Halmahera Selatan\/\/Patroli86.com\/\/ \u2014 Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kabupaten Halmahera Selatan menyoroti perbedaan perkembangan penanganan dua perkara dugaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Obi. Perbedaan penanganan perkara di Desa Anggai dan Desa Manatahan dinilai perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum guna memastikan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) berjalan sebagaimana mestinya.
Ketua DPC GPM Halmahera Selatan, Harmain Rusli, S.H., kepada media ini mengatakan, sorotan tersebut muncul karena perkara dugaan PETI di Desa Anggai telah melalui proses penegakan hukum hingga penetapan tersangka dan pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Sementara itu, laporan dugaan PETI di Desa Manatahan yang disampaikan melalui Komite Pemuda Penyelamat Rakyat (KP2R) dinilai belum memberikan kepastian perkembangan kepada pihak pelapor.
“Di Anggai, penanganan perkara sudah berjalan hingga penetapan tersangka dan pelimpahan berkas ke kejaksaan. Sementara di Manatahan, laporan yang telah kami sampaikan bersama bukti permulaan belum mendapatkan kejelasan perkembangan. Ini yang menjadi pertanyaan kami. Prinsip persamaan di hadapan hukum harus diterapkan secara konsisten,” ujar Harmain dalam keterangan pers di Labuha, Rabu (6\/11\/2026).
Harmain menjelaskan, berdasarkan rilis resmi Polres Halmahera Selatan tertanggal 13 Agustus 2026, penanganan perkara dugaan PETI di Desa Anggai bermula dari Laporan Polisi Model A Nomor LP\/A\/01\/IV\/2025\/SPKT\/Polres Halsel tertanggal 14 April 2025.
Dalam proses penanganannya, Satreskrim Polres Halmahera Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain sekitar 800 karung material, mesin pengolahan, tong, tromol, serta mesin diesel.
Penyidik juga menetapkan dua orang berinisial AR (43) dan AHI (46) sebagai tersangka. Berkas perkara keduanya kemudian dinyatakan lengkap atau P-21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan.
Kedua tersangka disangkakan melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Menurut Harmain, perkembangan perkara Anggai menjadi pembanding yang patut dijelaskan oleh kepolisian ketika masyarakat mempertanyakan penanganan dugaan PETI di Desa Manatahan.
Harmain menyebutkan, laporan KP2R disampaikan kepada Polres Halmahera Selatan pada 28 September 2026, bertepatan dengan aksi penyampaian aspirasi di depan Mapolres.
Namun, hingga 4 November 2026, pihaknya mengaku belum memperoleh penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut, termasuk apakah penyidik telah melakukan pemeriksaan lapangan, meminta keterangan saksi, maupun mengambil langkah penyelidikan lainnya.
“Kami tidak sedang meminta aparat menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa proses hukum. Yang kami minta adalah kepastian bahwa laporan masyarakat ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.
Menurut GPM, terdapat sejumlah informasi yang patut ditelusuri aparat penegak hukum terkait dugaan aktivitas pengolahan emas di Desa Manatahan.
Informasi tersebut meliputi pernyataan dua anggota DPRD Halmahera Selatan dari daerah pemilihan Obi, yakni Muhammad Yusuf Nizar dari Fraksi PKS dan Minton Karafe dari Fraksi Partai Garuda, yang menurut Harmain pernah menyampaikan pernyataan mengenai aktivitas PETI di wilayah tersebut.
Selain itu, GPM mengaku memperoleh keterangan sejumlah warga mengenai dugaan penggunaan tong dan tromol untuk pengolahan emas, termasuk dugaan adanya pihak yang menjadi pemodal dan pembeli hasil pengolahan.
GPM juga menyoroti Surat Imbauan Pemerintah Desa Manatahan tertanggal 19 Oktober 2026 yang meminta penghentian sementara aktivitas pertambangan sampai persyaratan perizinan dipenuhi.
Bagi Harmain, surat tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan kondisi kegiatan pertambangan dan pengolahan emas di lapangan, termasuk status perizinannya.
