JAKARTA \u2014 Perselisihan kepemimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Laskar Merah Putih (LMP) kembali menjadi perhatian setelah sejumlah fakta terungkap dalam persidangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tahun 2026.
Persidangan yang menguji keabsahan penerbitan Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum RI tersebut membuka sejumlah persoalan mendasar, mulai dari legitimasi kepemimpinan, kewenangan Majelis Tinggi Dewan Pendiri (MTDP), kepatuhan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD\/ART), hingga prosedur penerbitan administrasi badan hukum perkumpulan.
Majelis Tinggi Dewan Pendiri (MTDP) Laskar Merah Putih menyampaikan bahwa perjuangan hukum ini bukan sekadar persoalan perebutan jabatan Ketua Umum, melainkan menyangkut kepastian hukum, penghormatan terhadap sejarah pendirian organisasi, serta pelaksanaan aturan organisasi.
AKTA PENDIRIAN 2014 MENJADI DASAR PERSELISIHAN
Dalam keterangannya, MTDP menjelaskan bahwa keberadaan Dewan Pendiri tercatat dalam Akta Pendirian Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih Nomor 09 tanggal 5 November 2014, yang dibuat di hadapan Notaris Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn.
Dari 18 orang Dewan Pendiri yang tercatat, saat ini disebut masih terdapat 12 orang yang hidup dan memiliki kedudukan sebagai Dewan Pendiri.
Salah satu persoalan yang dipersoalkan dalam persidangan adalah kedudukan Dewan Pendiri serta kewenangannya berdasarkan AD\/ART organisasi.
Adek Erfil Manurung, yang disebut turut menyusun AD\/ART pendirian organisasi tahun 2014, menerangkan bahwa tidak terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan untuk menghilangkan atau memecat Dewan Pendiri secara sepihak.
Menurut MTDP, perubahan kepengurusan maupun pemberhentian pejabat organisasi harus dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah disepakati dalam AD\/ART.
DUALISME KEPEMIMPINAN SEJAK 2019
Perselisihan kepemimpinan LMP disebut bermula pada 2019 setelah Adek Erfil Manurung memberhentikan Arsyad Canu melalui Surat Markas Besar LMP Nomor 448\/MB\/LMP\/X\/2019.
Peristiwa tersebut kemudian memunculkan dua kelompok kepemimpinan yang masing-masing menyelenggarakan Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) pada 2019.
Menurut keterangan MTDP, masing-masing kubu mengklaim memperoleh legitimasi organisasi.
Persoalan semakin berkembang setelah AHU kepengurusan Adek Erfil diterbitkan pada 2020.
Arsyad Canu kemudian menempuh jalur hukum melalui PTUN dan pengadilan terkait dalam keterangan MTDP, putusan PTUN tahun 2023 telah memerintahkan Kementerian Hukum untuk membatalkan AHU kepengurusan Adek Erfil tahun 2020.
Namun, pencabutan AHU tersebut menurut kronologi yang disampaikan baru dilakukan pada 9 Januari 2025.
MTDP juga mempersoalkan bahwa selama masa kepengurusan 2019\u20132024, AHU atas nama Arsyad Canu tidak diterbitkan, meskipun yang bersangkutan disebut tetap menjalankan aktivitas organisasi.
PENERBITAN AHU KURANG DARI 24 JAM DIPERTANYAKAN
Salah satu bagian yang menjadi perhatian dalam persidangan adalah penerbitan AHU kepengurusan Arsyad Canu pada Januari 2025.
Berdasarkan keterangan MTDP, Akta Notaris Nomor 01 tanggal 13 Januari 2025 menjadi dasar pengajuan perubahan kepengurusan.
MTDP mempertanyakan proses pembentukan keputusan tersebut karena terdapat keterangan saksi mengenai proses penandatanganan dokumen yang dinilai tidak melalui rapat pleno sebagaimana dipersyaratkan AD\/ART.
Saksi H.A. Widodo, sebagaimana diuraikan dalam materi keterangan persidangan, menyampaikan bahwa dirinya tidak mengingat secara jelas waktu penandatanganan pengangkatan kembali Arsyad Canu.
