Halmahera Selatan \/\/patroli86.com\/\/ \u2014
\nDewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Kabupaten Halmahera Selatan menanggapi pernyataan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) JAVHA yang menilai pelantikan empat kepala desa oleh Bupati Halmahera Selatan sah secara hukum. GPM menilai, pernyataan LBH JAVHA tersebut keliru dan berpotensi menyesatkan publik.<\/p>\n
Pernyataan GPM Halsel ini disampaikan menanggapi berita yang dimuat media online LIDIKPOST pada 8 Oktober 2025 dengan judul \u201cLBH JAVHA: Pelantikan 4 Kepala Desa oleh Bupati Sah, Ini Alasan Sandaran Hukumnya\u201d.
\nMenurut GPM, klaim LBH JAVHA tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang telah diuji dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Ambon serta Pengadilan Tinggi TUN Manado, yang secara tegas membatalkan pelantikan empat kepala desa dimaksud.<\/p>\n
Ketua DPC GPM Halsel, Bung Harmain Rusli, S.H., menjelaskan bahwa hasil putusan pengadilan telah menyatakan empat kepala desa itu batal demi hukum. Oleh karena itu, tindakan Bupati Halmahera Selatan yang kembali melantik mereka justru bertentangan dengan amar putusan pengadilan.<\/p>\n
,\u201cPutusan TUN sudah jelas dan memiliki kekuatan hukum tetap. Empat kepala desa itu sudah dibatalkan oleh pengadilan. Maka pelantikan ulang oleh Bupati tidak sah dan batal demi hukum,\u201d tegas Harmain Rusli.<\/p>\n
Dalam penjelasannya, GPM Halsel mengutip Putusan Pengadilan TUN Ambon Nomor 41\/G\/2023\/PTUN.ABN terkait Desa Kuwo, yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Bupati Halmahera Selatan diwajibkan mencabut Keputusan Bupati Nomor 131 Tahun 2023 tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih.
\nDalam pertimbangan hukum halaman 52 dan 53, majelis hakim menyebut secara tegas bahwa pelantikan terhadap Melkias Katiandago (Kepala Desa Kuwo) dinyatakan batal, dan Bupati diwajibkan mencabut SK tersebut.<\/p>\n
,\u201cArtinya, orang yang telah dibatalkan oleh pengadilan tidak boleh lagi dilantik. Tindakan Bupati yang tetap melantik justru melawan hukum dan bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik,\u201d lanjut Harmain.<\/p>\n
GPM Halsel juga menjelaskan bahwa putusan untuk Desa Kuwo memiliki kesamaan substansi dengan tiga desa lainnya, yakni Desa Gandasuli, Desa Loleo ngusu, dan Desa Goro-Goro, hanya berbeda pada nama dan wilayah desa. Keempatnya sama-sama dibatalkan karena ditemukan adanya kecurangan dalam proses pemilihan.<\/p>\n
Lebih lanjut, GPM Halsel menilai tindakan Bupati yang melantik kembali keempat kepala desa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena mengabaikan putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.<\/p>\n
,\u201cBupati sebagai pejabat tata usaha negara seharusnya tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan. Melanggar putusan sama saja menentang hukum,\u201d ujar Harmain Rusli.<\/p>\n
GPM Halsel juga menegaskan bahwa pelantikan keempat kepala desa itu tidak perlu lagi digugat ulang, meskipun nomor SK-nya berbeda. Sebab secara substansi perkara yang sama telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Hal ini sejalan dengan asas \u201cne bis in idem\u201d, yakni perkara yang sama tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.<\/p>\n
,\u201cAsas ne bis in idem melindungi kepastian hukum. Jadi, tidak boleh lagi menggugat atau mengeluarkan SK baru dengan substansi yang sama, karena secara hukum sudah diputus,\u201d imbuhnya.<\/p>\n
GPM Halsel pun menyayangkan sikap LBH JAVHA yang justru menyampaikan pernyataan publik seolah membela pemerintah daerah tanpa dasar hukum yang kuat.<\/p>\n
,\u201cSebagai lembaga bantuan hukum, LBH JAVHA seharusnya memberikan pencerahan hukum kepada publik, bukan justru menyesatkan opini. Apalagi sampai melakukan pertemuan resmi dengan DPRD tanpa dasar surat kuasa,\u201d kata Harmain.<\/p>\n
Ia menambahkan, putusan pengadilan adalah hasil proses hukum yang sah, sehingga tidak perlu ditafsirkan ulang.<\/p>\n
,\u201cPutusan pengadilan sudah diuji dalam persidangan. Tugas pemerintah hanya membaca dan melaksanakan, bukan menafsirkan sesuai kepentingan,\u201d pungkas Ketua GPM Halsel itu.<\/p>\n
(Tim Red)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Halmahera Selatan \/\/patroli86.com\/\/ \u2014 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Kabupaten Halmahera Selatan menanggapi pernyataan Lembaga<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":51477,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[17800],"class_list":["post-51478","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-daerah","tag-gpm-halsel-nilai-pernyataan-lbh-javha-keliru-dan-menyesatkan-soal-pelantikan-4-kepala-desa"],"yoast_head":"\n