Ketapang Kalbar ,, patroli 86.com ,, <\/p>\n\n\n\n
Klaim Kepengurusan MUTS 2023\u20132028 Masih Sah
Ketapang \u2014
Polemik kepengurusan Koperasi Mitra Usaha Tani Sejahtera (MUTS) di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, mencuat<\/p>\n\n\n\n
setelah terbitnya Surat Keterangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ketapang Nomor 05\/SD\/DKUKM-A\/2026<\/p>\n\n\n\n
yang memuat hasil Rapat Anggota Luar Biasa (RALB).
RALB yang dilaksanakan pada Kamis, 16 April 2026<\/p>\n\n\n\n
di SDN 03 Marau, Dusun Putaran, Desa Belaban tersebut disebut dihadiri oleh anggota koperasi yang memiliki hak suara sah dan berlangsung melalui mekanisme musyawarah mufakat.<\/p>\n\n\n\n
Dalam forum itu, anggota koperasi memutuskan untuk memberhentikan seluruh pengurus periode 2023\u20132028. Keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah hal yang disampaikan dalam rapat, di antaranya dugaan tidak berjalannya tugas sesuai AD\/ART, adanya hubungan keluarga dalam struktur kepengurusan, serta persoalan transparansi dalam pengelolaan koperasi.<\/p>\n\n\n\n
Forum RALB juga menyatakan adanya penurunan kepercayaan anggota terhadap pengurus sebelumnya.<\/p>\n\n\n\n
Sebagai tindak lanjut, rapat menetapkan Jopi Engel Gurmandy sebagai Ketua Pengurus baru secara aklamasi. Pengurus baru diberikan kewenangan untuk mengelola koperasi, mengurus administrasi perubahan kepengurusan, serta melakukan audit internal maupun langkah hukum apabila diperlukan.<\/p>\n\n\n\n
Dinas Koperasi Kabupaten Ketapang menyatakan telah menerima dan mencatat hasil RALB tersebut secara administratif.<\/p>\n\n\n\n
Apeng Sampaikan Keberatan<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, Apeng yang menyatakan masih menjabat sebagai Ketua Pengurus Koperasi MUTS periode 2023\u20132028, mempertanyakan isi serta dasar penerbitan surat dari Dinas Koperasi tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Menurut Apeng, Surat Keterangan Nomor 05\/SD\/DKUKM-A\/2026 perlu dikaji ulang karena diduga belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku, baik dari sisi mekanisme RALB maupun keabsahan forum.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKami menilai proses RALB tersebut perlu dikaji ulang. Ada sejumlah hal yang menurut kami belum sesuai dengan aturan, termasuk terkait kehadiran dan mekanisme pengambilan keputusan,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Ia juga menilai bahwa isi keputusan yang tertuang dalam hasil RALB tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi internal koperasi. Berbagai poin yang disampaikan dalam forum, seperti dugaan ketidaktransparanan maupun pelanggaran AD\/ART, menurutnya perlu dibuktikan secara objektif melalui mekanisme yang sah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKami tidak menolak perubahan jika memang dilakukan sesuai prosedur. Namun apabila prosesnya tidak sah, tentu kami berhak mempertanyakan dan menyampaikan penolakan,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Apeng menambahkan bahwa pihaknya masih berpegang pada kepengurusan periode 2023\u20132028 yang dianggap sah, sembari membuka ruang penyelesaian melalui musyawarah maupun jalur hukum.<\/p>\n\n\n\n
Dorong Upaya Hukum dan RDP DPRD<\/p>\n\n\n\n
Lebih lanjut, Apeng menyatakan pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menempuh upaya hukum guna mendapatkan kepastian atas polemik yang terjadi, khususnya terkait penerbitan surat dari Dinas Koperasi dan hasil RALB yang dipersoalkan.<\/p>\n\n\n\n
Ia juga meminta ketegasan dari Pemerintah Kabupaten Ketapang, khususnya Bupati Ketapang, agar dapat memberikan kejelasan terhadap situasi tersebut.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKami berharap ada ketegasan dari pemerintah daerah agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan secara adil serta sesuai ketentuan yang berlaku,\u201d katanya.<\/p>\n\n\n\n
Selain itu, Apeng mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang untuk mengambil peran dengan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Koperasi dan pihak perusahaan, guna memberikan penjelasan secara terbuka.<\/p>\n\n\n\n
Menurutnya, forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dinilai penting agar seluruh persoalan dapat dibahas secara transparan.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKami mendorong DPRD Ketapang untuk memfasilitasi RDP agar persoalan ini bisa terang benderang dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Harapan Penyelesaian<\/p>\n\n\n\n
Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya dinamika di internal koperasi. Sejumlah pihak berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara bijak melalui mekanisme yang sesuai aturan, baik melalui mediasi, klarifikasi administratif, maupun langkah hukum.<\/p>\n\n\n\n
Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga stabilitas organisasi serta memastikan koperasi tetap berjalan demi kepentingan seluruh anggota,(Thomas dp)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Ketapang Kalbar ,, patroli 86.com ,, Klaim Kepengurusan MUTS 2023\u20132028 Masih SahKetapang \u2014Polemik kepengurusan Koperasi Mitra Usaha Tani<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":79906,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-79907","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-daerah"],"yoast_head":"\n