<\/p>\n\n\n\n
Jakarta,, patroli86.com,,
31\/1\/2026. Ada yang janggal dalam penegakan hukum di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung dikalahkan oleh administrasi? Inilah yang kini dialami Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), organisasi nasional bersejarah yang tengah terjerat konflik hukum penuh kejanggalan.<\/p>\n\n\n\n
Ketua Umum PITI yang sah secara hukum negara, Dr. Ipong Hembing Putra, mengungkap fakta mengejutkan: dirinya menang dua kali di pengadilan, namun justru kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya karena persoalan administratif Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM.<\/p>\n\n\n\n
\u201cIni bukan sekadar aneh. Ini berbahaya. Putusan Mahkamah Agung seharusnya final. Tapi justru dikalahkan oleh administrasi. Kalau ini dibiarkan, habislah kepastian hukum,\u201d tegas Ipong.<\/p>\n\n\n\n
Fakta mencengangkan lainnya, sertifikat merek dan logo PITI diterbitkan secara sah oleh negara pada 2019, namun dibatalkan sepihak pada 2023 oleh institusi yang sama, yakni, Kemenkumham melalui Dirjen Kekayaan Intelektual. Padahal sertifikat tersebut masih berlaku hingga 2028 dan tidak sedang dalam masa perpanjangan.<\/p>\n\n\n\n
\u201cNegara menerbitkan, lalu negara membatalkan. Tanpa pidana, tanpa pemalsuan, tanpa pelanggaran substansi. Ini hukum atau sandiwara?\u201d sindir Ipong.<\/p>\n\n\n\n
Keputusan administratif tersebut kemudian dijadikan dasar oleh PTUN untuk mengalahkan putusan pengadilan sebelumnya. Kondisi ini memicu dugaan kuat adanya permainan kekuasaan dan intervensi kepentingan dalam tubuh lembaga negara.<\/p>\n\n\n\n
Ipong bahkan secara terbuka menyebut adanya skenario \u201cPITI ditutup dengan PITI Minang (Red Padang)\u201d, yang dinilainya bukan kebetulan, melainkan pola sistematis.<\/p>\n\n\n\n
\u201cIni indikasi kongkalikong berjamaah. Kalau organisasi nasional bisa diperlakukan seperti ini, bayangkan nasib rakyat kecil,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Melihat situasi tersebut, LBH-PITI secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu meminta KPK melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam perkara sengketa merek PITI.<\/p>\n\n\n\n
Kasus ini pun dinilai sebagai preseden kelam bagi penegakan hukum di Indonesia. Publik kini mempertanyakan. Apakah putusan Mahkamah Agung masih berdaulat?, Apakah hukum bisa dikalahkan oleh administrasi dan Apakah KPK akan berani membuka kotak pandora ini?<\/p>\n\n\n\n
\u201cSekarang bola ada di tangan negara. Diam berarti membiarkan hukum mati perlahan,\u201d tutup Ipong.<\/p>\n\n\n\n
(Redaksi\/Tim)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta,, patroli86.com,, 31\/1\/2026. Ada yang janggal dalam penegakan hukum di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung dikalahkan oleh administrasi? Inilah<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":68891,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[25337,25338],"class_list":["post-68892","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-peristiwa","tag-ketum-piti-dr-ipong-hembing-putra-piti-diduga-dikubur","tag-lewat-jalur-administrasi"],"yoast_head":"\n