Patroli86.com, JAKARTA \u2014 Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kelompok Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (DPP KMPLHK Indonesia), Hamdi Zakaria, A.Md, C.PL, menegaskan bahwa masyarakat adat maupun desa memiliki peluang hukum yang kuat untuk merebut kembali atau memohon hak atas tanah ulayat mereka yang berada di dalam area Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan. Namun, perjuangan tersebut harus ditempuh melalui prosedur yuridis yang sah dan terukur, bukan dengan tindakan sepihak.
Pernyataan tersebut disampaikan Hamdi di hadapan para peserta dari berbagai daerah dan provinsi dalam Musyawarah Besar (Mubes) KMPLHK Indonesia yang diselenggarakan di Kuningan, Jakarta Selatan.
Dalam paparannya, Hamdi menyoroti dinamika agraria yang kerap memicu gesekan antara korporasi dan masyarakat di tingkat akar rumput. Ia menguraikan tinjauan komprehensif dari perspektif hukum agraria, kehutanan, dan yurisprudensi putusan pengadilan di Indonesia.
1. Status Hukum Tanah Saat HGU Habis (Pasca-Jatuh Tempo)
Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 serta regulasi pertanahan yang diperbarui (PP No. 40 Tahun 1996 juncto PP No. 18 Tahun 2021), terdapat kepastian hukum mengenai status lahan ketika masa berlaku HGU berakhir:
Kembali ke Negara: Ketika masa HGU perusahaan perkebunan sawit habis dan tidak diperpanjang atau ditolak oleh Kementerian ATR\/BPN, hak perusahaan atas tanah tersebut dinyatakan hapus. Secara administratif pertanahan, tanah itu kembali dikuasai langsung oleh Negara, bukan otomatis menjadi milik pribadi kelompok tani atau bebas dikuasai begitu saja.
Status Tanaman: Tanaman kelapa sawit yang berdiri di atasnya lazimnya berstatus quo atau harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, yang kerap kali menjadi aset yang dikuasai negara atau diselesaikan lewat likuiditas korporasi.
2. Miskonsepsi Penguasaan Secara De Facto vs De Jure
Secara de facto (fakta di lapangan), masyarakat sering kali langsung menduduki lahan atau memanen sawit pasca-HGU habis. Namun, secara de jure (hukum positif), langkah tersebut memiliki risiko hukum yang tinggi jika tidak melalui prosedur yang benar:
Menghindari Main Hakim Sendiri: Walaupun HGU telah berakhir, menduduki lahan secara paksa tanpa alas hak yang sah dapat dikategorikan oleh penegak hukum sebagai tindak pidana penyerobotan lahan (Pasal 167 KUHP) atau persoalan hukum terkait penjarahan hasil kebun, kecuali telah ada penetapan resmi dari instansi berwenang.
Menempuh Jalur Resmi: Masyarakat\u2014baik melalui Lembaga Adat, Pemerintahan Desa, maupun Kelompok Tani\u2014wajib mengajukan permohonan resmi kepada negara agar tanah eks-HGU tersebut diprioritaskan bagi kesejahteraan rakyat, alih-alih dialihkelolakan kembali melalui HGU baru kepada korporasi lain.
3. Peluang dan Jalur Hukum bagi Masyarakat Desa
Masyarakat memiliki landasan yuridis yang kokoh untuk memohon kembali hak atas tanah ulayat atau hutan adat mereka melalui tiga instrumen hukum utama:
1. Prioritas Reforma Agraria (TORA): Regulasi pertanahan mewajibkan agar tanah eks-HGU yang habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang untuk diprioritaskan masuk dalam program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) atau program penataan redistribusi tanah kepada masyarakat lokal dan petani penggarap.
2. Pengakuan Hutan Adat dan Hak Ulayat: Apabila status historis awal tanah tersebut adalah Hutan Adat, hapusnya HGU perusahaan membuka pintu lebar bagi masyarakat untuk mengajukan pencabutan status kawasan serta pengakuan Wilayah Adat atau Hutan Adat kepada Kementerian LHK dan Pemerintah Daerah, didukung bukti sejarah penguasaan turun-temurun sebelum kehadiran korporasi.
3. Klaim Cacat Hukum Penyerahan Awal: Jika di masa lalu penyerahan lahan oleh kelompok tani dilakukan di bawah tekanan (fraud), tanpa musyawarah desa yang sah, atau melanggar prosedur pelepasan kawasan hutan, dokumen penyerahan historis tersebut dapat diuji dan digugat kebatalannya melalui jalur pengadilan (Perdata atau PTUN) guna memulihkan hak komunal masyarakat.
Langkah Strategis yang Direkomendasikan
Sebagai panduan bagi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya, DPP KMPLHK Indonesia merumuskan tiga langkah strategis yang perlu ditempuh:
1. Audit Status Perpanjangan HGU: Pastikan kejelasan status lahan melalui permohonan keterbukaan informasi (Information Disclosure) secara resmi kepada Kementerian ATR\/BPN, apakah perusahaan sedang memproses perpanjangan HGU ataukah izin tersebut telah benar-benar habis dan ditolak.
2. Konsolidasi Dokumen Historis: Himpun kembali arsip dan bukti sejarah yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut merupakan bekas hutan adat atau tanah ulayat desa, termasuk dokumen pelepasan lahan masa lalu, peta wilayah komunal, serta berita acara desa.
3. Pengajuan Permohonan Resmi ke Negara: Melayangkan surat permohonan kelembagaan\u2014melalui Pemerintah Desa, Lembaga Adat, atau didampingi lembaga bantuan hukum\u2014kepada Kementerian ATR\/BPN, Kementerian LHK, Gubernur, serta Bupati setempat agar tanah eks-HGU tersebut diredistribusi kepada masyarakat setempat alih-alih diterbitkan izin baru bagi korporasi.
Untuk itu KMPLHK Indonesia sangat berperan untuk ambil bagian membantu masyarakat adat desa yang terzolimi di lapangan, guna menegakkan keadilan hukum, tutup Hamdi Zakaria.
Helmy Jimy<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Patroli86.com, JAKARTA \u2014 Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kelompok Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (DPP KMPLHK<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":104431,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28482],"tags":[],"class_list":["post-104432","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-peristiwa-daerah"],"yoast_head":"\n