Namun, saksi menerangkan bahwa penandatanganan dilakukan secara terpisah antara dokumen keputusan dan lembar tanda tangan.
Saksi juga mempersoalkan jumlah Dewan Pendiri yang hadir serta pencantuman tanda tangan salah seorang pendiri yang menurut keterangannya tidak hadir dan tidak memberikan izin.
Keterangan tersebut menjadi bagian dari materi pembuktian yang harus dinilai oleh majelis hakim MTDP menilai fakta tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai keabsahan proses pengambilan keputusan organisasi yang kemudian dijadikan dasar penerbitan AHU.
KETERANGAN SAKSI DAN PERSOALAN REKONSILIASI
Persidangan juga mengungkap keterangan mengenai rekonsiliasi antara Adek Erfil Manurung dan Arsyad Canu.
Dalam keterangannya, Adek Erfil mengakui pernah memberhentikan Arsyad Canu.
Ia juga membenarkan bahwa rekonsiliasi kedua pihak berlangsung pada April 2026 Namun, MTDP berpendapat rekonsiliasi tersebut tidak serta-merta menyelesaikan persoalan hukum atas penerbitan AHU yang menjadi objek sengketa.
Alasannya, rekonsiliasi berlangsung setelah AHU diterbitkan pada Januari 2025 MTDP juga mempertanyakan mekanisme rekonsiliasi karena menurut mereka kesepakatan dua pihak tidak dapat menggantikan kewenangan rapat pleno MTDP apabila AD\/ART mensyaratkan keputusan kolektif Dewan Pendiri.
Selain itu, MTDP menyebut terdapat pernyataan tertulis dari 11 orang Dewan Pendiri dari total 12 orang yang masih hidup pernyataan tersebut disebut dituangkan dalam akta notaris dan berisi kesepakatan untuk kembali berpedoman pada akta pendirian organisasi tahun 2014.
UU ORMAS MENEGASKAN KEPENGURUSAN HARUS TAAT AD\/ART
Persoalan ini memiliki kaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ada beberapa ketentuan penting yang relevan.
Pasal 29 UU Ormas
Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan dipilih melalui musyawarah dan mufakat.
2. Pasal 30 UU Ormas Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, kewenangan serta pembagian tugas diatur dalam AD\/ART.
Pasal 31 UU Ormas
Ayat (1) menyatakan pengurus yang berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan tidak dapat membentuk kepengurusan dan\/atau mendirikan Ormas yang sama ayat (2) mengatur bahwa kepengurusan atau Ormas yang sama yang dibentuk dalam keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diakui berdasarkan UU tersebut.
Namun, penerapan Pasal 31 harus melihat status pemberhentian, fakta pembentukan kepengurusan, serta hubungan hukumnya dengan organisasi yang bersangkutan. Pasal ini tidak dapat digunakan secara otomatis untuk menyimpulkan keabsahan atau ketidakabsahan AHU tanpa pemeriksaan lebih lanjut.
Pasal 32 UU Ormas
Ketentuan mengenai struktur organisasi, kedudukan dan kepengurusan diatur dalam AD\/ART Artinya, AD\/ART bukan sekadar dokumen pelengkap organisasi, tetapi menjadi pedoman dalam menjalankan kewenangan dan menentukan keabsahan keputusan internal.
KEMENTERIAN HUKUM JUGA HARUS TUNDUK PADA HUKUM
Persoalan penerbitan AHU juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 7 mengatur kewajiban pejabat pemerintahan untuk menjalankan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan, mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta memeriksa dan meneliti dokumen administrasi pemerintahan.
Sementara itu, Pasal 17 melarang badan dan\/atau pejabat pemerintahan menyalahgunakan wewenang.
Selain itu, terdapat ketentuan teknis yang perlu diperhatikan, yaitu Permenkum Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan.
Peraturan tersebut berlaku sejak 28 Mei 2025 dan menggantikan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016 beserta perubahannya ketentuan administrasi perkumpulan juga mensyaratkan dokumen pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau perkara di pengadilan.
