kian menguat. Selain penolakan terhadap hasil Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang digelar pada 16 April 2026 di Kecamatan Marau, kini isu legalitas koperasi turut menjadi sorotan di tengah masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Pengurus koperasi secara resmi menyatakan penolakan terhadap hasil RALB tersebut dan telah melayangkan surat kepada seluruh notaris di Kabupaten Ketapang agar tidak memproses maupun mengesahkan perubahan Anggaran Dasar yang dihasilkan dari forum tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Di tengah dinamika yang berkembang, muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait dasar hukum koperasi dimaksud. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, disebutkan bahwa hingga saat ini belum ditemukan atau belum dapat ditunjukkan dokumen berupa akta pendirian dari notaris maupun pengesahan resmi dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.<\/p>\n\n\n\n
Kondisi tersebut memunculkan keraguan di kalangan warga. Sejumlah masyarakat mempertanyakan legalitas koperasi apabila benar dokumen formal sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan belum dapat dibuktikan.<\/p>\n\n\n\n
Namun demikian, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Upaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait telah dilakukan, namun hingga berita ini diturunkan belum diperoleh keterangan resmi.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, pengurus MUTS menegaskan bahwa kepengurusan yang sah tetap mengacu pada Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM serta Anggaran Dasar koperasi yang berlaku, dengan masa bakti periode 2023\u20132028.<\/p>\n\n\n\n
Pengurus juga menilai pelaksanaan RALB tidak memenuhi ketentuan, di antaranya tidak terpenuhinya kuorum kehadiran, tidak adanya permintaan resmi dari anggota, serta mekanisme pelaksanaan yang dinilai tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan.<\/p>\n\n\n\n
Untuk itu, pengurus meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang melalui Dinas Koperasi dan UKM agar melakukan kajian ulang guna memastikan kepastian hukum serta menjaga stabilitas kelembagaan koperasi.<\/p>\n\n\n\n
Sebagai langkah lanjutan, pengurus menyatakan akan menyampaikan klarifikasi secara terbuka kepada seluruh anggota dalam forum Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2025, serta tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum apabila terdapat pihak yang tetap memaksakan perubahan Anggaran Dasar tanpa dasar hukum yang sah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak yang disebut dalam polemik tersebut belum memberikan keterangan resmi.<\/p>\n\n\n\n
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi guna menjaga keberimbangan informasi sesuai prinsip jurnalistik dan ketentuan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.(Thomas dp)<\/p>\n\n\n\n
KETAPANG \u2014 ,Kalbar ,, patroli 86.com ,, Polemik Koperasi Produsen Perkebunan Mitra Usaha Tani Sejahtera (MUTS)<\/p>\n\n\n\n
kian menguat. Selain penolakan terhadap hasil Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang digelar pada 16 April 2026 di Kecamatan Marau, kini isu legalitas koperasi turut menjadi sorotan di tengah masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Pengurus koperasi secara resmi menyatakan penolakan terhadap hasil RALB tersebut dan telah melayangkan surat kepada seluruh notaris di Kabupaten Ketapang agar tidak memproses maupun mengesahkan perubahan Anggaran Dasar yang dihasilkan dari forum tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Di tengah dinamika yang berkembang, muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait dasar hukum koperasi dimaksud. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, disebutkan bahwa hingga saat ini belum ditemukan atau belum dapat ditunjukkan dokumen berupa akta pendirian dari notaris maupun pengesahan resmi dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.<\/p>\n\n\n\n
Kondisi tersebut memunculkan keraguan di kalangan warga. Sejumlah masyarakat mempertanyakan legalitas koperasi apabila benar dokumen formal sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan belum dapat dibuktikan.<\/p>\n\n\n\n
Namun demikian, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Upaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait telah dilakukan, namun hingga berita ini diturunkan belum diperoleh keterangan resmi.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, pengurus MUTS menegaskan bahwa kepengurusan yang sah tetap mengacu pada Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM serta Anggaran Dasar koperasi yang berlaku, dengan masa bakti periode 2023\u20132028.<\/p>\n\n\n\n
Pengurus juga menilai pelaksanaan RALB tidak memenuhi ketentuan, di antaranya tidak terpenuhinya kuorum kehadiran, tidak adanya permintaan resmi dari anggota, serta mekanisme pelaksanaan yang dinilai tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan.<\/p>\n\n\n\n
Untuk itu, pengurus meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang melalui Dinas Koperasi dan UKM agar melakukan kajian ulang guna memastikan kepastian hukum serta menjaga stabilitas kelembagaan koperasi.<\/p>\n\n\n\n
Sebagai langkah lanjutan, pengurus menyatakan akan menyampaikan klarifikasi secara terbuka kepada seluruh anggota dalam forum Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2025, serta tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum apabila terdapat pihak yang tetap memaksakan perubahan Anggaran Dasar tanpa dasar hukum yang sah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak yang disebut dalam polemik tersebut belum memberikan keterangan resmi.<\/p>\n\n\n\n
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi guna menjaga keberimbangan informasi sesuai prinsip jurnalistik dan ketentuan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.(Thomas dp)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
kian menguat. Selain penolakan terhadap hasil Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang digelar pada 16 April 2026 di<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":79430,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7,8],"tags":[],"class_list":["post-79426","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-daerah","category-nasional"],"yoast_head":"\n