JAKARTA,, PATROLI86.COM,, <\/p>\n\n\n\n
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers<\/em> pada waktu lahir tidak mengenal pendaftaran bagi perusahaan pers.<\/p>\n\n\n\n \u201cSetiap orang dapat mendirikan perusahaan pers dan menjalankan tugas jurnalistik tanpa harus mendaftar ke lembaga mana pun, termasuk ke Dewan Pers,\u201d<\/em> ujar Ninik dalam keterangan resminya, Kamis (04\/04\/24)<\/p>\n\n\n\n Setiap perusahaan pers, lanjut dia, sepanjang memenuhi syarat berbadan hukum Indonesia dan menjalankan tugas jurnalistik secara teratur, dapat disebut sebagai perusahaan pers meski belum terdata di Dewan Pers.<\/em><\/p>\n\n\n\n Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Sementara itu, dalam Pasal 15 ayat 2 (huruf g) Undang-Undang Pers, tugas Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers.<\/em><\/p>\n\n\n\n Begitupun Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bukanlah syarat bagi seseorang untuk menjadi wartawan di Indonesia. UKW bukanlah perintah dan atau amanat dari Undang-Undang Pokok Pers.<\/em><\/p>\n\n\n\n UKW adalah Peraturan Dewan Pers\u201d<\/em>, terang Kamsul Hasan, Ahli Pers Dewan Pers dan Ketua Bidang Kompetensi Wartawan di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat itu.<\/p>\n\n\n\n Dengan kata lain, masih sangat banyak wartawan yang belum mengikuti dan belum lulus UKW, yang melaksanakan tugas-tugas jurnalistik di Indonesia. Sekali lagi<\/p>\n\n\n\n UKW bukanlah syarat bagi seseorang untuk menjadi wartawan di Indonesia, Pertanyaannya, lanjut Kamsul, apakah para wartawan yang sudah lulus UKW menjadi jaminan bagi kualitas produk jurnalistik yang mereka hasilkan?<\/em><\/p>\n\n\n\n Secara blak-blakkan, Kamsul Hasan yang dua periode menjadi Ketua PWI Jaya, 2004-2009 dan 2009-2014, menyatakan, lulus UKW bukan jaminan.<\/p>\n\n\n\n \u201cMasih banyak wartawan yang sudah lulus UKW, tapi kualitas produk jurnalistik mereka, rendah. Sebaliknya, cukup banyak wartawan yang belum ikut UKW, tapi produk jurnalistik mereka benar-benar berkualitas,\u201d<\/em> ungkap Kamsul Hasan, Sarjana Ilmu Jurnalistik dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, Sarjana Hukum dan Magister Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jakarta.<\/p>\n\n\n\n Kamsul Hasan menduga, kebijakan sejumlah lembaga pemerintah yang menolak bekerjasama dengan wartawan yang belum UKW, semata-mata hanya karena mereka ingin membatasi jumlah wartawan yang terlibat di kegiatan mereka.<\/p>\n\n\n\n \u201cDari pencermatan saya, para pimpinan lembaga pemerintah yang hendak memperpanjang periode jabatannya, umumnya tidak mempermasalahkan wartawan UKW atau non-UKW,\u201d ujar Kamsul Hasan dengan senyum penuh makna. JAKARTA,, PATROLI86.COM,, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada waktu lahir<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":14256,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3906],"tags":[5532,5533],"class_list":["post-14257","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-infotaiment","tag-perusahaan-pers-tidak-wajib-terdaftar-di-dewan-pers","tag-wartawan-tidak-harus-mengikuti-ukw"],"yoast_head":"\n
( Team Red)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"