<\/p>\n\n\n\n
Paser, Kaltim, patroli86.com, 21\/4\/2026 \u2014 Pernyataan mengejutkan datang dari pihak legal PT Kideko Jaya Agung yang menyebut dokumen penyelesaian ganti rugi sebagai \u201crahasia negara\u201d. Pernyataan ini langsung memicu kemarahan publik dan dinilai sebagai bentuk pembodohan serta upaya sistematis menutup-nutupi dugaan kejahatan lingkungan.<\/p>\n\n\n\n
Fakta ini terungkap saat tim advokasi korban Irfansyah\u2014pemilik tambak yang hancur akibat jebolnya settling pond perusahaan pada 2023\u2014mendatangi pihak perusahaan untuk menuntut kejelasan ganti rugi. Alih-alih menunjukkan itikad baik, pihak perusahaan justru berdalih bahwa persoalan telah selesai dengan pemerintah, tanpa transparansi kepada korban.<\/p>\n\n\n\n
Ketika diminta menunjukkan dokumen penyelesaian, pihak legal perusahaan menolak dengan alasan \u201crahasia negara\u201d\u2014sebuah klaim yang dinilai tidak masuk akal, tidak berdasar hukum, dan sarat manipulasi.<\/p>\n\n\n\n
Mardian Jafar dari Aliansi Indonesia menyebut pernyataan tersebut sebagai bentuk kebohongan publik.
\u201cIni bukan sekadar ngawur, ini upaya menyesatkan. Dokumen penyelesaian pencemaran adalah informasi publik, bukan rahasia negara.<\/p>\n\n\n\n
Tidak ada satu pun dasar hukum yang membenarkan klaim itu. Ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008,\u201d tegasnya.
Lebih jauh, ia menilai ada indikasi kuat praktik tidak transparan yang melibatkan pihak tertentu.<\/p>\n\n\n\n
\u201cJika benar perusahaan sudah \u2018beres\u2019 dengan pemerintah tanpa melibatkan korban, ini patut diduga sebagai kesepakatan gelap. Ini berpotensi melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 dan mencederai keadilan,\u201d tambahnya.
Sementara itu, Direktur Bina Lingkungan Hidup Kalimantan, Badrul Ain Sanusi Al Afif, menyebut sikap perusahaan sebagai bentuk arogansi yang mencederai hak masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
\u201cIni bukan perkara privat. Ini soal kerusakan lingkungan yang merugikan rakyat. Menutup informasi kepada korban adalah bentuk ketidakadilan yang nyata,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Badrul juga menyoroti peran Dinas Lingkungan Hidup yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan.
\u201cAlih-alih melindungi masyarakat, instansi terkait justru terkesan membiarkan, bahkan diduga menutup fakta. Ini tidak bisa dibiarkan,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
BLHI Kalimantan mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak tegas, menyelidiki seluruh pihak yang terlibat, dan membongkar dugaan praktik kolusi yang menyebabkan kasus ini berlarut-larut tanpa penyelesaian yang adil.<\/p>\n\n\n\n
\u201cTidak boleh ada impunitas. Semua pihak harus diproses. Kerugian warga wajib diganti. Ini bukan hanya soal hukum, ini soal keadilan,\u201d tegas Badrul.
Ia juga mengingatkan bahwa hukum telah mengatur sanksi berat bagi pelaku pencemaran lingkungan sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPasal 98 jelas: pelaku pencemaran bisa dipenjara hingga 10 tahun dan didenda miliaran rupiah. Bahkan kelalaian pun tetap bisa dipidana. Tidak ada alasan untuk kompromi,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n
Penulis : Irwansyah
Editor : Redaksi Patroli86.com
Tim Media Patroli86.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Paser, Kaltim, patroli86.com, 21\/4\/2026 \u2014 Pernyataan mengejutkan datang dari pihak legal PT Kideko Jaya Agung yang menyebut dokumen<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":79279,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"class_list":["post-79280","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-peristiwa"],"yoast_head":"\n