<\/p>\n\n\n\n
Jakarta,, patroli 86.com ,, Badan Narkotika Nasional (BNN) menekankan pentingnya pembaruan regulasi yang adaptif dan responsif dalam menghadapi dinamika ancaman narkotika yang semakin kompleks<\/p>\n\n\n\n
dan terorganisir lintas negara. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Ruang Rapat Komisi III DPR RI<\/p>\n\n\n\n
pada Selasa (7\/4), Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, menyampaikan sejumlah usulan strategis terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika dan Psikotropika.<\/p>\n\n\n\n
Salah satu poin krusial yang disorot adalah usulan agar nomenklatur atau penyebutan lembaga “BNN RI” tetap dicantumkan secara eksplisit dalam substansi RUU yang baru.<\/p>\n\n\n\n
, BNN menyoroti implikasi serius jika nama lembaga tersebut dihilangkan, yang dapat berdampak pada hilangnya kewenangan penyidik BNN dalam melakukan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan. BNN<\/p>\n\n\n\n
menegaskan bahwa kewenangan penyidikan harus tetap dilaksanakan oleh Penyidik BNN yang terdiri dari unsur Polri dan PNS.<\/p>\n\n\n\n
BNN mengusulkan agar teknik penyelidikan khusus, seperti penyadapan, pembelian terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan, dapat dilakukan sejak tahap penyelidikan.<\/p>\n\n\n\n
Hal ini dipandang perlu karena pengungkapan awal jaringan narkotika seringkali bermula pada tahap penyelidikan yang bersifat tertutup<\/p>\n\n\n\n
(covert). Selain itu, BNN meminta jangka waktu penangkapan dikembalikan menjadi 3×24 jam dan dapat diperpanjang 3×24 jam lagi, mengingat rumitnya pengungkapan jaringan narkotika yang seringkali terputus.<\/p>\n\n\n\n
Terkait penanganan penyalahguna, BNN mendorong beberapa perubahan signifikan, di antaranya ambang batas (threshold): penentuan status penyalahguna diusulkan tidak lagi menggunakan standar biologi LD50, melainkan didasarkan pada “Unit Dosis<\/p>\n\n\n\n
Harian” (1-3 hari konsumsi) untuk memastikan mereka mendapatkan hak rehabilitasi dan bukan dipidanakan sebagai pengedar.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Tim Asesmen Terpadu (TAT): BNN mengusulkan agar hasil TAT memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan pedoman penyelesaian perkara di luar jalur peradilan<\/p>\n\n\n\n
pidana. Selanjutnya, standardisasi layanan: mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia<\/p>\n\n\n\n
(SNI 8807:2022) untuk seluruh penyelenggara layanan rehabilitasi serta integrasi data melalui Sistem Informasi Rehabilitasi Terpadu Nasional.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, BNN mengakui masih adanya kekurangan fasilitas rehabilitasi, di mana layanan rehabilitasi tingkat Kabupaten\/Kota baru mencakup sekitar 42% dari jumlah ideal.<\/p>\n\n\n\n
Menutup pernyataannya, Kepala BNN RI menegaskan bahwa pembaruan regulasi ini merupakan keharusan strategis demi melindungi masyarakat dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045<\/p>\n\n\n\n
yang bersih dari narkoba. BNN berharap RUU ini menjadi instrumen hukum yang progresif dan mampu memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sekaligus memberikan harapan pulih bagi korban penyalahgunaan narkoba.<\/p>\n\n\n\n
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN(Thomas dp)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta,, patroli 86.com ,, Badan Narkotika Nasional (BNN) menekankan pentingnya pembaruan regulasi yang adaptif dan responsif dalam menghadapi<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":77829,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-77830","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional"],"yoast_head":"\n