<\/p>\n\n\n\n
TEBO: Patroli 86 com Dugaan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) di kawasan Hutan Produksi (HP) dan wilayah yang disebut masuk dalam izin konsesi perusahaan PT LAJ\/RLU di Desa Bukit Pamuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, kini masuk proses penyelidikan oleh Polres Tebo.
Persoalan tersebut yang dilaporkan perwakilan organisasi masyarakat Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) ke Polres Tebo melalui Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim.
Pada Kamis (12\/11\/2026), sejumlah warga yang tercatat sebagai pemilik SKT dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan terkait penanganan perkara tersebut. Pemanggilan itu diperkuat dengan surat undangan klarifikasi dari Polres Tebo tertanggal 9 November 2026, masing-masing bernomor B\/1024\/XI\/RES.5.\/2026\/Satreskrim dan B\/1025\/XI\/RES.5.\/2026\/Satreskrim.
Dalam surat tersebut, penyidik meminta keterangan Subha Karma dan A. Muas. Keduanya diminta hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan kepada penyidik Unit Tipidter.
Surat itu juga mencantumkan dasar penyelidikan terkait dugaan kegiatan mengerjakan dan\/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Kehutanan dan peraturan pidana yang berlaku.
Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh, terdapat beberapa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan atas nama-nama yang berbeda. Surat menerangkan penguasaan tanah seluas puluhan hektare di wilayah Desa Bukit Pamuatan, Kecamatan Serai Serumpun. Dalam dokumen tersebut, batas tanah pada beberapa sisi disebut berbatasan dengan PT LAJ.
Semua dokumentasi Surat yang di terima Redaksi, dokumen tersebut mencantumkan tanda tangan pemilik tanah dan pengesahan Kepala Desa Bukit Pamuatan, Superi.
Fakta dokumentasi ini menimbulkan pertanyaan serius yang perlu dijawab melalui penyelidikan:
1. Apakah lokasi tanah yang diterangkan dalam SKT benar berada di dalam kawasan Hutan Produksi?
2. Apakah bidang tanah tersebut masuk dalam wilayah izin konsesi PT LAJ atau RLU?
3. Apa dasar administrasi dan kewenangan pemerintah desa dalam menerbitkan atau mengesahkan SKT tersebut?
4. Apakah proses penerbitan dokumen telah melalui pemeriksaan status kawasan dan batas bidang tanah?
5. Apakah terdapat pungutan atau permintaan pembayaran yang tidak sesuai ketentuan dalam proses penerbitan SKT?
Agus Wadi, Ketua LMPP Kabupaten Tebo sekaligus pelapor, menyampaikan harapannya agar penyidik menangani laporan tersebut secara serius dan memberikan kepastian hukum.
“Kami berharap perkara ini tidak berhenti sebatas klarifikasi. Bukti dokumentasi sudah kami sampaikan, saksi juga ada dan siap memberikan keterangan. Kami meminta penyidik mendalami seluruh proses penerbitan SKT, termasuk dugaan pungli dan penyalahgunaan kewenangan Kades apabila memang ditemukan unsur pelanggaran.”
Agus juga meminta Bupati Tebo mengambil langkah tegas dengan mempertimbangkan penonaktifan sementara Superi dari jabatannya sebagai Kepala Desa Bukit Pamuatan selama proses pemeriksaan berlangsung, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai jabatan kepala desa digunakan untuk kepentingan pribadi. Kami meminta Bupati Tebo tidak menutup mata. Apabila ditemukan bukti dan dasar hukum yang cukup, segera ambil tindakan administratif sesuai aturan.”
Sejumlah tokoh masyarakat Desa Bukit Pamuatan yang turut hadir di Polres Tebo, masing-masing berinisial DN dan SN, menyatakan mendukung proses penyelidikan.
DN mengungkapkan keresahan masyarakat terhadap sejumlah persoalan tata kelola pemerintahan desa.
“Sudah sepatutnya persoalan ini dibuka secara terang. Kami mempertanyakan penggunaan dana desa yang menurut kami belum jelas, gedung yang dimanfaatkan masyarakat justru dirobohkan, serta adanya dugaan penjualan tanah desa tanpa sepengetahuan masyarakat,” ungkap DN.
Sementara itu, SN berharap Polres Tebo segera menuntaskan proses penanganan laporan agar tidak terus menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Kami berharap Kapolres Tebo dapat memberikan perhatian terhadap perkara yang sudah dilaporkan ini. Masyarakat ingin hidup tenang, jangan sampai persoalan pemerintahan desa terus menimbulkan keresahan,” ujarnya.
Persoalan ini tidak cukup hanya dilihat sebagai persoalan administrasi penerbitan surat tanah. Apabila benar terdapat penerbitan dokumen penguasaan tanah pada kawasan hutan tanpa dasar yang sah, maka aspek kehutanan, administrasi pemerintahan desa, serta kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan harus diperiksa secara menyeluruh.
Bupati Tebo juga perlu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Bukit Pamuatan, termasuk menelusuri dugaan persoalan penggunaan dana desa, pembongkaran bangunan yang dimanfaatkan masyarakat, dan dugaan transaksi tanah desa.
LMPP Tebo meminta tiga langkah konkret:
1. Polres Tebo mengusut tuntas dugaan penerbitan SKT di kawasan Hutan Produksi dan wilayah konsesi perusahaan.
2. Penyidik mendalami dugaan pungli serta kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerbitan dokumen.
3. Bupati Tebo melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah administratif terhadap Kepala Desa Bukit Pamuatan agar diberhentikan sementara selama proses penyelidikan.
Masyarakat kini menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk membuka persoalan ini secara transparan. Jangan sampai dokumen administrasi desa menjadi sumber konflik pertanahan, sementara masyarakat justru menanggung dampak dari ketidakjelasan tata kelola pemerintahan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Penyidik dan Dinas PMD terkait perkara tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Desa Bukit Pamuatan, Superi, Pemerintah Kabupaten Tebo Melalui Dinas terkait, pihak perusahaan PT LAJ\/RLU, serta pihak terkait lainnya.
( Jimy kumbara\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
TEBO: Patroli 86 com Dugaan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) di kawasan Hutan Produksi (HP) dan wilayah yang<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":104354,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28484],"tags":[],"class_list":["post-104331","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tni-polri-ekonomi"],"yoast_head":"\n