{"id":67095,"date":"2026-01-20T14:31:01","date_gmt":"2026-01-20T14:31:01","guid":{"rendered":"https:\/\/patroli86.com\/home\/?p=67095"},"modified":"2026-01-20T14:35:12","modified_gmt":"2026-01-20T14:35:12","slug":"kriminalisasi-kritik-publik-analisis-kritis-terhadap-pasal-219-kuhp-2023-tentang-penghinaan-terhadap-lembaga-negara","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/20\/kriminalisasi-kritik-publik-analisis-kritis-terhadap-pasal-219-kuhp-2023-tentang-penghinaan-terhadap-lembaga-negara\/","title":{"rendered":"Kriminalisasi Kritik Publik: Analisis Kritis terhadap Pasal 219 KUHP 2023 tentang Penghinaan terhadap Lembaga Negara”"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n


Patroli86.com.,, Oleh : Adv. Solechoel Hadi, H. SH. MH. C. STPI. C.M.C. CHHRM.
Advokat Muda \u2013 Berani \u2013 Kritis
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Perlindungan Konsumen dan Bantuan Hukum Garuda Nusantara Indonesia Emas
Alumni Aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) Kota Malang<\/p>\n\n\n\n

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1\/2023) membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Salah satu ketentuan yang menuai kontroversi adalah Pasal 219 KUHP 2023, yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap lembaga negara. Ketentuan ini dinilai oleh banyak kalangan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kritik publik, yang secara serius berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan demokrasi.<\/p>\n\n\n\n

Redaksi Pasal 219 KUHP 2023:
Pasal 219
Setiap orang yang di muka umum menyatakan perbuatan, memberikan pujian, atau memberikan penghinaan terhadap lembaga negara yang merendahkan kehormatan atau wibawa lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
Pasal 218 KUHP 2023 (Referensi):
Lembaga negara dalam Undang-Undang ini meliputi: MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, dan kepolisian.<\/p>\n\n\n\n

Analisis Kritis Secara Ilmiah<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Ancaman terhadap Hak Asasi Manusia: Kebebasan Berekspresi (Freedom of Expression)
    Kebebasan berekspresi merupakan hak dasar yang dilindungi oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan:
    “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
    Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005. Pasal 19 ICCPR menjamin hak setiap orang untuk memegang pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apa pun.
    Kritik terhadap lembaga negara justru merupakan fungsi utama masyarakat sipil dan pers dalam sistem demokrasi. Namun, Pasal 219 KUHP 2023 berpotensi digunakan secara selektif untuk mengkriminalisasi kritik yang sah, terutama jika pemerintah menafsirkan “penghinaan” secara luas. Konsep penghinaan yang tidak dibatasi secara tajam (vagueness) membuka ruang penyalahgunaan hukum terhadap aktivis, jurnalis, dan warga negara yang menyampaikan pendapat kritis.<\/li>\n\n\n\n
  2. Konsep “Penghinaan terhadap Lembaga Negara” yang Ambigu dan Tidak
    Proporsional
    Ketentuan Pasal 219 menggunakan frasa “penghinaan yang merendahkan kehormatan atau wibawa lembaga negara”. Istilah seperti “kehormatan” dan “wibawa” bersifat subjektif dan sensitif terhadap politisasi. Dalam perspektif hukum pidana, prinsip kepastian hukum (legal certainty) menuntut bahwa suatu tindak pidana harus dirumuskan secara jelas, agar orang dapat memahami apa yang dilarang.
    Konsep “penghinaan” di sini tumpang tindih dengan Pasal 310\u2013321 KUHP lama (penghinaan pribadi) dan juga mengingatkan pada Pasal 207 KUHP lama (penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden), yang sudah lama dikritik karena bersifat represif.
    Dalam prinsip hukum pidana modern, prinsip proporsionalitas harus diterapkan: hukuman harus sebanding dengan kerusakan sosial dari suatu tindakan. Menjatuhkan pidana penjara hingga 3 tahun karena menyampaikan kritik terbuka terhadap institusi, tanpa bukti adanya hasutan kekerasan atau ancaman terhadap keamanan negara, merupakan tindakan yang tidak proporsional.<\/li>\n\n\n\n
  3. Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan (Abuse of Power)
    Lembaga negara adalah badan publik yang seharusnya terbuka terhadap kritik karena didanai negara dan bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam demokrasi, kritik terhadap kinerja atau keputusan lembaga negara merupakan mekanisme pengawasan sosial yang sehat.
