<\/p>\n\n\n\n
SOLOK \u2013 Patroli86.com Pertemuan penting antara Kuasa Mamak Kepala Waris Kaum Malayu Kopong (M. Harris) dan Malayu Pintu Rayo (Tambrin) bersama tim investigasi Media Patroli86.com dan Krimsus.News dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Solok, Retny Humaira, berlangsung pada Jumat, 24 April 2026.<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan ini menjadi momen krusial untuk mengklarifikasi status hukum tanah sengketa Alahan Panjang Resort yang telah berlarut-larut.<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan ini digelar setelah adanya kebingungan publik akibat minimnya respons Bupati Solok Jon Firman Pandu terkait sengketa tersebut, serta sikap Dinas Pariwisata yang sebelumnya menuduh pemberitaan media sebagai fitnah dan memblokir nomor kontak wartawan Patroli86.com dan Krimsus.News. Berbeda dengan itu, Kadis DPRKPP Retny Humaira menyambut baik kedatangan pihak adat dan media, serta memberikan keterbukaan informasi.<\/p>\n\n\n\n
Pengakuan Status Ilegal dan Kewenangan Terpisah
Dalam diskusi tersebut, Kadis DPRKPP secara tegas mengakui bahwa aktivitas pembedahan rawa menggunakan alat berat dan berdirinya bangunan-bangunan liar di lokasi sengketa adalah tindakan ilegal.
“Jika itu kewenangan saya (DPRKPP), saya akan ambil tindakan tegas untuk membongkar bangunan liar dan menghentikan pengrusakan rawa. Namun sayangnya, itu adalah tugas dan kewenangan Dinas Pariwisata,” ujar Retny Humaira. Ia menambahkan bahwa Pengacara Negara pun telah menyarankan Pemkab untuk melaporkan penyerobotan lahan tersebut kepada pihak berwajib.<\/p>\n\n\n\n
Celah Hukum: HGU Hapus, Tanah Kembali ke Pemilik Asal?<\/p>\n\n\n\n
Tim investigasi dan kuasa kaum adat mempertanyakan dasar hukum penguasaan tanah oleh Pemkab Solok pasca berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) PT Danau Diatas Makmur pada tahun 2013. Sesuai UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), jika HGU habis, tanah seharusnya kembali ke Negara, dan jika asalnya adalah Tanah Pusako Tinggi, maka harus dikembalikan kepada masyarakat pemilik awal.<\/p>\n\n\n\n
Kadis DPRKPP menjelaskan bahwa upaya legalisasi aset seluas 397.500 m\u00b2 pada tahun 2020 tersendat karena klaim tumpang tindih. Awalnya muncul penolakan dari suku Bendang (Asrizal Nurdin cs) yang mengklaim tanah ulayat mereka, dengan luas klaim yang terus bertambah dari 5 hektar hingga lebih dari separuh area.
Retny menegaskan posisi Pemkab saat ini hanya berpegang pada akta notaris pembelian hak dari Dirut PT Danau Diatas Makmur tahun 1996 senilai Rp 105 juta menggunakan uang APBD. “Kami harus mempertanggungjawabkan uang negara yang dikeluarkan untuk pelepasan hak PT tersebut,” katanya. Namun, ia mengakui BPN tidak dapat memproses sertifikat baru sebelum status tanah clear and clean. Saat ini, Pemkab tengah menunggu Legal Opinion dari Kejaksaan Negeri Solok atas saran KPK.<\/p>\n\n\n\n
Tantangan Kaum Adat: “Mana Bukti Pelepasan Hak?”
M. Harris, kuasa kaum Malayu Kopong, menantang validitas pembelian tersebut. “Siapa yang menjual dan siapa yang membeli? Mana sertifikat Hak Miliknya? Kami dari kaum Malayu Kopong tidak pernah melepaskan hak, tidak menerima ganti rugi tanah, apalagi menjual Tanah Pusako Tinggi,” tegas Harris.<\/p>\n\n\n\n
Harris mengingatkan prinsip adat Minangkabau, “Jua dak dimakan Bali, Gadai dak dimakan sando” (Dijual tak dapat dimakan, digadai tak dapat disandangkan), yang berarti tanah pusako tidak bisa dialihkan secara individu tanpa persetujuan kaum. Ia menyoroti bahwa Pemkab Solok di era 1980-an hanya bertindak sebagai “makelar” pembebasan lahan untuk kepentingan perusahaan swasta (PT Danau Diatas Makmur), bukan untuk kepentingan umum, yang diduga melanggar prosedur pelepasan hak ulayat.<\/p>\n\n\n\n
“Inilah cacat hukumnya. Jika HGU terbit tanpa pelepasan hak sah dari kaum, maka sertifikatnya batal. Setelah HGU habis tahun 2013, tanah harusnya kembali ke kaum adat, bukan dikuasai Pemkab,” tambah Harris.<\/p>\n\n\n\n
Kesepakatan Jalan Tengah: Musyawarah Adat
Menanggapi paparan tersebut, Kadis DPRKPP menyatakan sangat setuju untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan dan hukum adat (Bajanjang nayiak, batanggo turun). Ia berjanji akan menyampaikan hasil pertemuan ini kepada Bupati Solok dan mengundang Ninik Mamak, tokoh masyarakat, serta saksi sejarah yang masih hidup untuk memberikan keterangan guna meluruskan sejarah tanah tersebut sebelum era perkebunan bunga.<\/p>\n\n\n\n
Kaum Malayu Kopong dan Malayu Pintu Rayo menyatakan puas dengan sikap terbuka Kadis DPRKPP dan menanti realisasi Legal Opinion dari Kejaksaan yang dijadwalkan bulan depan, seraya mendesak agar seluruh aktivitas ilegal di lapangan dihentikan sambil menunggu keputusan hukum yang pasti.<\/p>\n\n\n\n
(Tim Redaksi\/Media Patroli86 & Krimsus News)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SOLOK \u2013 Patroli86.com Pertemuan penting antara Kuasa Mamak Kepala Waris Kaum Malayu Kopong (M. Harris) dan Malayu Pintu<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":79751,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-79752","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum"],"yoast_head":"\n