<\/p>\n\n\n\n
PATROLI 86.COM – Percepatan Penataan Kawasan Hutan tetap memperhatikan dan menjamin hak masyarakat adat serta warga yang telah lama mengelola lahan secara turun-temurun<\/p>\n\n\n\n
Bendahara Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak, Cahyatanus, menegaskan bahwa tanah yang sah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat tidak seharusnya ikut masuk dalam objek penertiban<\/p>\n\n\n\n
Ia merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menegaskan perlindungan hak masyarakat atas tanah yang telah dikuasai secara turun-temurun sesuai ketentuan hukum yang berlaku<\/p>\n\n\n\n
Pun lima hektar, mau 10 hektar, apabila itu milik masyarakat tetap itu dikuasai oleh masyarakat. Yang diambil oleh tim PKH ini adalah yang punya korporasi,\u201d ujarnya<\/p>\n\n\n\n
Menurutnya, langkah Satuan Tugas Percepatan Penataan Kawasan Hutan telah melalui mekanisme panjang yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi<\/p>\n\n\n\n
Jika ada berita-berita yang mungkin tidak jelas, silakan bertanya kepada orang yang tepat,\u201d katanya<\/p>\n\n\n\n
Untuk wilayah Kalimantan Barat, ia menyarankan masyarakat meminta penjelasan terkait tugas dan fungsi Satuan Tugas Percepatan Penataan Kawasan Hutan melalui Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat<\/p>\n\n\n\n
Jika ada hal-hal yang mencurigakan atau belum kita pahami, lebih baik bertanya daripada bertindak yang justru merugikan diri sendiri,\u201d ucapnya<\/p>\n\n\n\n
Terkait lokasi penertiban, Cahyatanus menyebut salah satu titik berada di Banying yang disebut-sebut berkaitan dengan PT Nitiyasa Idola. Namun, pihaknya mengaku belum menerima laporan resmi mengenai detail status lahan tersebut dan masih menunggu klarifikasi lebih lanjut<\/p>\n\n\n\n
Kalau di Banying itu, kalau saya tidak salah, PT Nitiyasa Idola. Tapi sejauh mana statusnya kami belum mendapat laporan,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Sementara untuk wilayah Engkanyar, pihaknya masih menelusuri perusahaan yang beroperasi di kawasan itu.<\/p>\n\n\n\n
Kalau di Engkanyar saya belum tahu PT apa yang di sana. Nanti akan kami tindak lanjuti untuk memastikan perusahaan mana yang masuk,\u201d katanya. (TH)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
PATROLI 86.COM – Percepatan Penataan Kawasan Hutan tetap memperhatikan dan menjamin hak masyarakat adat serta warga yang telah<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":74068,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7517],"tags":[27769],"class_list":["post-74069","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-budaya","tag-dewan-adat-dayak-kabupaten-landak-meminta-agar-penertiban-kawasan-hutan-oleh-satuan-tugas"],"yoast_head":"\n