertahun-tahun tanpa ganti rugi sedikitpun dan anehnya tanah kami diluar HGU dan Plasma mereka klaim miliknya lalu dasarnya apa buktikan kalau itu milik KJW ujar warga.
Warga mempertanyakan pemanggilan yang disebut telah berlangsung berulang kali, bahkan salah seorang warga mengaku telah dipanggil hingga sembilan kali mereka meminta persoalan tersebut tidak hanya dilihat dari sisi dugaan tindak pidana, tetapi juga dikaitkan dengan status, batas, atas hak, dan dasar penguasaan lahan yang menjadi objek perselisihan.
WARGA MINTA STATUS LAHAN DIPERJELAS
Ketua Kelompok Tani 01, Syahrun, menyampaikan bahwa warga tetap berpegang pada klaim bahwa lahan yang menjadi objek persoalan berada dalam penguasaan masyarakat dan menurut mereka berada di luar HGU perusahaan.
\u201cKami siap membuktikan dasar kepemilikan maupun penguasaan lahan melalui dokumen pertanahan, atas hak, batas bidang tanah, riwayat penguasaan, dan bukti lain yang sah,\u201d ujar Syahrun.
Ia menegaskan, apabila perusahaan menyatakan lahan tersebut merupakan bagian dari HGU, warga meminta hal itu dibuktikan dengan dokumen dan data pertanahan yang dapat diperiksa secara objektif bukan klaim sepihak.
\u201cPT KJW juga silakan membuktikan dasar penguasaan lahannya jangan hanya berdasarkan klaim sepihak,\u201d katanya dalam perspektif hukum perdata, sengketa mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah pada dasarnya perlu dibuktikan melalui atas hak, riwayat penguasaan, batas bidang, dokumen pertanahan, serta alat bukti lain yang relevan.
Karena itu, apabila dugaan tindak pidana berkaitan langsung dengan perselisihan mengenai hak atau penguasaan tanah, status tanah tersebut menjadi salah satu fakta penting yang perlu diperjelas tanpa terlebih dahulu menyimpulkan itu milik KJW buktikan kalau milikmu.
LAPORAN PIDANA DAN SENGKETA PERDATA PERLU DIBEDAKAN
Warga juga mempertanyakan laporan dugaan pencurian buah kelapa sawit ,menurut mereka, aktivitas panen yang dipersoalkan berkaitan dengan lahan yang mereka klaim sebagai tanah KJW itu tidak benar tim Polres sudah turun adakah temuan kami mencuri..? nada geram kelompok tani.
Dengan demikian, sengketa hak atas tanah tidak serta-merta dapat dianggap sebagai tindak pidana, sementara dugaan pencurian PT.KJW dalam hal ini bagian Legal toh tidak dia temukan.
Persoalan perdata mengenai siapa yang mempunyai hak atas tanah perlu dibedakan dengan persoalan pidana mengenai apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana,sengketa tidak bisa diarahkan kepidana tapi perdata Ini posisi warga” KUAT” Perusahaan mangkir 2 kali dari panggilan BPN itu blunder fatal.
BPN manggil itu namanya Mediasi \/ Gelar Perkara Hak di Seksi Sengketa BPN BPN Kalsel ,Kalau salah satu pihak mangkir 2 kali, aturannya jelas:
Permen ATR\/BPN No. 11 Tahun 2016 Pasal 25 “Apabila pihak terundang tidak hadir 2 kali berturut-turut tanpa alasan sah, maka dianggap tidak beritikad baik dan proses mediasi dinyatakan gagal, BPN dapat memberikan rekomendasi berdasarkan bukti yang ada”
Setelah mediasi gagal 2 kali, BPN wajib keluarkan Surat Rekomendasi \/ Peta & Tindak Lanjut, Minta BPN untuk Klarifikasi HGU perusahaan (apakah tanah yang diklaim masuk HGU atau di luar HGU?
