{"id":66842,"date":"2026-01-19T03:42:19","date_gmt":"2026-01-19T03:42:19","guid":{"rendered":"https:\/\/patroli86.com\/home\/?p=66842"},"modified":"2026-01-19T03:42:41","modified_gmt":"2026-01-19T03:42:41","slug":"bertentangan-dengan-pancasila-dan-uud-1945-analisis-kritis-pemilihan-langsung-dpr-untuk-kekuasaan-tiga-cabang-pemerintahan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/19\/bertentangan-dengan-pancasila-dan-uud-1945-analisis-kritis-pemilihan-langsung-dpr-untuk-kekuasaan-tiga-cabang-pemerintahan\/","title":{"rendered":"Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945: Analisis Kritis Pemilihan Langsung DPR untuk Kekuasaan Tiga Cabang Pemerintahan"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n


Patroli86.com ,, Oleh : Adv. Solechoel Hadi, H. SH. MH. C. STPI. C.M.C CHHRM.
Advokat Muda \u2013 Berani \u2013 Kritis \u2013 Sekretarsis Jenderal DPP Lembaga Perlindungan dan Bantuan Hukum Garuda Nusantara Indonesia Emas<\/p>\n\n\n\n

Dalam dinamika politik Indonesia yang terus berkembang, muncul debat serius terkait wacana pemilihan langsung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menentukan kebijakan cabang-cabang pemerintahan, baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif.<\/p>\n\n\n\n

Beberapa opini hukum mengusulkan model ini sebagai solusi untuk \u201cmemperkuat demokrasi partisipatif\u201d atau meningkatkan transparansi proses pengambilan keputusan. Namun, klaim ini perlu diuji secara mendalam terhadap prinsip dasar negara yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan semacam ini, jika diimplementasikan, justru berisiko melanggar prinsip keseimbangan kekuasaan (separation of power), keadilan sosial, dan hak asasi manusia yang menjadi fondasi negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Legislatif: DPR yang Merupakan Representasi Rakyat, Bukan Aparat
    Eksekutif
    Saat ini, DPR adalah lembaga legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa DPR merupakan \u201cbadan permusyawaratan perwakilan rakyat\u201d yang tugas utamanya adalah penyusunan hukum (legislasi), pengawasan (kontrol), dan pembuatan anggaran negara. Jika DPR diminta bertindak sebagai pencalon dan penentu pihak eksekutif maupun yudikatif, fungsi representatif-nya akan terdistorsi menjadi mesin kekuasaan, melanggar Pasal 22C UUD yang menegaskan bahwa DPR tidak memiliki kekuasaan pemerintahan atau eksekusi.
    Sebagai contoh, jika DPR memilih Menteri atau Presiden secara langsung, terjadi pelanggaran terhadap Pasal 7 UUD 1945, yang menjelaskan bahwa Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dengan demikian, pemilihan eksekutif oleh DPR akan merusak prinsip demokratisasi yang diatur dalam UUD, sekaligus melanggar sila ke-4 Pancasila tentang \u201ckeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia\u201d, yang mensyaratkan partisipasi rakyat langsung dalam sistem politik.<\/li>\n\n\n\n
  2. Yudikatif: Independensi Hakim Terancam oleh Politik
    Sistem hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945, menetapkan bahwa Mahkamah Agung dan lembaga yudikatif lainnya harus netral, bebas dari intervensi politik, dan hanya dapat diisi oleh kalangan hukum profesional. Jika hakim atau pimpinan lembaga yudikatif dipilih oleh DPR, independensi kritis tersebut akan pudar. Keterlibatan DPR dalam pemilihan hakim melalui proses politik resmi akan melanggar Pasal 24 ayat (3) UUD, yang menyatakan bahwa kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang bebas serta mandiri.
