<\/p>\n\n\n\n
Jakarta \/\/Patroli86.com\/\/ \u2014 Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Izzuddin Alqassam Kasuba, yang merupakan legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Maluku Utara,adalah sala satu putra daerah Halmahera Selatan, mengkritisi komposisi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM dalam Rapat Kerja bersama Menteri Koperasi dan UKM serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif\/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (4\/9\/2025).<\/p>\n\n\n\n
Alqassam menyoroti alokasi anggaran sebesar Rp296,59 miliar yang menurutnya terlalu berat pada belanja birokrasi. Ia menilai 70% anggaran lebih banyak terserap ke sektor administrasi dan belanja pemerintah ketimbang menyentuh langsung pelaku UMKM di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
,\u201cSementara program langsung yang menyentuh UMKM hanya sekitar 27 persen. Komposisi seperti ini berisiko menjadikan anggaran lebih banyak habis di birokrasi daripada untuk pemberdayaan UMKM,\u201d tegas Alqassam.<\/p>\n\n\n\n
Ia juga mengkritik keterbatasan target program pemerintah, seperti penertiban Nomor Induk Berusaha (NIB) yang hanya menyasar 7.500 UMKM, sertifikasi produk baru 350 UMKM, dan digitalisasi usaha kecil yang baru menyentuh 271 UMKM. Padahal, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 60 juta unit usaha.<\/p>\n\n\n\n
,\u201cSekurang-kurangnya 50% anggaran seharusnya menyentuh langsung pelaku usaha di lapangan. Target program juga perlu diperluas, baik sertifikasi, digitalisasi, maupun inkubasi usaha baru agar sesuai dengan kebutuhan nasional,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Lebih jauh, Alqassam mendorong pemerintah menerapkan pengawasan berbasis outcome. Keberhasilan program, menurutnya, tidak bisa hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari sejauh mana UMKM naik kelas, omzet meningkat, dan mampu menembus pasar ekspor.<\/p>\n\n\n\n
,\u201cGap ini menunjukkan adanya kendala pada birokrasi dan tata kelola keuangan. Program memang berjalan, tetapi pelaku di lapangan belum sepenuhnya menerima manfaat,\u201d jelasnya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya fokus pemerintah pada substansi pemberdayaan UMKM, bukan sekadar administrasi dan serapan anggaran.<\/p>\n\n\n\n
(Tim Red)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta \/\/Patroli86.com\/\/ \u2014 Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Izzuddin Alqassam Kasuba, yang merupakan legislator daerah pemilihan<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":48065,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[16311],"class_list":["post-48066","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-peristiwa","tag-alqassam-soroti-dominasi-anggaran-birokrasi-kemenkop-ukm-harus-lebih-menyentuh-pelaku-umkm"],"yoast_head":"\n