![](\"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/img_20251101_0833171739689327222631695.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Patroli86.com ,, ketua KPK Tipikor juga Selaku Ketua PKN ( Pengawas Keuangan Negara ) meminta KPK dan Kejaksaan turun guna memastikan kesalahan input Bank Kalsel terhadap keuangan daerah tidak terulang kembali,Eka Adi Putra meminta KPK bisa memeriksa pejabat Bank,DPRD dan instansi lainya,ujar eka masa salah input baru ketahuan setelah Menteri Keuangan temukan kejanggalan uang menge dap terparkir.
\nDana tranfer pusat itu bukan untuk di Depositokan tapi untuk kemajuan daerah dari segi pembangunan insfrastruktur dan untuk menopang kesejahteraan warga Kalimantan Selatan,kalau di depositokan tentunya dana itu mengendap terparkir,ini atas perintah siapa ujar Eka pada awak media,tujuanya di depositokan itu apa..?.<\/p>\n
Sesui pantaun kami ujar Eka Transfer pusat ke daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2025 mengalami penurunan signifikan, hampir 50 persen dari alokasi sebelumnya.hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang melakukan efisiensi besar-besaran di berbagai sektor.
\nDampak Pengurangan Dana,apakah harus di depositokan,saat ditanya media bukanya anda tim Gubernur saat ini,dengan tegas Eka me iyakan,memang saya selaku pendukungnya dengan harapan Kalsel makin maju,saya mendukung tanpa pamrih minta jabatan bahkan saya termasuk tim Pemenangan Prabowo apakah anda lihat saya minta jabatan ujar Eka Adi,tugas saya selanjutnya mengawasi kinerjanya kalau saya tidak ada ikatan tentu bebas mengkritik tentu kritik membangun ujarnya dengan media Patroli86.tranfer pusat memang mengalami penurunan anggaran yang turun.<\/p>\n
Provinsi Kalsel mengalami penurunan dana transfer pusat sebesar Rp2,1 triliun pada tahun anggaran 2026.
\nBeberapa kabupaten\/kota di Kalsel yang terdampak antara lain:
\nTanah Bumbu dengan penurunan 49,72 persen dari Rp2,8 triliun menjadi Rp1,4 triliun,Balangan dengan penurunan 45,04 persen dari Rp2,1 triliun menjadi Rp1,2 triliun,Tabalong dengan penurunan 42,76 persen dari Rp2,3 triliun menjadi Rp1,3 triliun,Respons Pemerintah Provinsi Kalsel,Gubernur Kalsel, H Muhidin, meminta jajarannya untuk mengatur prioritas anggaran dan mengurangi kegiatan yang tidak penting.
\nPemerintah provinsi berkomitmen untuk tidak menaikkan pajak daerah dan memberikan insentif untuk menjaga beban masyarakat,Gubernur juga menekankan pentingnya strategi bersama untuk menjaga stabilitas pembangunan di Kalsel meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas<\/p>\n
Kasus dana mengendap di Bank Kalsel sebenarnya adalah kesalahan teknis dalam penginputan data, bukan kondisi saldo riil milik pemerintah daerah.Dana tersebut senilai Rp4,7 triliun merupakan dana kas milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang ditempatkan di Bank Kalsel dalam bentuk giro dan deposito daerah,Klarifikasi Bank Kalsel berati membenarkan,nah ini yang menimbulkan pertanyaan saya ujar eka selaku orang yang selama ini terus bersuara lantang,bahkan karena gerakanya secara diam diam banyak oknum pejabat nakal diamankan KPK dan Kejaksaan.<\/p>\n
Kesalahan terjadi pada level pelaporan kodefikasi, tidak mempengaruhi keamanan atau nilai dana milik pemerintah daerah,total saldo rekening yang terdampak adalah Rp4,746 triliun, dan seluruhnya dalam kondisi aman dan terkelola dengan baik Penyebab Masalah
\nKekeliruan pada pengisian sandi Golongan Nasabah di platform sistem Antasena LBUT-KI,Salah input kode nasabah provinsi menjadi penyebab utama kesalahan ini<\/p>\n
Tindakan Bank Kalsel,Melakukan klarifikasi dan koreksi data kepada Bank Indonesia sebagai regulator Mengimplementasikan sistem automated validation untuk meminimalisir human error,Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan keandalan data
\nPernyataan Gubernur Kalimantan Selatan,Dana Rp4,7 triliun bukan “uang tidur” karena secara berkala digunakan untuk belanja daerah,Dana deposito memberikan bunga sebesar 6,5% per tahun, yang langsung masuk ke kas daerah sebagai pendapatan lain-lain,lalu dengan mengendapnya uang di Deposito tentu berpengaruh pada pembangunan,karena sebelum jatuh tempo uang tidak bisa ditarik,ini suatu kesalahan fatal lalu kerja DPRD itu apa apa hanya studi banding jalan sana sini habiskan anggaran ahir tahun..ujar Eka Adi dengan tegas pungkasnya.<\/p>\n
Patroli86.com
\nM.Ilmi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Patroli86.com ,, ketua KPK Tipikor juga Selaku Ketua PKN ( Pengawas Keuangan Negara ) meminta KPK dan Kejaksaan<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[19375],"class_list":["post-55383","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-peristiwa","tag-ketua-kpk-topikor-kalsel-meminta-kpk-ri-turun-ke-kalsel-guna-menelusuri-kejanggalan-salah-input-bank-kalsel"],"yoast_head":"\n