    Ini juga bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila, yang menekankan bahwa Tuhan menempatkan manusia sebagai khalifah dalam menjalankan keadilan. Jika sistem hukum menjadi alat politik partai, keadilan akan terdistorsi menjadi alat legitimasi kekuasaan. Bahasa opini yang menyebut DPR sebagai \u201cpemilih yudikatif\u201d secara linguistik meniscayakan dominasi legislatif terhadap peradilan, yang secara struktural tidak cocok dengan doktrin hukum Indonesia.<\/li>\n\n\n\n
  3. Eksekutif: Presiden sebagai Wajah Demokratis Rakyat
    Presiden, sebagai kepala pemerintahan, saat ini dipilih langsung oleh rakyat via Pemilu (Pasal 6 UUD 1945). Jika DPR dipercaya untuk memilih Presiden, maka hak suara rakyat secara tak langsung dianak-tirikan. Ini melanggar Pasal 2 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa \u201ckedaulatan rakyat di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD\u201d. Pemilihan Presiden oleh DPR akan menciptakan sistem oligarki di balik mekanisme demokrasi, di mana mayoritas anggota DPR (yang berasal dari partai politik) menguasai seluruh cabang kekuasaan.
    Dari sisi linguistik, opini yang menyebut DPR sebagai \u201cpemilih eksekutif\u201d secara ambigu mengubah peran DPR dari lembaga representatif menjadi institusi otoriter. Kata \u201cpemilih\u201d dalam konteks ini mengandung konotasi dominasi, sementara UUD mengharuskan pembagian kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<\/li>\n\n\n\n
  4. Dasar Hukum yang Menolak Pemilihan Langsung DPR sebagai
    Pembrontak Kekuasaan
    Beberapa pasal UUD 1945 secara eksplisit tolak konsep DPR sebagai pemilih semua cabang kekuasaan:
    \u2022 Pasal 1 ayat (2): DPR adalah lembaga perwakilan rakyat, bukan institusi
    penguasa.
    \u2022 Pasal 22C: DPR tidak memiliki kekuasaan pemerintahan, sehingga tidak dapat
    memilih menteri atau pemimpin eksekutif.
    \u2022 Pasal 24 ayat (3): Kebebasan yudikatif harus terjaga; intervensi DPR bertentangan
    dengan prinsip ini.
    \u2022 Pasal 7: Presiden dipilih rakyat, bukan DPR.
    Dari sisi Pancasila, sistem ini bertentangan dengan sila ke-4 (kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan) dan sila ke-5 (keadilan sosial). Kedaulatan rakyat dan keadilan tidak bisa direduksi menjadi dominasi minoritas yang terpilih.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Menjaga Keseimbangan sebagai Jantung Demokrasi Pancasila
    Wacana pemilihan langsung DPR sebagai pengambil keputusan atas kekuasaan tiga cabang pemerintahan, meski terdengar \u201cdemokratis\u201d, justru bertentangan dengan semangat konstitusi dan Pancasila. Kekuasaan harus terbagi untuk mencegah korupsi, despotisme, dan kekuasaan tunggal. DPR adalah wakil rakyat, bukan alat bagi rakyat untuk menciptakan tirani dalam balik mekanisme representasi.
