Mesuji Lampung-(Patroli86.com)
Diduga Pembangunan Rabat Beton Bersumber Dari Anggaran Dana Desa (DD) tahun 2023 di Desa Suka agung, Kecamatan Way serdang, Kabupaten Mesuji terkesan asal jadi, senin (20\/11\/2023).
Pasalnya pembangunan yang Bersumber Dari Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2023,”Senilai seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah, Yang berlokasi Di RT 01\/RW 01 Desa suka agung , sangat tidak sesuai Spek dan kualitasnya sangat di ragukan.
Saat tim media melintasi jalan rabat beton tersebut terlihat rusak parah dan untuk batu split nya pun sudah banyak yang terkelupas bahkan di bagian pinggir nya pun banyak yang retak\/ hancur
Saat team awak media mengkonfirmasi salah satu RM (40) thn yang enggan disebutkan namanya mengatakan pembangunan jalan ini sangat tidak sesuai mas, \u201cSebab pembangunan rabat beton ini baru Beberapa bulan udah hancur mas ucap salah satu warga yang tinggal di situ,”bahkan kami pun masyarakat udah pernah usul agar pembangunan nya di buat agar lebih bagus lagi. Ujarnya.
“Dan masyarakat yang enggan disebutkan namanya itu mengeluhkan Pembangunan Jalan yang di duga dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai Rab seperti itu kepada pak kades tapi tidak di hiraukan mas,, dan kami ini apalah daya mas hanya masyarakat biasa,” terangnya kepada awak media.
\u201cKami meminta ini menjadi perhatian Dinas terkait, agar menjadi pelajaran dan tidak terulang lagi kedepannya dan jangan main-main dalam mengelola dana Anggaran, sekarang ini tidak bisa kita kucing-kucingan lagi, Masyarakat sudah pintar dan Masyarakat berhak menegur dan mengawal setiap kegiatan yang menyangkut dengan Anggaran Negara.
Lanjut “team mendatangi kediaman\/rumah pak kades Rianto selaku kepala desa suka agung mengatakan kepada awak media ya mas kemaren memang saya sudah di panggil inspektorat, terkait masala rabat beton itu mas,, ujarnya.
Dan awak media pun menanyakan ke pak kades terkait di panggil inspektorat kemaren seperti apa pak,, apa harus di benerin rabat beton nya seperti apa dari inspektorat nya,”kalau masalah itu mas saya tidak bisa menceritakan nya mas kalau itu hanya kita dan inspektorat yang tau mas, Ucapny.
Menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagai mana telah di ubah menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Didalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 tanggal 19 mei tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme, namun apa jadi nya negara ini jika dana untuk rakyat miskin saja kepala desa gelapkan.
Dalam pasal 3 dan pasal 2 undang-undang 31 tahun 1999 berbunyi setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun atau denda satu miliar rupiah.
Maka berdasarkan undang-undang tersebut dapat kita urai unsur unsur delik korupsi yang dapat didalam nya sebagai berikut;
(1) setiap orang;
(2) Menggunakan jabatan dan sarana secara melawan hukum;
(3) menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
(4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka termasuk telah melakukan kejahatan luar biasa atau Exeter ordinary crime.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 (konvensi perserikatan bangsa-bangsa Antikorupsi, 2003).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B1113\/F\/Fd.1\/05\/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: B-765\/F\/Fd.1\/4\/2018 tentang petunjuk teknis penanganan tindak pidana korupsi tahap penyidikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Di dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 22 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adanya undang-undang tersebut mengapa masih banyak Kepala desa yang berani melakukan perbuatan itu yang sipat nya sudah melanggar undang-undangan di wilayah hukum Mesuji.
Sumber; Saipul\/Alkad
Tim investigasi patroli86.com; adi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Mesuji Lampung-(Patroli86.com)Diduga Pembangunan Rabat Beton Bersumber Dari Anggaran Dana Desa (DD) tahun 2023 di Desa Suka agung, Kecamatan<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[3442],"class_list":["post-5328","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-daerah","tag-diduga-pembangunan-jalan-rabat-beton-rigid"],"yoast_head":"\n