<\/p>\n\n\n\n
Halmaherah selatan \/\/patroli86.com\/\/- Proses ganti rugi lahan warga Desa Labuha, yang terdampak oleh proyek pembangunan trotoar di sepanjang Pasar baru labuha, kembali dipertanyakan oleh masyarakat setempat. Proyek yang dilaksanakan di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara,ini memicu pro dan kontra terkait ketidakjelasan ganti rugi lahan yang terkena dampak.<\/p>\n\n\n\n
Pada Jumat, 24 Januari 2025, Kuasa Hukum Faisal SH, yang mewakili warga terdampak, mengungkapkan bahwa Pemda Halmahera Selatan diminta untuk bersikap transparan terkait status lahan yang diklaim sebagai aset daerah, namun hingga kini belum ada kejelasan terkait pembayaran ganti rugi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKami meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai status lahan tersebut. Masyarakat yang lahannya terdampak proyek ini berhak mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Warga yang terdampak proyek ini mengungkapkan kebingungannya, mengingat sebagian dari mereka sudah menerima pembayaran ganti rugi, sementara sebagian lainnya belum menerima dana yang seharusnya mereka terima. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan dan keraguan mengenai transparansi serta keadilan dalam proses tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Salah satu perwakilan warga dari kawasan Pasar Baru, yang turut terpengaruh oleh pembangunan trotoar ini, mengungkapkan kekesalannya.<\/p>\n\n\n\n
“Saya heran, mengapa sebagian lahan warga sudah diganti rugi, sementara sebagian lainnya belum ada kejelasan. Kami merasa tidak adil, karena tidak ada informasi yang jelas mengenai kenapa hal ini bisa terjadi. Kami berharap Pemerintah Daerah Halmahera Selatan, khususnya bagian aset, bisa segera memberikan kejelasan mengenai status lahan yang sudah dibangun trotoar tersebut,\u201d ujarnya dengan nada penuh harap.<\/p>\n\n\n\n
Polemik ini semakin memanas karena terkait dengan hak masyarakat atas lahan mereka yang digunakan untuk kepentingan umum. Masyarakat merasa terabaikan, meskipun mereka telah memenuhi kewajiban administrasi dengan memiliki sertifikat tanah dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Semua persyaratan hukum yang dibutuhkan untuk ganti rugi telah dipenuhi, namun proses tersebut tidak berjalan sesuai harapan banyak pihak.<\/p>\n\n\n\n
Faisal SH juga menambahkan,
\u201cProses ganti rugi ini seharusnya dilakukan dengan penuh transparansi, agar tidak ada lagi ketidakpuasan di kalangan warga. Kami berharap Pemda Halmahera Selatan dapat memberikan penjelasan yang memadai,mengenai prosedur ganti rugi, siapa yang berhak menerima, serta alasan mengapa ada yang belum dibayar. Hal ini penting untuk menghindari potensi konflik lebih lanjut yang bisa merugikan banyak pihak.\u201d<\/p>\n\n\n\n
Masalah ini juga mencuat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola proyek pembangunan yang melibatkan tanah masyarakat. Transparansi dalam setiap tahap proyek sangat penting, karena ini menyangkut hak-hak dasar warga yang harus dilindungi. Oleh karena itu, langkah Pemda Halmahera Selatan dalam memberikan penjelasan yang jelas tentang proses ini sangat dinanti-nanti oleh masyarakat yang terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Faisal menekankan bahwa masyarakat tidak hanya menuntut ganti rugi yang adil, tetapi juga kejelasan mengenai status lahan mereka.<\/p>\n\n\n\n
\u201cJika lahan yang digunakan untuk pembangunan trotoar memang sudah diakui sebagai aset daerah, maka masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang proses administrasi yang dilakukan. Jangan sampai ada kesan bahwa proyek pembangunan ini tidak mengutamakan hak-hak rakyat,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Sebagai penutup, Faisal SH berharap agar Pemda Halmahera Selatan dapat segera memberikan penjelasan dan bertindak secara adil terhadap seluruh pihak yang terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolemik ini harus segera diselesaikan dengan cara yang transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ini dibiarkan berlarut-larut, bisa menimbulkan ketegangan yang tidak diinginkan,\u201d tutupnya.<\/p>\n\n\n\n
(Biro Halsel\/patroli86)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Halmaherah selatan \/\/patroli86.com\/\/- Proses ganti rugi lahan warga Desa Labuha, yang terdampak oleh proyek pembangunan trotoar di sepanjang<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":33532,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[10616],"class_list":["post-33533","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum","tag-praktisi-hukum-minta-perhatian-pemda-halsel-soal-ganti-rugi-lahan-yang-dibangun-trotoar-sepanjang-pasar-baru-labuha"],"yoast_head":"\n