![](\"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/img_20251019_124306110641932066590389.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Kobar,, patroli86.com ,, Diduga Pemkab Kobar Zalimi Ahli Waris Alm Brata Ruswanda, Dengan Fotokopi SK Gubernur Bodong<\/p>\n
Dengan Fotokopi SK Gubernur Diduga Kuat Bodong Rakyat Dizalimi, Terkait Sengketa Lahan di Pangkalan Bun<\/p>\n
Ironis Berantas Mafia Tanah, Namun Pemkab Kobar Diduga Berikan Contoh Memiliki Aset Tanah Dengan Fotokopi SK Gubernur Bodong<\/p>\n
Pangkalan Bun \u2013 Kuasa hukum penggugat, Poltak Silitonga, mempertanyakan dasar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Palangka Raya yang menolak gugatan kliennya dalam perkara sengketa tanah di Jalan Rambutan, Pangkalan Bun.<\/p>\n
Menurutnya, putusan tersebut tidak menjelaskan secara rinci alasan hukum yang menjadi dasar penolakan.<\/p>\n
\u201cSaya heran apa dasar mereka menolak, tidak disebutkan di sini. Sehingga saya menganggap ini hanya putusan frustasi dan tidak ada dasar mereka mengatakan bahwa ini milik pemerintah daerah,\u201d ujar Poltak Silitonga, Sabtu (18\/10\/2025).<\/p>\n
Ia menilai keputusan tersebut menimbulkan kejanggalan dan menunjukkan masih perlunya refleksi dari para hakim.<\/p>\n
“Hakim harus belajar merenungkan diri dan takut kepada Tuhan. Jangan takut kepada pemimpin walaupun dia gubernur, bupati, atau pejabat. Kalau salah ya tetap salah,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Terkait pernyataan kuasa hukum dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) yang menyebut pihaknya sedang mengamankan aset daerah, Poltak menilai opini tersebut menyesatkan.<\/p>\n
\u201cKepada Bupati Kobar supaya hati-hati dengan opini pengacara yang tidak memahami hukum. Dalam putusan itu tidak disebutkan tanah tersebut milik pemerintah,\u201d katanya.<\/p>\n
Menurut Poltak, tanah sengketa tersebut sejak awal dikuasai oleh ahli waris almarhum Brata Ruswanda. Ia menegaskan, tidak ada dasar hukum yang menyatakan tanah tersebut milik pemerintah daerah.<\/p>\n
\u201cTidak boleh orang lain masuk ke tanah perkara itu, baik itu bupati maupun pejabat pemerintah. Dalam putusan juga tidak disebutkan tanah itu milik pemerintah,\u201d lanjutnya.<\/p>\n
Poltak juga mengingatkan aparat penegak hukum di Kobar agar tidak terpengaruh oleh pihak yang mencoba menggunakan kekuasaan untuk kepentingan tertentu.<\/p>\n
\u201cJangan mau diarahkan oleh pejabat zalim yang tidak memahami hukum. Saya akan menjadi garda terdepan melawan kezaliman itu,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Ia menuding ada praktik yang menyerupai \u201cmafia tanah\u201d dalam kasus tersebut.<\/p>\n
\u201cMasyarakat sudah tahu, yang menjadi mafia tanah itu adalah orang yang mengambil tanah milik orang lain dengan fotokopi SK Gubernur yang tidak pernah ada dan dikarang-karang,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
Dalam pernyataannya, Poltak juga meminta perhatian pemerintah pusat.<\/p>\n
“Saya berharap Bapak Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap kasus ini. Apalagi yang bersengketa adalah seorang ibu berusia 70 tahun yang hanya ingin mempertahankan hak miliknya,\u201d kata dia.<\/p>\n
Lebih lanjut, ia menyinggung adanya dugaan intervensi terhadap proses hukum di tingkat pengadilan negeri.<\/p>\n
\u201cSaya mendengar informasi bahwa pemerintah daerah pernah memanggil hakim-hakimnya, meskipun saya tidak ingin menyebutkan namanya. Namun, ini informasi yang bisa dipercaya,\u201d ucapnya.<\/p>\n
Poltak menilai, hakim-hakim di PT Palangka Raya tidak mendalami fakta persidangan secara utuh dan hanya membaca berkas.<\/p>\n
\u201cMereka menyebut perkara ini nebis in idem, padahal objek gugatannya berbeda. Bukti dan saksi boleh sama, tetapi objeknya jelas tidak sama,\u201d katanya.<\/p>\n
Ia juga menyebut dalam putusan sebelumnya di tingkat kasasi Mahkamah Agung tidak pernah dinyatakan bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Kabupaten Kobar.<\/p>\n
\u201cPutusan terdahulu hanya menolak gugatan, bukan menetapkan tanah itu milik pemerintah,\u201d ujarnya menegaskan.<\/p>\n
Sebagai langkah lanjutan, Poltak menyatakan akan menempuh upaya kasasi kedua dan melaporkan majelis hakim yang menangani perkara ini ke pengawas Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial.<\/p>\n
\u201cKami akan laporkan karena ini sudah masuk kategori penyelundupan hukum. Pertimbangan dalam putusan tidak sesuai dengan fakta, dan hal ini berbahaya bagi masyarakat yang tidak paham hukum,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Poltak menegaskan, pihaknya akan terus memperjuangkan hak ahli waris Brata Ruswanda hingga tuntas. Ia berharap lembaga peradilan lebih berhati-hati dalam memutus perkara agar tidak menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan di Indonesia. (*hn)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Kobar,, patroli86.com ,, Diduga Pemkab Kobar Zalimi Ahli Waris Alm Brata Ruswanda, Dengan Fotokopi SK Gubernur Bodong Dengan<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[18410,18409],"class_list":["post-53013","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-peristiwa","tag-kuasa-hukum-brata-ruswanda-akan-laporkan-hakim-ke-komisi-yudisial","tag-pertanyakan-dasar-putusan-pt-palangka-raya-tolak-gugatan"],"yoast_head":"\n