![](\"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/img_20251127_1420344297838903349388974.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Patroli86.com ,, Oleh: Solechoel Hadi, H. S.H., M.H. C. STPI. C.M.C, CHHRM. (Advokat Muda dari Gedawang, Kota Semarang)
\nManaging Partners Kantor Advokat And Konsultan Hukum \u201c Tunggak Semi Joyo \u201c
\nAlumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) Komisariat Merdeka Malang
\nJateng
\nPernah Menjabat DPN ( Dewan Pengurus Nasional ) Koordinator Bidang Advokasi, HAM di Lembaga Bantuan Hukum ( LBH CLPK) Cinta Lingkungan & Pencari Keadilan.
\nPernah Bekerja di Wilmar International Group, Plantation Gresik, East Java ( PT. Wilmar Nabati Indonesia ) di Bagian Legal & Humas selama 11 Tahun ( 2009 \u2013 2021 )
\nKetua Pimpinan Anak Cabang LSM HARIMAU Banyumanik
\nKetua LBH LSM HARIMAU DPC Semarang Raya
\nWakil Ketua LSM HARIMAU DPC Semarang Raya<\/p>\n
Salam keadilan untuk seluruh warga Kota Semarang, khususnya para korban dan pihak-pihak yang terus berjuang menghadapi ancaman banjir yang seolah menjadi tamu “tahunan” yang tak dikehendaki. Sebagai seorang Advokat Muda yang juga tumbuh besar di salah satu sudut Kota Semarang, Gedawang, saya merasakan betul kegelisahan dan keprihatinan yang mendalam atas fenomena ini. BANJIR DI KOTA SEMARANG, yang kerap kali melumpuhkan aktivitas dan merenggut hak-hak dasar warga, bagi saya bukan lagi sekadar musibah alam biasa. Ada DUGAAN kuat bahwa di baliknya, terdapat kelalaian penanggulangan dan potensi pelanggaran hukum yang serius yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab.<\/p>\n
1. Banjir Sebagai Indikator Kegagalan Penanggulangan Bencana
\nKetika kita berbicara tentang banjir yang berulang di Semarang, pertanyaan fundamental yang harus diajukan adalah: mengapa ini terus terjadi? Apakah upaya pencegahan, mitigasi, dan penanggulangan bencana telah dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan? Saya MENDUGA kuat bahwa ada kegagalan sistemik dalam penanggulangan bencana banjir di kota ini.
\nDasar Hukum Relevan:
\n\u2022\tUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB):
\no\tPasal 5: “Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.” Ini adalah amanat konstitusional dan undang-undang yang jelas.
\no\tPasal 6: Mengatur tentang hak masyarakat dalam penanggulangan bencana, termasuk hak mendapatkan perlindungan dari ancaman bencana, mendapatkan informasi, dan berpartisipasi dalam perencanaan penanggulangan bencana.
\no\tPasal 9: Mengamanatkan adanya “perencanaan penanggulangan bencana” yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
\no\tPasal 40 ayat (1): “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terpadu.”<\/p>\n
Jika banjir terus berulang dengan skala yang meluas, bahkan di wilayah yang sebelumnya relatif aman, ini mengindikasikan bahwa perencanaan dan implementasi penanggulangan bencana belum berjalan efektif. Apakah ada peta risiko bencana yang mutakhir? Apakah sistem drainase sudah sesuai standar? Bagaimana dengan pengelolaan sampah yang berkontribusi pada penyumbatan? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut jawaban dan akuntabilitas.<\/p>\n
2. Dugaan Pelanggaran Hukum Terkait Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
\nLebih jauh, banjir di Semarang tidak bisa dilepaskan dari isu pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang kota. Perubahan tata guna lahan, pembangunan di daerah resapan air, penyempitan sungai, serta masifnya limbah dan sampah yang mencemari saluran air, merupakan faktor-faktor krusial yang perlu ditinjau dari kacamata hukum.
\nDasar Hukum Relevan:
\n\u2022\tUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH):
\no\tPasal 3: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk… menjamin keberlanjutan kehidupan dan kualitas hidup rakyat.”
\no\tPasal 69 ayat (1) huruf a: Melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan\/atau perusakan lingkungan hidup.
