![](\"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/img_20251123_1359069111087027641248890.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Semarang,, patroli86.com ,, Investigasi mendalam selama beberapa pekan mengungkap sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan RUKO DI KAWASAN PASAR DARGO, SEMARANG.
\nPenelusuran dokumen, wawancara berulang dengan para pedagang, dan pengecekan lapangan menunjukkan pola – pola yang konsisten mengarah pada DUGAAN penyalahgunaan wewenang oleh KEPALA PASAR DARGO, SUSMONO.<\/p>\n
Dugaan itu muncul bukan dari satu temuan tunggal, melainkan dari rangkaian informasi yang saling menguatkan mulai dari ketidaktertiban administrasi, pola penempatan ruko yang tidak sesuai antrean resmi, hingga indikasi adanya pihak tertentu yang mendapat perlakuan istimewa.<\/p>\n
Tim menemukan salinan beberapa berkas pengajuan ruko dari warga yang mendaftar sejak 2023 hingga 2024. Dalam dokumen itu, tercatat kelengkapan syarat administrasi, termasuk rekomendasi lingkungan dan berkas identitas. Namun, hingga saat investigasi dilakukan, tidak ada kejelasan status mereka.<\/p>\n
Sebaliknya, hasil pengecekan lapangan menunjukkan sejumlah ruko telah ditempati oleh pihak yang tidak terdapat dalam daftar pemohon.<\/p>\n
Dalam beberapa kasus, penghuni mengaku
\n“LANGSUNG DAPAT KUNCI”
\nDari pengelola tanpa mengetahui apakah mereka masuk antrean atau tidak. Beberapa di antaranya tidak dapat menunjukkan Bukti Surat Perjanjian Pemakaian Ruko ( SPPR ) Sebagaimana ketentuan ASET DAERAH.<\/p>\n
Temuan ini memperlihatkan indikasi :
\n\u2022 Distribusi ruko yang tidak melalui mekanisme daftar tunggu,
\n\u2022 Tidak adanya transparansi mengenai kuota ruko kosong,
\n\u2022 Potensi pelanggaran prinsip keadilan dalam pemanfaatan aset publik.<\/p>\n
Salah satu temuan paling signifikan adalah keberadaan beberapa penyewa besar yang menguasai lebih dari tiga ruko dalam satu blok.
\nPara pedagang kecil menyebut mereka adalah
\n” PEMAIN LAMA ”
\nYang di anggap dekat dengan oknum pengelola.<\/p>\n
Tim mencoba menelusuri dasar administrasi kepemilikan ruko – ruko tersebut, tetapi hingga berita ini di turunkan, tidak ditemukan dokumentasi resmi yang menunjukkan proses penyerahan kunci atau persetujuan dari Dinas terkait.<\/p>\n
Di titik inilah mengemuka DUGAAN adanya setoran dari penyewa besar ke oknum pengelola. Dua narasumber yang diwawancarai di tempat berbeda mengaku pernah diminta
\n” UANG KOORDINASI ”
\nSaat menanyakan ketersediaan ruko. Jumlahnya bervariasi, Mulai dari Rp. 3 Juta hingga belasan juta rupiah.<\/p>\n
Meskipun tidak ada bukti fisik yang dapat dipublikasikan, kesaksian beberapa narasumber menunjukkan pola yang serupa, sehingga menimbulkan DUGAAN kuat adanya PUNGUTAN di luar ketentuan resmi.<\/p>\n
Saat melakukan permintaan informasi ke kantor pengelola pasar, tim tidak memperoleh :
\n\u2022 Daftar Pemohon,
\n\u2022 Daftar Penyewa Aktif,
\n\u2022 Status Ruko Kosong,
\n\u2022 Maupun Salinan Mekanisme Resmi Distribusi Ruko.<\/p>\n
Padahal berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, data tersebut tergolong informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.<\/p>\n
Beberapa pedagang bahkan menyebut bahwa data pemohon dianggap
\n” DOKUMEN INTERNAL ”
\ndan tidak boleh dicocokkan dengan data lapangan, sebuah praktik yang bertentangan dengan standar pelayanan publik.<\/p>\n
Dari rangkaian temuan investigasi, pola dugaan pelanggaran terlihat terstruktur.<\/p>\n
Tim telah berupaya menghubungi :
\n\u2022 Kepala Pasar Dargo,
\n\u2022 Dinas Perdagangan Kota Semarang,
\n\u2022 dan Perwakilan Inspektorat.<\/p>\n
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi terkait temuan investigasi ini.<\/p>\n
Sementara itu, sejumlah pedagang mendesak adanya :
\n\u2022 Audit Total Pengelolaan Ruko,
\n\u2022 Publikasi Terbuka Daftar Pemohon dan Penyewa,
\n\u2022 Serta Evaluasi Menyeluruh Terhadap Struktur pengelolaan pasar.<\/p>\n
Rangkaian temuan lapangan menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan Ruko Pasar Dargo bukan sekedar administrasi yang kacau, melainkan mengarah pada potensi penyalahgunaan wewenang yang sistematis.<\/p>\n
Saat ini, publik menunggu langkah pemerintah daerah untuk :
\n\u2022 Membuka Data Secara Transparan,
\n\u2022 Melakukan Audit Menyeluruh,
\n\u2022 Dan Memastikan Bahwa Pengelolaan Aset Publik Tidak Di Kuasai Kepentingan Tertentu.<\/p>\n
Selama belum ada klarifikasi resmi, DUGAAN penyimpangan ini akan tetap menjadi SOROTAN PUBLIK.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Semarang,, patroli86.com ,, Investigasi mendalam selama beberapa pekan mengungkap sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan RUKO DI KAWASAN PASAR DARGO,<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[20942,20943,17790],"class_list":["post-59260","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-peristiwa","tag-aktivis-denny-reinalldo-soroti","tag-dugaan-penyimpangan-sistematis-terendus-di-pengelolaan-ruko-pasar-dargo","tag-lsm-harimau-dpc-semarang-raya"],"yoast_head":"\n