<\/p>\n\n\n\n
KINTAP, KALIMANTAN SELATAN \u2013 Ketua Ormas Laskar Merah Putih (LMP) Kalimantan Selatan, Eka Adi Putra, meminta Kapolres Tanah Laut mengevaluasi dan menghentikan penanganan perkara dugaan pencurian buah kelapa sawit yang menyeret warga Petani Kintap 01 apabila tidak ditemukan bukti hukum yang cukup.
Menurut Eka Adi Putra, proses penyelidikan maupun penyidikan yang telah berlangsung berbulan-bulan dan berulang kali melibatkan warga dalam pemeriksaan telah menimbulkan keresahan serta mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya para petani yang sehari-hari menggantungkan hidup dari pekerjaan di kebun.
“Jangan sampai masyarakat terlalu lama dibebani proses hukum tanpa kepastian. Mereka juga punya keluarga, pekerjaan, dan tanggung jawab untuk mencari nafkah. Kami meminta Kapolres Tanah Laut memberikan kepastian hukum atas perkara ini,” tegas Eka Adi Putra.
Jangan Sampai Sengketa Agraria Mengabaikan Hak Masyarakat
Eka menilai, persoalan Petani Kintap 01 tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi, yakni laporan dugaan pencurian buah kelapa sawit. Aparat penegak hukum juga perlu memperhatikan akar persoalan, yaitu klaim penguasaan dan status kepemilikan lahan yang menjadi objek sengketa antara masyarakat dan perusahaan perkebunan.
Menurutnya, apabila benar terdapat tanah masyarakat yang telah ditanami kelapa sawit tanpa persetujuan dan tanpa penyelesaian ganti rugi, persoalan tersebut harus diperiksa secara serius melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Pertanyaannya sederhana, bagaimana sejarah penguasaan tanah tersebut? Siapa pemilik atau pemegang haknya? Apakah lahan itu masuk dalam HGU perusahaan atau berada di luar HGU? Apakah perusahaan memiliki bukti pelepasan hak dan bukti pembayaran ganti rugi kepada masyarakat?”
“Jangan hanya masyarakat yang diminta membuktikan perbuatannya.
Perusahaan juga harus bisa menunjukkan dasar hukum penguasaan tanah yang dipersoalkan,” ujarnya.
Hak Masyarakat Harus Dilindungi Undang-Undang Persoalan penguasaan tanah dan kegiatan perkebunan memiliki landasan hukum yang harus diperhatikan.
Beberapa ketentuan yang relevan antara lain:
UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal 18, mengatur pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum dengan pemberian ganti kerugian yang layak UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagaimana telah diubah, mengatur penyelenggaraan usaha perkebunan, termasuk kewajiban dan ketentuan terkait penguasaan serta penggunaan tanah.
Pasal 1365 KUH Perdata, memberikan dasar gugatan perbuatan melawan hukum apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 18 Tahun 2021, menjadi salah satu dasar pembuktian dan kepastian hukum hak atas tanah.
Eka menegaskan, apabila ditemukan penggunaan tanah masyarakat tanpa dasar hak yang sah, warga memiliki kesempatan menempuh gugatan perdata untuk meminta pemulihan hak dan ganti kerugian berdasarkan bukti serta penilaian hukum.
Tiga Persoalan yang Harus Dibuka Secara Transparan
Menurut Ketua LMP Kalsel, terdapat tiga persoalan yang perlu mendapatkan perhatian aparat penegak hukum dan instansi terkait.
Pertama, persoalan pidana.
Apabila terdapat laporan dugaan pencurian buah sawit, penyidik wajib menguji unsur tindak pidana, bukti kepemilikan atau penguasaan objek, serta siapa yang berhak atas hasil perkebunan tersebut.
Kedua, persoalan perdata
Apabila masyarakat mengklaim memiliki tanah yang digunakan perusahaan tanpa penyelesaian hak dan ganti rugi, persoalan tersebut perlu mendapatkan ruang penyelesaian melalui jalur perdata.
Ketiga, persoalan administrasi pertanahan.
BPN perlu memberikan kejelasan mengenai peta dan batas HGU perusahaan, termasuk memastikan apakah lokasi yang dipersoalkan berada di dalam atau di luar areal HGU.
Menurut Eka, ketiga persoalan tersebut jangan dicampuradukkan sehingga masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh keadilan.