\no\tPasal 71 ayat (1): Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
\n\u2022\tUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang):
\no\tPasal 10: “Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang dalam pelaksanaan penataan ruang.”
\no\tPasal 34: Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang dan mendapatkan penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat penataan ruang.
\no\tPasal 35: Setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
\nJika ada pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), atau jika ada pembiaran terhadap perusakan lingkungan yang memperparah banjir, maka ini jelas merupakan pelanggaran hukum. Pihak yang berwenang, baik eksekutif maupun legislatif di tingkat lokal, memiliki mandat untuk memastikan bahwa kebijakan tata ruang selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan dan mitigasi bencana.<\/p>\n
3. Pertanggungjawaban Pemerintah dan Hak-Hak Warga Negara
\nSebagai warga negara, kita memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Ketika hak ini terenggut akibat kelalaian pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, maka mekanisme pertanggungjawaban hukum harus ditegakkan.
\nDasar Hukum Relevan:
\n\u2022\tUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda):
\no\tPasal 12 ayat (1): Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi salah satunya penanggulangan bencana dan lingkungan hidup.
\no\tIni menegaskan bahwa penanggulangan banjir bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban pemerintah daerah.<\/p>\n
\u2022\tKUHPerdata \u2013 Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad):
\no\tPasal 1365 KUHPerdata: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
\no\tMeskipun umumnya diterapkan pada individu\/korporasi, doktrin ini dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk menuntut ganti rugi kepada negara atau pemerintah daerah jika terbukti ada kelalaian (omission) yang melawan hukum dan menyebabkan kerugian.
\nPemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga berpotensi menghadapi tuntutan hukum jika terbukti ada kelalaian atau kegagalan dalam menjalankan kewajiban hukumnya yang berakibat pada kerugian masyarakat. Mekanisme gugatan warga negara (citizen lawsuit) atau gugatan perwakilan kelompok (class action) dapat menjadi jalan bagi masyarakat untuk menuntut hak-haknya dan mendorong akuntabilitas.<\/p>\n
Kesimpulan dan Rekomendasi Hukum:
\nBencana banjir di Kota Semarang harus dipandang sebagai krisis yang multidimensional, dengan dimensi hukum yang kuat. Dugaan tidak adanya penanggulangan yang memadai dan pelanggaran hukum terkait lingkungan dan tata ruang perlu diinvestigasi secara serius.
\nSebagai Advokat Muda dari Gedawang, saya menyerukan:<\/p>\n
1.\tEvaluasi Komprehensif: Pemerintah Kota Semarang bersama instansi terkait harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi UU PB, UU PPLH, dan UU Penataan Ruang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan banjir. Transparansi data dan hasil evaluasi adalah kunci.<\/p>\n
2.\tPenegakan Hukum Tegas: Apabila ditemukan adanya pelanggaran tata ruang, pencemaran lingkungan, atau praktik koruptif dalam proyek penanggulangan banjir, aparat penegak hukum harus bertindak tegas tanpa pandang bulu.<\/p>\n
3.\tPartisipasi Masyarakat: Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam perencanaan penanggulangan bencana harus dijamin sepenuhnya. Mekanisme pengaduan dan pelibatan komunitas harus diperkuat.<\/p>\n
4.\tAkses Keadilan: Masyarakat yang menjadi korban banjir dan merasa dirugikan akibat kelalaian pemerintah, perlu didorong dan difasilitasi untuk menempuh jalur hukum guna menuntut hak dan keadilan mereka, baik melalui gugatan perdata maupun mekanisme gugatan warga negara.
\nKita tidak bisa membiarkan banjir menjadi “takdir” tahunan. Sudah saatnya kita menuntut pertanggungjawaban hukum dan mendorong perubahan kebijakan yang nyata demi keberlanjutan dan keselamatan warga Kota Semarang. Keadilan harus mengalir deras, membersihkan setiap genangan ketidakpedulian dan kelalaian.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Patroli86.com ,, Oleh: Solechoel Hadi, H. S.H., M.H. C. STPI. C.M.C, CHHRM. (Advokat Muda dari Gedawang, Kota Semarang)<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[21218,21217],"class_list":["post-59868","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-peristiwa","tag-melainkan-tanggung-jawab-hukum-yang-terabaikan","tag-opini-hukum-banjir-semarang-bukan-takdir"],"yoast_head":"\n