WARGA PERTANYAKAN PEMBUKTIAN HGU tak pernah KJW buktikan
Warga mengaku telah meminta adanya pembahasan dan pembuktian mengenai status lahan, termasuk meminta perusahaan membuka data yang menjadi dasar penguasaan lahan.
Menurut keterangan warga, mereka juga menyebut pernah meminta pihak terkait menghadiri proses pembahasan bersama instansi pertanahan, tetapi menurut mereka belum menghasilkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan karena PT.KJW tidak hadir dipanggil BPN Kalsel sebanyak 2 kali ada apa tidak mau hadir..?
Karena itu, warga meminta agar persoalan batas dan status lahan diperiksa secara objektif.
\u201cKalau memang lahan tersebut masuk HGU, silakan dibuktikan dengan dokumen yang sah,Kami juga siap menunjukkan dokumen dan dasar penguasaan yang kami miliki,\u201d ujar warga
PEMERIKSAAN BELUM BERARTI TERSANGKA
Pemeriksaan oleh kepolisian terhadap seseorang untuk memperoleh keterangan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa orang tersebut bersalah Status hukum seseorang harus ditentukan berdasarkan tahapan proses hukum serta alat bukti yang diperoleh penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, warga meminta proses pemeriksaan dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan berimbang, sementara seluruh pihak juga diminta menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
TELEGRAM KAPOLRI JADI PERHATIAN WARGA
Warga juga menyinggung Surat Telegram Kapolri Nomor ST\/2428\/X\/REN.2\/2025 tertanggal 22 Oktober 2025 yang mereka jadikan salah satu rujukan dalam meminta agar konflik agraria ditangani secara hati-hati dan tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap masyarakat.
Menurut warga, prinsip penegakan hukum yang adil harus diterapkan kepada seluruh pihak, termasuk dengan memeriksa bukti dan keterangan dari warga maupun perusahaan bukan hanya warga yang diperiksa sedangkan Perusahaan belum ada tahapan pemanggilan,semua harus berimbang dan transparan.
Warga juga meminta agar penyelesaian konflik agraria mengedepankan dialog, pemeriksaan dokumen secara objektif, serta mekanisme hukum yang sesuai.
POLISI DIMINTA JELASKAN STATUS PERKARA
Atas pemeriksaan yang dilakukan berulang kali, warga berharap Polres Tanah Laut dapat memberikan penjelasan mengenai status perkara, dasar pemanggilan, materi pemeriksaan, hasil pemeriksaan, serta tahapan hukum selanjutnya,bukanya kami terus dipanggil
Warga juga meminta agar pihak PT KJW diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi mengenai dasar penguasaan lahan, status HGU, laporan dugaan pencurian, serta dokumen yang menjadi dasar laporan,kami juga punya bukti kslau KJW memasuki kawasan hutan lindung terutama paling mencolok di desa pandan sari yang rumah warga dimasukan kawasan HGU ini jelas jelas ngawur warga bermukim sebelum perusahaan ada tau tau warga mau bikin sertifikat terhalang gara gara di klaim PT.KJW masuk wilayah HGU.
Sebaliknya, warga Kelompok Tani 01 menyatakan siap memberikan dokumen dan bukti yang mereka miliki untuk diuji melalui mekanisme hukum,dengan demikian, persoalan tersebut diharapkan tidak berhenti pada saling klaim status tanah, batas HGU, atas hak, riwayat penguasaan,serta dugaan tindak pidana harus diperiksa berdasarkan bukti yang sah bukan dengan laporan sepihak.
Penyelesaian yang objektif diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi warga maupun perusahaan, sekaligus mencegah sengketa agraria berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih luas,keadaan Kalsel yang kondusif harus tetap kita jaga ujar Petani kintap 01 dan ratusan warga yang hadir.
Patroli86.com
Pewarta EAP<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
PELAIHARI \u2014 Persoalan sengketa lahan antara warga Desa Kintap dan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Kintap Jaya Watindo<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":100308,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28482],"tags":[],"class_list":["post-100309","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-peristiwa-daerah"],"yoast_head":"\n