JAKARTA \u2014 PATROLI86.COM
Persoalan tagihan pembelian BBM Solar Industri Non-Subsidi yang diduga sengaja tidak diselesaikan dan dipersulit penagihannya oleh PT Wika Bangunan Gedung (WEGE) kini memasuki babak serius. Hingga saat ini, pihak kuasa hukum belum memperoleh kepastian penyelesaian pembayaran sebagaimana diharapkan. Jika belum ada langkah konkret, konferensi pers terbuka akan digelar untuk mengungkap seluruh fakta kepada publik.
Perselisihan ini berkaitan dengan tagihan pembelian BBM Solar Non-Subsidi yang digunakan untuk kebutuhan proyek strategis, termasuk pembangunan Rusun Paspampres IKN dan Gedung PUPR IKN. Sejak awal proses penagihan klien mengaku terus mengalami kendala yang dianggap tidak wajar dalam memperoleh kepastian pembayaran dari WEGE.
Suwanto, S.H., kuasa hukum dari SUWAN JUSTICE LAW FIRM, menegaskan bahwa pihaknya tidak menginginkan persoalan ini berlarut tanpa arah.
“Kami sudah cukup lama menunggu. Jangan sampai persoalan ini terus berputar tanpa penyelesaian. Kami tidak mau dipingpong antara bagian keuangan dan bagian legal. Perusahaan harus menunjuk siapa penanggung jawabnya. Kami meminta kepastian dan penyelesaian atas hak klien kami,” tegas Suwanto.
Melalui Somasi Kedua tertanggal 9 November 2026, SUWAN JUSTICE LAW FIRM telah meminta kepada PT Wika Bangunan Gedung untuk memberikan jawaban tertulis, menunjuk penanggung jawab resmi, memperlihatkan bukti pembayaran apabila telah dilakukan, serta menyelesaikan tagihan yang masih diperdebatkan. Batas waktu yang diberikan adalah hingga 17 November 2026.
Suwanto menambahkan bahwa pihaknya masih memberi ruang penyelesaian secara damai, namun harus disertai tindakan nyata.
“Kami masih memberikan kesempatan kepada pihak perusahaan untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik. Namun, kesempatan tersebut harus diikuti tindakan nyata. Jangan hanya memberikan jawaban tanpa kepastian penyelesaian.”
Jika hingga batas waktu yang ditentukan belum ada penyelesaian yang memuaskan, SUWAN JUSTICE LAW FIRM akan menggelar Konferensi Pers pada 18 November 2026, dengan mengundang berbagai media massa \u2014 cetak, online, televisi, maupun media elektronik.
Dalam konferensi pers tersebut, pihak hukum berencana membuka secara lengkap kronologi persoalan, dokumen penagihan, riwayat somasi, jejak komunikasi dengan pihak perusahaan, serta langkah hukum yang akan diambil.
“Kami mengundang seluruh rekan-rekan media untuk hadir pada 18 November 2026. Kami akan menyampaikan fakta dan dokumen yang kami miliki secara terbuka. Ini bukan sekadar persoalan komunikasi, tetapi menyangkut kepastian penyelesaian hak klien kami,” ungkap Suwanto, S.H. saat ditemui di Bareskrim Mabes Polri.
Pihak hukum menegaskan bukan sekadar ancaman. Apabila tidak ada penyelesaian yang wajar, langkah hukum lebih lanjut telah dipersiapkan, yang mencakup:
– Gugatan wanprestasi dan\/atau perbuatan melawan hukum
– Upaya hukum kepailitan sesuai ketentuan yang berlaku
– Pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana berdasarkan bukti yang sah
“Kami tidak meminta sesuatu yang bukan hak klien kami. Kami hanya meminta agar kewajiban yang memang terbukti harus dibayarkan dapat diselesaikan. Jangan sampai pihak yang telah menjalankan pekerjaan justru harus terus menunggu tanpa kepastian,” tegas Suwanto di akhir keterangannya.
SUWAN JUSTICE LAW FIRM \u2014 Mengawal Hak, Menegakkan Keadilan
\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
JAKARTA \u2014 PATROLI86.COM Persoalan tagihan pembelian BBM Solar Industri Non-Subsidi yang diduga sengaja tidak diselesaikan dan dipersulit penagihannya<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":104005,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28482],"tags":[],"class_list":["post-104006","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-peristiwa-daerah"],"yoast_head":"\n