<\/p>\n\n\n\n
Halmahera Selatan\/\/Patroli86.com\/\/ \u2013 Penanganan dugaan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Manatahan, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin yang melibatkan sejumlah pihak di wilayah tersebut,Rabu\/11\/2026.
Praktisi hukum M. Rifay, S.H., menilai persoalan PETI Manatahan harus dilihat secara komprehensif, bukan hanya dari aspek pelanggaran hukum pertambangan, tetapi juga dari prinsip keadilan, kepastian hukum, serta dampak ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, terdapat pertanyaan mendasar yang perlu mendapatkan penjelasan dari aparat penegak hukum. Pasalnya, dari sejumlah pengusaha yang diduga menjalankan aktivitas pertambangan tanpa izin di Manatahan, dua orang telah diproses hukum hingga ke persidangan. Sementara itu, perkembangan penanganan terhadap pihak-pihak lain yang diduga melakukan aktivitas serupa masih menjadi pertanyaan publik.
“Kalau dua pengusaha sudah diproses hukum hingga ke pengadilan, bagaimana dengan pengusaha lainnya yang diduga menjalankan aktivitas pertambangan tanpa izin? Apakah mereka sudah diperiksa, apakah penyelidikannya masih berjalan, atau ada pertimbangan hukum tertentu sehingga belum ditindaklanjuti?Ini harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi adanya perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum,” menjadi perhatian M. Rifay.
Ia menegaskan, penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Artinya, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan perlakuan yang sama sesuai ketentuan hukum, tanpa dipengaruhi kedudukan, kepentingan, maupun hubungan tertentu.
Dalam perspektif hukum positif, larangan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Pasal 158 UU Minerba mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
Namun, menurut M. Rifay, penerapan ketentuan pidana tersebut harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana dan alat bukti yang sah. Aparat penegak hukum perlu menelusuri secara cermat siapa yang menjalankan kegiatan penambangan, siapa yang mengendalikan usaha, siapa yang menyediakan modal, serta siapa yang terlibat dalam kegiatan pengolahan maupun penjualan hasil tambang.
Ia mengingatkan bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada perbuatan dan peran masing-masing pihak. Karena itu, setiap orang yang berada dalam rantai kegiatan pertambangan tidak serta-merta dapat dinyatakan bersalah tanpa pembuktian mengenai keterlibatannya.
Lebih lanjut, M. Rifay menilai, apabila terdapat pihak lain yang diduga melakukan aktivitas serupa dan ditemukan bukti awal yang relevan, aparat penegak hukum perlu melakukan pendalaman secara objektif dan profesional.
Memang, perbedaan penanganan perkara dapat terjadi karena perbedaan alat bukti, peran, serta tingkat keterlibatan masing-masing pihak. Akan tetapi, setiap keputusan hukum harus memiliki dasar dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mengingatkan asas hukum Lex dura sed tamen scripta, yang secara umum dimaknai bahwa hukum itu keras, tetapi demikianlah ketentuan yang telah tertulis.
Menurutnya, asas tersebut menjadi pengingat bahwa ketentuan hukum harus ditegakkan secara konsisten. Penyidik yang diberikan kewenangan oleh undang-undang tidak boleh mengabaikan dugaan tindak pidana yang didukung bukti hanya karena adanya pertimbangan di luar kepentingan penegakan hukum.
“Siapa pun yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Namun, penetapan seseorang sebagai pihak yang bertanggung jawab tetap harus melalui proses pembuktian.
Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas terhadap sebagian pihak, sementara dugaan perbuatan serupa dari pihak lain tidak mendapatkan kejelasan penanganan,” tegasnya.
Dampak Ekonomi Masyarakat Juga Harus Menjadi Perhatian
Di sisi lain, M. Rifay mengakui bahwa persoalan PETI Manatahan tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Sebagian warga diketahui menggantungkan penghidupan dari aktivitas pertambangan tersebut.
Penghentian kegiatan pertambangan akibat persoalan perizinan tentu berpotensi berdampak terhadap pendapatan masyarakat, terutama warga yang selama ini menjadikan sektor tersebut sebagai sumber mata pencaharian.
Namun, menurutnya, persoalan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menjalankan kegiatan pertambangan tanpa izin. Sebab, aktivitas PETI juga berpotensi menimbulkan persoalan baru, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, ketidakpastian usaha hingga persoalan hukum yang dapat merugikan masyarakat dalam jangka panjang.
“Jangan sampai alasan krisis ekonomi masyarakat justru dijadikan pembenaran untuk mempertahankan aktivitas pertambangan tanpa izin. Persoalan PETI bukan solusi terakhir bagi masyarakat, karena di sisi lain dapat melahirkan persoalan baru. Pemerintah harus hadir memberikan solusi ekonomi yang lebih pasti dan tidak membiarkan masyarakat terus berada dalam situasi yang berisiko secara hukum maupun lingkungan,” jelasnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah dan pemerintah desa agar tidak hanya berfokus pada penghentian aktivitas pertambangan, tetapi juga memikirkan langkah konkret untuk membantu masyarakat yang terdampak.
Menurutnya, penegakan hukum dan perlindungan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya justru perlu berjalan beriringan melalui kebijakan yang terukur, termasuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui sektor usaha yang memiliki kepastian hukum dan tidak merusak lingkungan.
M. Rifay menilai, persoalan PETI Manatahan harus menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk menunjukkan profesionalitas, transparansi, dan konsistensi dalam menangani dugaan tindak pidana pertambangan.
Ia mendorong agar penanganan perkara tidak hanya berfokus pada pihak yang berada di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak lain yang berdasarkan bukti memiliki peran dalam pengendalian, pembiayaan, pengolahan, maupun kegiatan usaha pertambangan.
Dengan demikian, publik dapat mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan dan apakah seluruh dugaan keterlibatan telah ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Menurutnya, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan semata-mata berapa banyak orang yang dibawa ke pengadilan, melainkan sejauh mana hukum diterapkan secara konsisten, transparan, dan adil terhadap setiap orang berdasarkan bukti serta perbuatannya.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa penegakan hukum hanya berhenti pada dua orang yang sudah diproses, sementara dugaan keterlibatan pihak lainnya tidak mendapatkan kejelasan. Aparat perlu memberikan penjelasan kepada publik agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga,” tutup M. Rifay.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan mengenai perkembangan penanganan terhadap seluruh pihak lain yang disebut diduga terlibat dalam aktivitas PETI Manatahan. Oleh karena itu, media ini tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab dari aparat penegak hukum tetap diperlukan guna memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang mengenai proses penanganan perkara tersebut.
(Tim Red)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Halmahera Selatan\/\/Patroli86.com\/\/ \u2013 Penanganan dugaan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Manatahan, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan,<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":104195,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28482],"tags":[],"class_list":["post-104196","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-peristiwa-daerah"],"yoast_head":"\n