Dengan demikian, apabila suatu permohonan perubahan kepengurusan diajukan ketika terdapat perselisihan, aspek kebenaran dokumen dan pemenuhan persyaratan administrasi menjadi hal penting untuk diperiksa.
Penerbitan AHU dalam waktu kurang dari 24 jam, sebagaimana dipersoalkan MTDP, tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum yang harus diuji adalah apakah seluruh persyaratan, dokumen, kewenangan dan prosedur telah dipenuhi.
AHLI HUKUM SOROTI PRINSIP DUE PROCESS OF LAW
Dalam persidangan, ahli hukum Dr. Wagiman, S.Fil., S.H., M.H., sebagaimana disampaikan dalam materi keterangan MTDP, menjelaskan pentingnya prinsip due process of law dalam setiap tindakan pemerintahan.
Prinsip tersebut menegaskan bahwa keputusan pejabat negara harus didasarkan pada kewenangan yang sah, prosedur hukum yang benar, kecermatan administrasi, serta perlindungan terhadap hak pihak-pihak yang berkepentingan.
Dalam konteks sengketa LMP, persoalan yang perlu diuji bukan hanya kecepatan penerbitan AHU, tetapi juga kebenaran dokumen yang menjadi dasar permohonan dan kepatuhannya terhadap ketentuan hukum.
Apabila terbukti terdapat cacat kewenangan atau prosedur, keputusan administrasi dapat menjadi objek pengujian dan pembatalan melalui mekanisme peradilan sesuai ketentuan hukum.
MENUNGGU PUTUSAN HAKIM, ORGANISASI DIMINTA TETAP KONDUSIF
MTDP Laskar Merah Putih berharap Majelis Hakim PTUN Jakarta mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, keterangan saksi, alat bukti surat, akta notaris, AD\/ART, serta pendapat ahli sebelum menjatuhkan putusan.
Sementara itu, Plt. Ketua Umum Laskar Merah Putih Fanni Aminadia, S.E., M.M., disebut menjalankan amanat Majelis Tinggi Dewan Pendiri untuk menjaga keberlangsungan organisasi.
MTDP juga mengingatkan seluruh anggota dan keluarga besar Laskar Merah Putih di berbagai daerah agar tidak melakukan tindakan intimidasi, ancaman, kekerasan maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Organisasi kemasyarakatan seharusnya menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan, menjaga persatuan, serta membantu mengawasi jalannya pemerintahan.
Penyelesaian dualisme kepemimpinan LMP semestinya ditempuh melalui jalur hukum dan mekanisme organisasi, bukan melalui tekanan ataupun tindakan arogan.
Pada akhirnya, putusan majelis hakim PTUN akan menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap objek sengketa yang diperiksa.
Sebab, organisasi besar tidak boleh berjalan hanya berdasarkan kekuasaan seseorang. Kepemimpinan harus tunduk pada AD\/ART, hukum negara, dan keputusan organisasi yang sah.
SaveLaskarMerahPutih
CATATAN HUKUM PENTING
Agar pemberitaan ini kuat dan tidak menjadi tuduhan sepihak, ada tiga hal yang perlu diperhatikan:
Putusan PTUN tahun 2023 harus dibedakan dari perkara PTUN tahun 2026 yang sedang diperiksa.
Kesaksian mengenai dugaan tekanan, pemberian uang, tanda tangan, dan tidak terpenuhinya kuorum harus ditulis sebagai keterangan saksi, bukan fakta pelanggaran yang sudah diputus hakim.
Jangan menyatakan AHU 2025 sudah tidak sah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum atau keputusan berwenang yang menyatakan demikian.
Referensi peraturan:
UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas\u2060
UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan\u2060
Permenkum Nomor 18 Tahun 2025\u2060
Ketentuan Administrasi Badan Hukum Perkumpulan Ditjen AHU\u2060.
Patroli86.com
Pewarta EAP<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
JAKARTA \u2014 Perselisihan kepemimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Laskar Merah Putih (LMP) kembali menjadi perhatian setelah sejumlah fakta terungkap<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":103832,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28482],"tags":[],"class_list":["post-103833","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-peristiwa-daerah"],"yoast_head":"\n