    Namun, Pasal 219 dapat dimanfaatkan oleh pejabat untuk membungkam suara kritis, terutama ketika kritik menyentuh isu korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau kebijakan yang kontroversial. Beberapa kasus sebelumnya (seperti kriminalisasi terhadap aktivis KPK atau jurnalis yang mengungkap ketidakberesan) menunjukkan bahwa hukum sering digunakan sebagai alat balas dendam politik.
    Ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menjamin persamaan di depan hukum dan prinsip non-diskriminasi.<\/li>\n\n\n\n
  4. Ketidaksesuaian dengan Prinsip Negara Hukum (Rechtsstaat)
    Negara hukum menekankan bahwa hukum harus digunakan untuk melindungi hak warga negara, bukan untuk membungkam mereka. Prinsip rule of law menyangkal hukum yang diskriminatif, tidak jelas, atau represif. Pasal 219 justru bisa menjadi alat hukum pidana simbolis, yaitu hukum yang lebih bertujuan menunjukkan kekuasaan, bukan melindungi kepentingan hukum yang sah.
    Selain itu, prinsip subsidiaritas hukum pidana (ultimum remedium) menyatakan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan jika upaya hukum perdata atau administratif tidak mencukupi. Menyeret kritik ke ranah pidana adalah pelanggaran terhadap prinsip ini.<\/li>\n\n\n\n
  5. Perbandingan Hukum Internasional: Tren Pengurangan Kriminalisasi Terhadap Kritik
    Beberapa negara demokrasi maju telah menghapus atau menghapuskan tindak pidana penghinaan terhadap pejabat atau lembaga negara. Misalnya:
    \u2022 Di Inggris, tindak pidana criminal libel dan seditious libel sudah dihapus sejak 2010
    karena dianggap tidak sesuai dengan kebebasan berekspresi.
    \u2022 Di Amerika Serikat, Mahkamah Agung menetapkan dalam kasus New York Times
    Co. v. Sullivan (1964) bahwa kritik terhadap pejabat publik dilindungi selama tidak
    disertai actual malice (niat jahat atau kesengajaan menyebarkan berita palsu).
    Dalam konteks ini, Indonesia justru bergerak mundur dengan memperluas kriminalisasi terhadap ekspresi publik.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Dasar Hukum :<\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
      Menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat.<\/li>\n\n\n\n
    2. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
      Menjamin persamaan di depan hukum dan larangan diskriminasi.<\/li>\n\n\n\n
    3. Pasal 19 ICCPR (diratifikasi melalui UU 12\/2005)
      Menjamin hak atas kebebasan berekspresi.<\/li>\n\n\n\n
    4. Asas Legalitas (Nullum crimen sine lege)
      Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP 2023 sendiri, disebutkan bahwa “Tidak ada tindak pidana tanpa peraturan perundang-undangan yang menentukan tindakan pidana dan sanksinya.” Namun, kejelasan rumusan Pasal 219 dipertanyakan, sehingga berpotensi melanggar asas legalitas yang sebenarnya menuntut kepastian dan kejelasan hukum.<\/li>\n\n\n\n
    5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21\/PUU-XII\/2014
      MK pernah membatalkan Pasal 207 KUHP lama karena melanggar kebebasan berekspresi, kecuali terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam kapasitasnya sebagai simbol negara. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum pidana terhadap kritik terhadap pejabat publik harus sangat hati-hati dan terbatas.
      Rekomendasi Hukum dan Kebijakan<\/li>\n\n\n\n
    6. Perlu diadakannya judicial review terhadap Pasal 219 KUHP 2023 ke Mahkamah Konstitusi, mengingat ketentuan ini berpotensi konstitusional terhadap hak asasi manusia.<\/li>\n\n\n\n
    7. Pemerintah dan DPR perlu merevisi Pasal 219 agar:
      o Menghindari istilah yang ambigu seperti “kehormatan” atau “wibawa”.
      o Membatasi tindak pidana hanya pada ekspresi yang memprovokasi kekerasan, anarki, atau penggulingan paksa terhadap pemerintah yang sah.
      o Meniadakan pidana penjara, dan menggantinya dengan sanksi perdata atau administratif jika memang diperlukan.<\/li>\n\n\n\n
    8. Perlindungan terhadap whistleblower, aktivis, dan jurnalis harus diperkuat, bukan malah dikriminalisasi.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      Kesimpulan
      Pasal 219 KUHP 2023 tentang penghinaan terhadap lembaga negara merupakan anomali dalam perjalanan demokratisasi hukum pidana di Indonesia. Secara ilmiah, ketentuan ini melanggar prinsip kebebasan berekspresi, kepastian hukum, proporsionalitas, dan negara hukum. Alih-alih melindungi institusi, pasal ini justru berpotensi merusak akuntabilitas dan transparansi lembaga negara.
