Halmahera Selatan \/\/patroli86.com\/\/ \u2014
\nPraktisi hukum Halmahera Selatan, Bambang Joisangadji, SH, menilai tindakan Bupati Halmahera Selatan yang tetap melantik empat kepala desa meski putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah membatalkan SK sebelumnya merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap hukum dan mencerminkan contoh buruk bagi masyarakat.<\/p>\n
Menurut Bambang, dalam sistem penegakan hukum yang baik, kepala daerah semestinya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi keputusan pengadilan. Namun yang terjadi di Halmahera Selatan justru sebaliknya, di mana Bupati menunjukkan sikap tidak patuh terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).<\/p>\n
,\u201cBupati Halsel telah memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat. Bagaimana rakyat bisa taat hukum kalau pemimpinnya sendiri tidak menghormati putusan pengadilan?\u201d tegas Bambang Joisangadji, Rabu (30\/10\/2025).<\/p>\n
Ia menilai, pelantikan ulang empat kepala desa yang SK-nya telah dibatalkan PTUN bukan hanya menyalahi aturan, tetapi juga menodai prinsip keadilan dan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah.<\/p>\n
,\u201cOrang yang dilantik itu lahir dari proses yang curang. Secara hukum dan moral, tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan. Ini mencederai rasa keadilan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Bambang menambahkan, tindakan Bupati tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk pembangkangan terhadap hukum, karena melaksanakan keputusan yang sudah dibatalkan oleh lembaga peradilan. \u201cKalau pemerintah saja tidak taat hukum, bagaimana masyarakat bisa percaya pada sistem hukum itu sendiri,\u201d katanya.<\/p>\n
Ia juga menyoroti peran DPRD Halmahera Selatan yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dalam kasus ini. \u201cDPRD semestinya memanggil Bupati dan menegur secara resmi. Diamnya DPRD menandakan lemahnya fungsi kontrol terhadap kebijakan eksekutif,\u201d tambahnya.<\/p>\n
Bambang berharap aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan daerah segera turun tangan untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan di Halmahera Selatan tetap berjalan sesuai koridor hukum.<\/p>\n
,\u201cIni bukan sekadar masalah administratif, tetapi menyangkut prinsip penegakan hukum dan etika penyelenggaraan pemerintahan. Jangan biarkan masyarakat melihat hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,\u201d pungkasnya.<\/p>\n
(Tim Red)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Halmahera Selatan \/\/patroli86.com\/\/ \u2014 Praktisi hukum Halmahera Selatan, Bambang Joisangadji, SH, menilai tindakan Bupati Halmahera Selatan yang tetap<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":55045,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[19241,19239,19240],"class_list":["post-55046","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-peristiwa","tag-abaikan-putusan-pengadilan-yang-sudah-inkrah","tag-praktisi-hukum-bambang-joisangadji","tag-sh-bupati-halsel-beri-contoh-buruk"],"yoast_head":"\n