    Dalam pidato Bung Karno, ia pernah mengingatkan bahwa \u201cjika kekuasaan tidak dipisahkan, demokrasi akan mati\u201d. Dengan menjaga UUD 1945 sebagai panduan, Indonesia harus tetap memegang teguh prinsip checks and balances\u2014tak hanya sebagai doktrin hukum, tetapi sebagai nilai luhur Pancasila yang melindungi martabat rakyat dan negara.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Patroli86.com ,, Oleh : Adv. Solechoel Hadi, H. SH. MH. C. STPI. C.M.C CHHRM.Advokat Muda \u2013 Berani \u2013<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[24384],"class_list":["post-66842","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-daerah","tag-bertentangan-dengan-pancasila-dan-uud-1945-analisis-kritis-pemilihan-langsung-dpr-untuk-kekuasaan-tiga-cabang-pemerintahan"],"yoast_head":"\nBertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945: Analisis Kritis Pemilihan Langsung DPR untuk Kekuasaan Tiga Cabang Pemerintahan -<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/19\/bertentangan-dengan-pancasila-dan-uud-1945-analisis-kritis-pemilihan-langsung-dpr-untuk-kekuasaan-tiga-cabang-pemerintahan\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945: Analisis Kritis Pemilihan Langsung DPR untuk Kekuasaan Tiga Cabang Pemerintahan -\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Patroli86.com ,, Oleh : Adv. Solechoel Hadi, H. SH. MH. C. STPI. C.M.C CHHRM.Advokat Muda \u2013 Berani \u2013\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/19\/bertentangan-dengan-pancasila-dan-uud-1945-analisis-kritis-pemilihan-langsung-dpr-untuk-kekuasaan-tiga-cabang-pemerintahan\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-01-19T03:42:19+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-01-19T03:42:41+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/img-20260119-wa00531576775103280545615.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"696\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"865\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"admin\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"admin\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/19\/bertentangan-dengan-pancasila-dan-uud-1945-analisis-kritis-pemilihan-langsung-dpr-untuk-kekuasaan-tiga-cabang-pemerintahan\/\",\"url\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/19\/bertentangan-dengan-pancasila-dan-uud-1945-analisis-kritis-pemilihan-langsung-dpr-untuk-kekuasaan-tiga-cabang-pemerintahan\/\",\"name\":\"Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945: Analisis Kritis Pemilihan Langsung DPR untuk Kekuasaan Tiga Cabang Pemerintahan -\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/19\/bertentangan-dengan-pancasila-dan-uud-1945-analisis-kritis-pemilihan-langsung-dpr-untuk-kekuasaan-tiga-cabang-pemerintahan\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/19\/bertentangan-dengan-pancasila-dan-uud-1945-analisis-kritis-pemilihan-langsung-dpr-untuk-kekuasaan-tiga-cabang-pemerintahan\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/img-20260119-wa00531576775103280545615.jpg\",\"datePublished\":\"2026-01-19T03:42:19+00:00\",\"dateModified\":\"2026-01-19T03:42:41+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/#\/schema\/person\/f40e5b2e46a2ced3d9b722e2464a9482\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/19\/bertentangan-dengan-pancasila-dan-uud-1945-analisis-kritis-pemilihan-langsung-dpr-untuk-kekuasaan-tiga-cabang-pemerintahan\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/19\/bertentangan-dengan-pancasila-dan-uud-1945-analisis-kritis-pemilihan-langsung-dpr-untuk-kekuasaan-tiga-cabang-pemerintahan\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/19\/bertentangan-dengan-pancasila-dan-uud-1945-analisis-kritis-pemilihan-langsung-dpr-untuk-kekuasaan-tiga-cabang-pemerintahan\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/img-20260119-wa00531576775103280545615.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/img-20260119-wa00531576775103280545615.jpg\",\"width\":696,\"height\":865},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/19\/bertentangan-dengan-pancasila-dan-uud-1945-analisis-kritis-pemilihan-langsung-dpr-untuk-kekuasaan-tiga-cabang-pemerintahan\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945: Analisis Kritis Pemilihan Langsung DPR untuk Kekuasaan Tiga Cabang Pemerintahan\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/#website\",\"url\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/\",\"name\":\"\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/#\/schema\/person\/f40e5b2e46a2ced3d9b722e2464a9482\",\"name\":\"admin\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/3050c8890d6bd3be9a36ce03e668f62c?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/3050c8890d6bd3be9a36ce03e668f62c?