      Dalam konteks ilmu hukum pidana modern, kritik terhadap penguasa bukanlah kejahatan, melainkan bagian dari kesehatan demokrasi. Maka, reformasi hukum pidana harus berpihak pada perlindungan hak warga negara, bukan pada konservasi kekuasaan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Patroli86.com.,, Oleh : Adv. Solechoel Hadi, H. SH. MH. C. STPI. C.M.C. CHHRM.Advokat Muda \u2013 Berani \u2013 KritisSekretaris<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[24503],"class_list":["post-67095","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-peristiwa","tag-kriminalisasi-kritik-publik-analisis-kritis-terhadap-pasal-219-kuhp-2023-tentang-penghinaan-terhadap-lembaga-negara"],"yoast_head":"\nKriminalisasi Kritik Publik: Analisis Kritis terhadap Pasal 219 KUHP 2023 tentang Penghinaan terhadap Lembaga Negara" -<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/20\/kriminalisasi-kritik-publik-analisis-kritis-terhadap-pasal-219-kuhp-2023-tentang-penghinaan-terhadap-lembaga-negara\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Kriminalisasi Kritik Publik: Analisis Kritis terhadap Pasal 219 KUHP 2023 tentang Penghinaan terhadap Lembaga Negara" -\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Patroli86.com.,, Oleh : Adv. Solechoel Hadi, H. SH. MH. C. STPI. C.M.C. CHHRM.Advokat Muda \u2013 Berani \u2013 KritisSekretaris\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/20\/kriminalisasi-kritik-publik-analisis-kritis-terhadap-pasal-219-kuhp-2023-tentang-penghinaan-terhadap-lembaga-negara\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-01-20T14:31:01+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-01-20T14:35:12+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image_editor_output_image1082134880-1768919451837813895852348498122.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"628\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"628\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"admin\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"admin\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"5 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/20\/kriminalisasi-kritik-publik-analisis-kritis-terhadap-pasal-219-kuhp-2023-tentang-penghinaan-terhadap-lembaga-negara\/\",\"url\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/20\/kriminalisasi-kritik-publik-analisis-kritis-terhadap-pasal-219-kuhp-2023-tentang-penghinaan-terhadap-lembaga-negara\/\",\"name\":\"Kriminalisasi Kritik Publik: Analisis Kritis terhadap Pasal 219 KUHP 2023 tentang Penghinaan terhadap Lembaga Negara\\\" -\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/20\/kriminalisasi-kritik-publik-analisis-kritis-terhadap-pasal-219-kuhp-2023-tentang-penghinaan-terhadap-lembaga-negara\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/20\/kriminalisasi-kritik-publik-analisis-kritis-terhadap-pasal-219-kuhp-2023-tentang-penghinaan-terhadap-lembaga-negara\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image_editor_output_image1082134880-1768919451837813895852348498122.jpg\",\"datePublished\":\"2026-01-20T14:31:01+00:00\",\"dateModified\":\"2026-01-20T14:35:12+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/#\/schema\/person\/f40e5b2e46a2ced3d9b722e2464a9482\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/20\/kriminalisasi-kritik-publik-analisis-kritis-terhadap-pasal-219-kuhp-2023-tentang-penghinaan-terhadap-lembaga-negara\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/20\/kriminalisasi-kritik-publik-analisis-kritis-terhadap-pasal-219-kuhp-2023-tentang-penghinaan-terhadap-lembaga-negara\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/20\/kriminalisasi-kritik-publik-analisis-kritis-terhadap-pasal-219-kuhp-2023-tentang-penghinaan-terhadap-lembaga-negara\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image_editor_output_image1082134880-1768919451837813895852348498122.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image_editor_output_image1082134880-1768919451837813895852348498122.jpg\",\"width\":628,\"height\":628},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/20\/kriminalisasi-kritik-publik-analisis-kritis-terhadap-pasal-219-kuhp-2023-tentang-penghinaan-terhadap-lembaga-negara\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Kriminalisasi Kritik Publik: Analisis Kritis terhadap Pasal 219 KUHP 2023 tentang Penghinaan terhadap Lembaga Negara”\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/#website\",\"url\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/\",\"name\":\"\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/#\/schema\/person\/f40e5b2e46a2ced3d9b722e2464a9482\",\"name\":\"admin\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/3050c8890d6bd3be9a36ce03e668f62c?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/3050c8890d6bd3be9a36ce03e668f62c?