“Surat imbauan pemerintah desa itu menjadi salah satu informasi penting yang perlu diklarifikasi. Jika memang terdapat aktivitas yang belum memenuhi ketentuan perizinan, aparat harus melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya. Jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada imbauan tanpa ada kejelasan mengenai kondisi sebenarnya,” ujarnya.
GPM juga menyoroti pernyataan Kasi Humas Polres Halmahera Selatan, Ipda Hermansyah, yang menurut Harmain lebih menekankan pendekatan dialogis dalam menyikapi persoalan di Manatahan.
Harmain menegaskan bahwa pihaknya menghormati pendekatan dialog dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, menurutnya, dialog tidak boleh mengesampingkan proses penegakan hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana.
“Dialog merupakan hal yang baik untuk menjaga hubungan sosial masyarakat. Tetapi apabila terdapat dugaan tindak pidana, proses hukum tetap harus berjalan sesuai ketentuan. Keduanya tidak boleh dipertentangkan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa penetapan ada atau tidaknya tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah.
Selain persoalan tersebut, GPM mengingatkan bahwa status Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tidak otomatis memberikan hak kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa memenuhi persyaratan perizinan.
Menurut Harmain, keberadaan WPR harus dibedakan dengan kepemilikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) serta pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.
Karena itu, GPM meminta aparat terkait memastikan status wilayah, legalitas kegiatan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas pengolahan emas di Desa Manatahan.
Harmain mengatakan, pihaknya juga mengingatkan komitmen Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara, Kombes Pol Reinhard Habonaran Nainggolan, yang sebelumnya menyampaikan komitmen untuk menuntaskan perkara-perkara yang menjadi perhatian jajarannya, termasuk dugaan pelanggaran di bidang pertambangan.
Atas dasar itu, GPM meminta Polda Maluku Utara memberikan perhatian khusus dan melakukan supervisi terhadap penanganan laporan dugaan PETI di Desa Manatahan.
Sebagai bentuk pengawalan, GPM menyatakan akan kembali menggelar aksi demonstrasi jilid IV serta melayangkan pengaduan masyarakat (Dumas) ke Mabes Polri terkait dugaan perbedaan perkembangan penanganan perkara tersebut.
Adapun lima tuntutan GPM Halmahera Selatan meliputi:
Meminta Polres Halmahera Selatan memberikan penjelasan resmi mengenai status dan perkembangan penanganan laporan dugaan PETI di Desa Manatahan.
Mendesak penyidik melakukan pemeriksaan lapangan, mengumpulkan keterangan saksi, serta mengamankan barang bukti apabila ditemukan dasar hukum yang cukup.
Meminta aparat mendalami dugaan pelanggaran ketentuan pidana dalam Undang-Undang Minerba dan peraturan perlindungan lingkungan hidup.
Mendesak Ditreskrimsus Polda Maluku Utara melakukan supervisi terhadap penanganan perkara tersebut.
Meminta Kapolda Maluku Utara mengevaluasi kinerja Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Halmahera Selatan apabila ditemukan adanya kelalaian atau pembiaran berdasarkan hasil pemeriksaan.
“Kami ingin memastikan bahwa hukum tidak berjalan berbeda terhadap perkara yang memiliki dugaan karakteristik serupa. Jika terdapat kendala dalam penanganan laporan, sampaikan secara terbuka. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai memperoleh kepastian hukum,” tutup Harmain.
Berita ini disusun berdasarkan keterangan Ketua DPC GPM Halmahera Selatan dan dokumen yang disebutkan dalam keterangannya. Dugaan aktivitas PETI di Desa Manatahan masih memerlukan pendalaman dan pembuktian oleh aparat penegak hukum. Media ini menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitan.
(Tim Red)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Halmahera Selatan\/\/Patroli86.com\/\/ \u2014 Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kabupaten Halmahera Selatan menyoroti perbedaan perkembangan penanganan dua perkara dugaan Pertambangan<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":103653,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28482],"tags":[],"class_list":["post-103654","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-peristiwa-daerah"],"yoast_head":"\n