Kapolres Diminta Berani Memberikan Kepastian Hukum
Eka Adi Putra meminta Kapolres Tanah Laut tidak membiarkan perkara berjalan tanpa kejelasan perkembangan dan arah penanganannya.
Ia juga mengingatkan bahwa sejak 2 Januari 2026 telah berlaku UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dalam Pasal 19, hasil penyelidikan harus ditentukan melalui gelar perkara untuk memastikan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan.
Sementara Pasal 24 mengatur penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup alat bukti, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, atau terdapat alasan penghentian lainnya sebagaimana diatur undang-undang.
“Kalau memang bukti tidak cukup, jangan biarkan masyarakat terus berada dalam ketidakpastian lakukan gelar perkara secara profesional dan transparan.
Jika memenuhi alasan penghentian penyidikan, terbitkan surat penghentian SP3 sesuai ketentuan hukum.”
“Namun, apabila memang ditemukan bukti yang cukup, silakan diproses sesuai hukum.
Kami tidak meminta aparat membela masyarakat yang bersalah kami hanya meminta hukum ditegakkan secara adil dan tidak tebang pilih,” tegasnya.
LMP Kalsel: Petani Butuh Keadilan,Bukan Ketidakpastian,Eka menegaskan, Laskar Merah Putih Kalimantan Selatan akan terus mengawal persoalan Petani Kintap 01 agar hak-hak masyarakat mendapatkan perhatian.
Menurutnya, penegakan hukum bukan semata-mata tentang memproses laporan seseorang, tetapi juga memastikan seluruh fakta, bukti, dan hak para pihak diperiksa secara objektif.
“Jangan sampai masyarakat kecil kehilangan waktu, tenaga, dan mata pencaharian karena perkara yang tidak kunjung mendapatkan kepastian. Kalau memang ada persoalan hukum, selesaikan berdasarkan bukti. Kalau tidak cukup bukti, hentikan sesuai aturan
Ia berharap Kapolres Tanah Laut membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dan memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan perkara tersebut kami ingin Kintap aman, masyarakat bisa bekerja dengan tenang, perusahaan bisa berusaha sesuai aturan, dan aparat penegak hukum berdiri di atas kepastian hukum.
Jangan sampai hukum justru menjadi beban berkepanjangan bagi masyarakat yang sedang memperjuangkan haknya.”
Artinya Kada ada ganti rugi kada boleh digusur \/ ditanami Kalau perusahaan tetap tanam, itu namanya perbuatan melawan hukum.
APA YANG BISA DITUNTUT WARGA?
Ada 3 tuntutan sekaligus, Ketua TUNTUTAN PERDATA \u2014 GANTI RUGI
Warga berhak menuntut ganti rugi tanah harga pasar tanah saat itu, bukan harga tahun 2000,ganti rugi tanaman kalau di atas tanah itu sebelumnya ada karet, padi, kebun warga, harus diganti
Ganti rugi immateril kerugian karena kehilangan mata pencaharian bertahun-tahun.
Hasil sawit selama ini ini yang banyak orang kada tahu. Kalau sawit ditanam di tanah warga tanpa izin, hasil panennya secara hukum milik warga bukan milik perusahaan.
TUNTUTAN PIDANA
Kalau perusahaan tanam tanpa izin, bisa kena Pasal\tIsi\tAncaman Pasal 385 KUHP\tPenyerobotan tanah\tMaks 4 tahun Pasal 406 KUHP Perusakan tanaman \/ lahan warga\tMaks 2 tahun 8 bulan Perppu 51\/1960 Pasal 2 \tMemakai tanah tanpa izin yang berhak\tMaks 3 bulan + denda (tapi jadi dasar gugatan).
UU Perkebunan 39\/2014 Pasal 107\tPerusahaan perkebunan yang mengusahakan lahan tanpa hak\tMaks 5 tahun + denda Rp 5 Miliar UU Perkebunan Pasal 107 \u201cSetiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha perkebunan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 Ini pasal yang paling pas untuk kasus sawit tanpa ganti rugi.