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"admin\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/patroli86.com\/home\"],\"url\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/author\/admin\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945: Analisis Kritis Pemilihan Langsung DPR untuk Kekuasaan Tiga Cabang Pemerintahan -","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/19\/bertentangan-dengan-pancasila-dan-uud-1945-analisis-kritis-pemilihan-langsung-dpr-untuk-kekuasaan-tiga-cabang-pemerintahan\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945: Analisis Kritis Pemilihan Langsung DPR untuk Kekuasaan Tiga Cabang Pemerintahan -","og_description":"Patroli86.com ,, Oleh : Adv. Solechoel Hadi, H. SH. MH. C. STPI. C.M.C CHHRM.Advokat Muda \u2013 Berani \u2013","og_url":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/19\/bertentangan-dengan-pancasila-dan-uud-1945-analisis-kritis-pemilihan-langsung-dpr-untuk-kekuasaan-tiga-cabang-pemerintahan\/","article_published_time":"2026-01-19T03:42:19+00:00","article_modified_time":"2026-01-19T03:42:41+00:00","og_image":[{"width":696,"height":865,"url":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/img-20260119-wa00531576775103280545615.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"admin","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"admin","Estimasi waktu membaca":"4 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/19\/bertentangan-dengan-pancasila-dan-uud-1945-analisis-kritis-pemilihan-langsung-dpr-untuk-kekuasaan-tiga-cabang-pemerintahan\/","url":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/19\/bertentangan-dengan-pancasila-dan-uud-1945-analisis-kritis-pemilihan-langsung-dpr-untuk-kekuasaan-tiga-cabang-pemerintahan\/","name":"Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945: Analisis Kritis Pemilihan Langsung DPR untuk Kekuasaan Tiga Cabang Pemerintahan -","isPartOf":{"@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/19\/bertentangan-dengan-pancasila-dan-uud-1945-analisis-kritis-pemilihan-langsung-dpr-untuk-kekuasaan-tiga-cabang-pemerintahan\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/19\/bertentangan-dengan-pancasila-dan-uud-1945-analisis-kritis-pemilihan-langsung-dpr-untuk-kekuasaan-tiga-cabang-pemerintahan\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/img-20260119-wa00531576775103280545615.jpg","datePublished":"2026-01-19T03:42:19+00:00","dateModified":"2026-01-19T03:42:41+00:00","author":{"@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/#\/schema\/person\/f40e5b2e46a2ced3d9b722e2464a9482"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/19\/bertentangan-dengan-pancasila-dan-uud-1945-analisis-kritis-pemilihan-langsung-dpr-untuk-kekuasaan-tiga-cabang-pemerintahan\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/19\/bertentangan-dengan-pancasila-dan-uud-1945-analisis-kritis-pemilihan-langsung-dpr-untuk-kekuasaan-tiga-cabang-pemerintahan\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/19\/bertentangan-dengan-pancasila-dan-uud-1945-analisis-kritis-pemilihan-langsung-dpr-untuk-kekuasaan-tiga-cabang-pemerintahan\/#primaryimage","url":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/img-20260119-wa00531576775103280545615.jpg","contentUrl":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/img-20260119-wa00531576775103280545615.jpg","width":696,"height":865},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/19\/bertentangan-dengan-pancasila-dan-uud-1945-analisis-kritis-pemilihan-langsung-dpr-untuk-kekuasaan-tiga-cabang-pemerintahan\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/patroli86.com\/home\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945: Analisis Kritis Pemilihan Langsung DPR untuk Kekuasaan Tiga Cabang Pemerintahan"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/#website","url":"https:\/\/patroli86.com\/home\/","name":"","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/patroli86.com\/home\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/#\/schema\/person\/f40e5b2e46a2ced3d9b722e2464a9482","name":"admin","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/3050c8890d6bd3be9a36ce03e668f62c?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/3050c8890d6bd3be9a36ce03e668f62c?s=96&d=mm&r=g","caption":"admin"},"sameAs":["https:\/\/patroli86.com\/home"],"url":"https:\/\/patroli86.com\/home\/author\/admin\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66842"}],"collection":[{"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66842"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66842\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":66843,"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66842\/revisions\/66843"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66842"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66842"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66842"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}