PATROLI 86.COM ,, Untuk itu semua pihak, terlebih yang dipilih dan diberi amanah oleh rakyat, dapat saling bekerja sama demi kepentingan rakyat.<\/p>\n\n\n\n
Dalam pertemuan bersama Sahabat Terang (TEras NaRANG) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotawaringin Timur (Kotim), Jumat (27\/2\/2026), saya berbincang terkait perkembangan daerah dan berkenaan dengan Pemerintahan Daerah dan Hukum.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana salah satunya terkait urusan wajib yang termasuk soal pendidikan, kesehatan, Infrastruktur dan ekonomi kerakyatan. Saya mendengar pandangan para sahabat yang mewakili rakyat Kalteng di Kotim ini. Untuk melihat sejauh mana masalah urusan wajib pemerintahan ini sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya bagaimana peranan pemerintahan di daerah dalam menjalankan urusan wajib yang dimiliki.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa ternyata masih terdapat sekitar 28 Desa di pelosok wilayah Kotim yang belum menikmati akses penerangan atau listrik. Selanjutnya masih minimnya sekolah setingkat Taman Kanak-Kanak (TK), yang berada di wilayah pelosok, sedangkan syarat wajib siswa masuk Sekolah Dasar mesti memiliki sertifikat kelulusan dari sekolah TK.<\/p>\n\n\n\n
Untuk fasilitas dan sarana prasarana pendidikan disampaikan, minimnya toilet pada SD yang tidak sesuai dengan jumlah pelajar.<\/p>\n\n\n\n
Begitu pula soal kerusakan infrastruktur jalan yang saat ini semakin meluas, berdampak pada perputaran roda perekonomian, termasuk para petani dan pedagang yang terkendala dalam pengiriman dan pendistribusian hasil tani maupun barang dagangannya.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya pengangkatan status pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk Makan Bergizi Gratis juga disampaikan telah menimbulkan kecemburuan sosial.<\/p>\n\n\n\n
Semua masalah yang ada lalu dipersulit oleh realitas kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang menyulitkan pengaturan program pembangunan daerah. Mulai dari soal pendidikan hingga infrastruktur tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Oleh karena itu saya berharap, koordinasi dan penyelesaian masalah daerah ini secara bersama, perlu ditingkatkan antar pemerintah kabupaten dan kota dengan Pemerintah Provinsi. Kolaborasi program dengan berbagi tanggungan untuk pembangunan, akan sangat menentukan. Terlebih di era anggaran daerah belum lagi memadai untuk mandiri membiayai agenda pembangunannya.<\/p>\n\n\n\n
Dalam situasi saat ini, daerah mesti kreatif berkolaborasi, terlebih lagi berinovasi untuk meningkatkan kapasitas kemandiriannya. Juga termasuk dalam membiayai berbagai kebutuhan masyarakat seperti di Kotim, yang membutuhkan atensi.<\/p>\n\n\n\n
Pemerintah provinsi juga saya harap, dalam semangat kolaborasi, dapat berbagi pendanaan untuk program pembangunan prioritas di daerah kita. Agar dengan berbagi ini, beban tanggungan dapat diatasi bersama. Pemerintah daerah pada saat efisiensi sekarang ini, harus mampu menggunakan uangnya dengan secara cermat dan berhati-hati, sehingga anggaran yang sangat terbatas itu, agar didahulukan hanya untuk kebutuhan wajib dan dasar bagi masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Saatnya kita bersama untuk mengkritisi secara obyektik dan konstruktif, segala program pemerintah yang tidak berkemanfaatan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata.<\/p>\n\n\n\n
Kalau bukan kita, siapa lagi?
Kalau bukan sekarang, kapan lagi (TH)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
PATROLI 86.COM ,, Untuk itu semua pihak, terlebih yang dipilih dan diberi amanah oleh rakyat, dapat saling bekerja<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":73775,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[27626],"class_list":["post-73776","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-daerah","tag-kolaborasi-antara-pemangku-kebijakan-daerah-sangat-diperlukan-untuk-percepatan-pembangunan"],"yoast_head":"\n