<\/p>\n\n\n\n
Halmahera Selatan\/\/Patroli86.com\/\/ \u2013 Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (DPC GPM) Kabupaten Halmahera Selatan menjadwalkan aksi damai pada Kamis, 15 Oktober 2026, untuk mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan dugaan dana pengamanan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Manatahan, Kecamatan Obi Barat.
Rencana aksi tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan Nomor 026\/EKS\/GPM-HS\/X\/2026 tentang Pemberitahuan Aksi Damai yang ditujukan kepada Kapolres Halmahera Selatan.
Dalam surat itu, GPM menyatakan aksi dilakukan karena laporan Komite Pemuda Penyelamat Rakyat (KP2R) Nomor 005\/KP2R.BGG\/X\/2026 dinilai belum ditindaklanjuti.
Laporan tersebut disertai lampiran berupa bukti awal foto dan nota hasil material di tempat rental tong di Desa Manatahan. Aduan itu berkaitan dengan dugaan adanya dana pengamanan aktivitas pertambangan emas ilegal yang disebut melibatkan Pemerintah Desa Manatahan.
KP2R sebelumnya menyerahkan laporan tersebut bersamaan dengan aksi di depan Kantor Polres Halmahera Selatan pada 28 September 2026.
Atas kondisi tersebut, GPM menyatakan akan turun ke jalan untuk mempertegas tuntutan agar dugaan pelanggaran dalam aktivitas PETI di wilayah Halmahera Selatan ditangani secara serius, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Berdasarkan surat pemberitahuan, aksi dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 15 Oktober 2026, mulai pukul 08.00 WIT hingga selesai. Massa aksi akan bergerak dengan rute Polres Halmahera Selatan dan DPRD Halmahera Selatan, dengan titik kumpul di depan Kedai Palm Tomori.
Aksi tersebut akan menggunakan satu unit mobil pikap yang dilengkapi sistem suara serta dan bendera merah putih sebagai perangkat aksi.
Dalam surat pemberitahuan tersebut, Bung Mahdi Judhi ditunjuk sebagai koordinator lapangan (korlap) untuk memimpin jalannya aksi damai.
Surat itu ditandatangani Ketua DPC GPM Halmahera Selatan, Harmain Rusli, S.H., bersama jajaran pengurus organisasi.
Desak Penanganan Transparan
Rencana aksi ini menjadi bentuk tekanan publik agar laporan mengenai dugaan dana pengamanan PETI Manatahan memperoleh kejelasan penanganan. GPM meminta aparat memberikan penjelasan mengenai perkembangan laporan yang telah disampaikan.
Dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam praktik dana pengamanan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan dan proses hukum yang sah. Karena itu, klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut dalam laporan serta penjelasan resmi Polres Halmahera Selatan menjadi penting untuk memastikan persoalan ini ditangani secara objektif.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi yang dicantumkan mengenai perkembangan laporan tersebut maupun tanggapan Pemerintah Desa Manatahan atas dugaan yang dilaporkan.
GPM berharap aksi damai tersebut menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk memberikan kepastian kepada publik serta memastikan setiap dugaan pelanggaran hukum ditangani secara transparan dan tanpa tebang pilih.
(Humas Polres Halsel)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Halmahera Selatan\/\/Patroli86.com\/\/ \u2013 Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (DPC GPM) Kabupaten Halmahera Selatan menjadwalkan aksi damai pada<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":100653,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3555],"tags":[],"class_list":["post-100654","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukrim"],"yoast_head":"\n