<\/p>\n\n\n\n
JAKARTA – Patroli86.com, Kelompok Tani Usaha Bersama Maraang (POKTAN UBM) mengambil langkah hukum yang semakin serius dalam menghadapi PT. Berau Coal., Minggu 3 Agustus 2025.<\/p>\n\n\n\n
Setelah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, kini POKTAN UBM berencana mendatangi Mabes Polri, untuk melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh perusahaan tambang tersebut.<\/p>\n\n\n\n
M. Rafik, Kuasa Kepengurusan POKTAN UBM, menyatakan bahwa perjuangan membela hak masyarakat yang dirampas oleh PT. Berau Coal tidak akan berhenti, kami akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan,” tegas Rafik.<\/p>\n\n\n\n
Tidak hanya melaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Banwas MA) dan Komisi Yudisial (KY), Rafik yang didampingi Panglima Mandau dan anggota Pasukan Merah Seribu Satu Mandau kini fokus pada dugaan pemalsuan dokumen.<\/p>\n\n\n\n
“Kami sudah mengantongi bukti-bukti yang cukup kuat dan akan kami bawa ke Mabes Polri, Kejaksaan Agung, bahkan tidak menutup kemungkinan akan kami bawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI),” ungkap Rafik.<\/p>\n\n\n\n
Rafik berharap lembaga hukum dapat menindaklanjuti laporan mereka secara profesional, adil, dan tanpa pandang bulu, jangan sampai hukum hanya berpihak kepada oligarki.<\/p>\n\n\n\n
Jangan sampai lembaga hukum dijadikan tempat transaksi haram dengan memperjualbelikan undang-undang,” serunya.<\/p>\n\n\n\n
Pakar Hukum ULM Angkat Bicara: Langkah Banding dan Pelaporan Pidana POKTAN UBM Dinilai Tepat :<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, langkah hukum POKTAN UBM mendapat dukungan dari akademisi. Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn., C.P.M., C.P.A., seorang Dosen dan Ahli Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM), menyatakan bahwa upaya banding atas putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) atau gugatan tidak dapat diterima, adalah langkah yang tepat.<\/p>\n\n\n\n
“Upaya hukum banding bukan semata-mata hak normatif, melainkan juga bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kualitas dan keabsahan putusan pengadilan tingkat pertama,” jelas Anang.
Menurutnya, putusan NO berarti substansi perkara belum diperiksa secara menyeluruh.<\/p>\n\n\n\n
.Oleh karena itu, langkah banding menjadi relevan untuk menguji kembali apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dengan asas due process of law.<\/p>\n\n\n\n
Anang juga menegaskan bahwa sistem peradilan berjenjang merupakan jaminan konstitusional untuk memperoleh keadilan yang menyeluruh.<\/p>\n\n\n\n
Langkah hukum yang ditempuh oleh kuasa hukum melalui jalur banding tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga patut diapresiasi sebagai bagian dari perjuangan untuk memastikan bahwa pengadilan benar-benar menjadi forum yang menghadirkan keadilan substantif bagi rakyat, khususnya masyarakat kecil,” tambahnya.<\/p>\n\n\n\n
Terkait rencana pelaporan pidana, Anang menyatakan, “Selama mereka mempunyai minimal dua alat bukti dan dua orang saksi, maka sudah seharusnya Aparat Penegak Hukum (APH) melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang.”<\/p>\n\n\n\n
( Pewarta : Erawati )
Tim Liputan Patroli 86. com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
JAKARTA – Patroli86.com, Kelompok Tani Usaha Bersama Maraang (POKTAN UBM) mengambil langkah hukum yang semakin serius dalam menghadapi<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":44913,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3555],"tags":[15025,15024],"class_list":["post-44914","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukrim","tag-lapor-dugaan-pemalsuan-dokumen-oleh-pt-berau-coal","tag-poktan-ubm-gemparkan-mabes-polri"],"yoast_head":"\n