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"admin\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/patroli86.com\/home\"],\"url\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/author\/admin\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Kriminalisasi Kritik Publik: Analisis Kritis terhadap Pasal 219 KUHP 2023 tentang Penghinaan terhadap Lembaga Negara\" -","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/20\/kriminalisasi-kritik-publik-analisis-kritis-terhadap-pasal-219-kuhp-2023-tentang-penghinaan-terhadap-lembaga-negara\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Kriminalisasi Kritik Publik: Analisis Kritis terhadap Pasal 219 KUHP 2023 tentang Penghinaan terhadap Lembaga Negara\" -","og_description":"Patroli86.com.,, Oleh : Adv. Solechoel Hadi, H. SH. MH. C. STPI. C.M.C. CHHRM.Advokat Muda \u2013 Berani \u2013 KritisSekretaris","og_url":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/20\/kriminalisasi-kritik-publik-analisis-kritis-terhadap-pasal-219-kuhp-2023-tentang-penghinaan-terhadap-lembaga-negara\/","article_published_time":"2026-01-20T14:31:01+00:00","article_modified_time":"2026-01-20T14:35:12+00:00","og_image":[{"width":628,"height":628,"url":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image_editor_output_image1082134880-1768919451837813895852348498122.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"admin","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"admin","Estimasi waktu membaca":"5 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/20\/kriminalisasi-kritik-publik-analisis-kritis-terhadap-pasal-219-kuhp-2023-tentang-penghinaan-terhadap-lembaga-negara\/","url":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/20\/kriminalisasi-kritik-publik-analisis-kritis-terhadap-pasal-219-kuhp-2023-tentang-penghinaan-terhadap-lembaga-negara\/","name":"Kriminalisasi Kritik Publik: Analisis Kritis terhadap Pasal 219 KUHP 2023 tentang Penghinaan terhadap Lembaga Negara\" -","isPartOf":{"@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/20\/kriminalisasi-kritik-publik-analisis-kritis-terhadap-pasal-219-kuhp-2023-tentang-penghinaan-terhadap-lembaga-negara\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/20\/kriminalisasi-kritik-publik-analisis-kritis-terhadap-pasal-219-kuhp-2023-tentang-penghinaan-terhadap-lembaga-negara\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image_editor_output_image1082134880-1768919451837813895852348498122.jpg","datePublished":"2026-01-20T14:31:01+00:00","dateModified":"2026-01-20T14:35:12+00:00","author":{"@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/#\/schema\/person\/f40e5b2e46a2ced3d9b722e2464a9482"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/20\/kriminalisasi-kritik-publik-analisis-kritis-terhadap-pasal-219-kuhp-2023-tentang-penghinaan-terhadap-lembaga-negara\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/20\/kriminalisasi-kritik-publik-analisis-kritis-terhadap-pasal-219-kuhp-2023-tentang-penghinaan-terhadap-lembaga-negara\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/20\/kriminalisasi-kritik-publik-analisis-kritis-terhadap-pasal-219-kuhp-2023-tentang-penghinaan-terhadap-lembaga-negara\/#primaryimage","url":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image_editor_output_image1082134880-1768919451837813895852348498122.jpg","contentUrl":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image_editor_output_image1082134880-1768919451837813895852348498122.jpg","width":628,"height":628},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/01\/20\/kriminalisasi-kritik-publik-analisis-kritis-terhadap-pasal-219-kuhp-2023-tentang-penghinaan-terhadap-lembaga-negara\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/patroli86.com\/home\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Kriminalisasi Kritik Publik: Analisis Kritis terhadap Pasal 219 KUHP 2023 tentang Penghinaan terhadap Lembaga Negara”"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/#website","url":"https:\/\/patroli86.com\/home\/","name":"","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/patroli86.com\/home\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/#\/schema\/person\/f40e5b2e46a2ced3d9b722e2464a9482","name":"admin","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/3050c8890d6bd3be9a36ce03e668f62c?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/3050c8890d6bd3be9a36ce03e668f62c?s=96&d=mm&r=g","caption":"admin"},"sameAs":["https:\/\/patroli86.com\/home"],"url":"https:\/\/patroli86.com\/home\/author\/admin\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67095"}],"collection":[{"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67095"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67095\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":67096,"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67095\/revisions\/67096"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67095"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67095"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67095"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}