<\/p>\n\n\n\n
Patroli86.com, Jambi — Tarmizi Ketua Badan Pemantauan Negara, Ombusman Muda Indonesia ICC Korwil Provinsi Jambi, mengungkapkan kepada Media Ini Senin (20\/07\/2024) mengatakan pentingnya peran hukum dalam menjamin akuntabilitas penggunaan dana desa.<\/p>\n\n\n\n
Tarmizi menegaskan bahwa regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas adalah kunci untuk memastikan dana desa digunakan sesuai dengan tujuan dan kepentingan masyarakat desa.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDana desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan di tingkat desa. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan dana desa,\u201d ujar Tarmizi.<\/p>\n\n\n\n
Hal senada juga diutarakan Hamdi Zakaria, A.Md dari pemerhati lingkungan menjelaskan bahwa beberapa regulasi sudah mengatur secara rinci mengenai pengelolaan dan pengawasan dana desa, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Regulasi ini menekankan pentingnya transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.<\/p>\n\n\n\n
\u201cUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Ini berarti setiap penggunaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,\u201d jelasnya.<\/p>\n\n\n\n
Hamdi Zakaria juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan dana desa. \u201cPenegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi dan penyalahgunaan dana desa akan memberikan efek jera dan mendorong terciptanya pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas,\u201d tambahnya.<\/p>\n\n\n\n
Lebih lanjut Hamdi tersebut juga mengusulkan beberapa langkah konkret untuk meningkatkan akuntabilitas dana desa, seperti peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, penggunaan teknologi untuk memantau aliran dana, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDengan peningkatan kapasitas aparatur desa, penggunaan teknologi, dan partisipasi masyarakat, kita bisa memastikan bahwa dana desa digunakan dengan tepat dan sesuai perencanaan,\u201dkata Hamdi.<\/p>\n\n\n\n
Terkait Ketransparanan penggunaan ADD dan DD, pada papan info Grafik desa, banyak ditemukan penggunaan anggaran tidak begitu rinci. Terutama, pada papan Infografik jarang ditemukan volume pembangunan dan rincian dana per item pekerjaan.<\/p>\n\n\n\n
Masih banyak desa hanya memasang baleho infografik yang kurang transparan, sementara baleho Transparansi realisasi penggunaan anggaran tidak di pasang.<\/p>\n\n\n\n
Dengan hal ini, tampak lemah pengawasan dari BPD Desa, Camat dan pihak DPMD Kabupaten.
Sehingga masyarakat yang ikut mengawasi penggunaan anggaran dana desa sedikit kesulitan dalam informasi.<\/p>\n\n\n\n
Banyak kritikan dari LSM dan pemberitaan media hanya terkesan diabaikan, padahal hal ini jelas jelas pelanggaran UU no 14 tahun 2008 tentang KIP dan UU no 6 tahun 2014 tentang desa.<\/p>\n\n\n\n
Sar’i<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Patroli86.com, Jambi — Tarmizi Ketua Badan Pemantauan Negara, Ombusman Muda Indonesia ICC Korwil Provinsi Jambi, mengungkapkan kepada Media<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":20641,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[7295],"class_list":["post-20642","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-daerah","tag-ketua-korwil-bpn-ombusman-muda-indonesia-dan-pemerhati-lingkungan-mulai-melirik-desa"],"yoast_head":"\n