TUNTUTAN ADMINISTRASI \u2014 CABUT HGU
Kalau terbukti perusahaan menanam di luar HGU-nya atau menanam di tanah warga, warga bisa minta BPN untuk:
Ukur ulang HGU,Kurangi luas HGU
Bahkan cabut HGU
Bukti tanah milik warga
SHM \/ SKT \/ Surat Keterangan Desa \/ Girik \/ PBB atas nama warga Kalau kada ada sertifikat, minimal surat keterangan dari Kepala Desa + saksi 2 orang tua yang tahu sejarah tanah itu
Bukti penguasaan
Foto lama kebun karet, sawah, rumah di atas tanah itu sebelum sawit Bukti bertahun-tahun Saksi tetangga yang tahu warga yang garap duluan
Bukti perusahaan menanam tanpa izin
Foto \/ video sawit sudah ditanam, ada patok perusahaan Peta HGU perusahaan (bisa minta ke BPN) \u2014 bandingkan, apakah tanah warga masuk HGU atau di luar HGU,Surat \/ rekaman janji ganti rugi yang kada pernah dibayar
Bukti kerugian
Hitung berapa tahun warga kada bisa garap \u2014 misal 10 tahun x hasil panen per tahu Kalau ada tanaman yang ditebang perusahaan, foto sisanya
Langkah 1 Musyawarah Desa (1-2 minggu) kumpulkan semua warga yang tanahnya kena Buat daftar nama, luas, dan bukti. Bentuk tim 5 orang. Buat Berita Acara bahwa warga menuntut ganti rugi Langkah 2 Surat ke Perusahaan (Teguran) Kirim surat resmi ke perusahaan, tembusan ke Kepala Desa, Camat, Bupati, BPN, Dinas Perkebunan. Isinya.
Tanah kami seluas X Ha di Desa Y telah ditanami sawit tanpa ganti rugi sejak tahun Z. Kami minta musyawarah ganti rugi dalam 14 hari.\u201d
Surat ini penting sebagai bukti bahwa warga sudah itikad baik mediasi tahun 2019 sepakat dan ditanda tangani semua pihak,Langkah 3 Mediasi ke BPN \/ Pemkab (GTRA) sudah dilakukan 2x Perusahaan tidak hadir Minta BPN lakukan pengukuran ulang + mediasi BPN wajib fasilitasi Kalau perusahaan kada mau datang, itu jadi bukti mereka kada ada itikad baik.
CONTOH PERHITUNGAN GANTI RUGI BIAR WARGA KADA DIBOHONGI
Misal tanah warga 2 Ha ditanami sawit sejak 2015, sampai sekarang 2026 = 11 tahun Warga bisa tuntut Ganti rugi tanah 2 Ha x Rp 50 juta (harga pasar di Banjar) Rp 100 juta Ganti rugi tanaman yang ditebang dulu Misal karet 2 Ha = Rp 40 juta Kehilangan penghasilan 11 tahun x Rp 20 juta per tahun = Rp 220 juta
Total tuntutan Rp 360 juta itu wajar ka\u013aau warga kintap tsni 01 lakukan.
Ganti rugi yang layak itu harus musyawarah + appraisal independen (KJPP), bukan ditentukan sepihak perusahaan.
KESIMPULAN
Tanah warga ditanami sawit tanpa ganti rugi = perbuatan melawan hukum
Warga berhak Minta tanah dikembalikan + Minta ganti rugi + Laporkan pidana perusahaan Perusahaan berhak Membuktikan bahwa mereka sudah bayar ganti rugi dan punya izin Kalau kada bisa buktikan,mereka kalah.
Jangan tunggu kami Ormas bergerak langsung temui Satgas PKH dan tunjukan bukti adanya laporan Walhi dalam Karhutla terjadi pembiaran kebakaran terus meluas hingga lebih 3000 ha ini kalau saya lapor Presiden KJW dan rekananya pasti dicabut HGUnya.
Opini saya hanya ingin mengingatkan penegak hukum berdiri tegak lurus dalam mengayomi masyarat,s> sesuai doktrin Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, \u2018Polisi Bersama Masyarakat\u2019, kami mohon penyidik benar-benar hadir bersama masyarakat, mendengar masyarakat, dan memberikan kepastian hukum kepada petani Kintap 01 dengan segera menerbitkan SP3.
Karena polisi yang bersama masyarakat tidak akan membiarkan korban yang tanahnya ditanami sawit tanpa ganti rugi terus-menerus diperiksa, sementara perusahaan yang menanam tanpa izin tidak pernah diperiksa.\u201d
EKA ADI PUTRA
Ketua Ormas Laskar Merah Putih Kalimantan Selatan<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
KINTAP, KALIMANTAN SELATAN \u2013 Ketua Ormas Laskar Merah Putih (LMP) Kalimantan Selatan, Eka Adi Putra, meminta Kapolres Tanah<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":104198,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28482],"tags":[],"class_list":["post-104199","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-peristiwa-daerah"],"yoast_head":"\n