<\/p>\n\n\n\n
Halmahera Selatan \/\/ Patroli86.com \u2014 Sidang praperadilan yang diajukan oleh Samsul alias La Ade di Pengadilan Negeri Labuha mulai bergulir dengan agenda pembacaan materi permohonan dari pihak pemohon.
Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum Samsul, Safri Nyong, S.H., menegaskan bahwa perkara yang menjerat kliennya sejatinya merupakan ranah perdata, namun dipaksakan masuk ke dalam ranah hukum pidana.<\/p>\n\n\n\n
Safri menjelaskan, pihaknya menggugat keabsahan penetapan tersangka serta penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polres Halmahera Selatan. Menurutnya, tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan bertentang dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam hukum acara pidana.
\u201cPerkara ini berawal dari hubungan kerja sama investasi antara klien kami dengan pelapor, Hi. Lukman Lahabi, terkait pembelian batu bacan,\u201d ungkap Safri dalam persidangan.<\/p>\n\n\n\n
Ia memaparkan, pada Maret 2025 pelapor memberikan modal awal sebesar Rp11,2 juta, kemudian disusul tambahan Rp20 juta untuk pembelian batu bacan. Dana tersebut digunakan oleh pemohon untuk membeli batu di Desa Doko, yang bahkan sempat diperlihatkan kepada pelapor melalui video call maupun secara langsung.<\/p>\n\n\n\n
Namun dalam perjalanannya, usaha tersebut mengalami kendala keuangan sehingga sebagian dana digunakan untuk kebutuhan mendesak. Meski begitu, Safri menegaskan kliennya tetap menunjukkan itikad baik, di antaranya dengan memberikan jaminan sepeda motor, menyatakan kesediaan mengembalikan uang, serta menyerahkan sebagian dana melalui penyidik.<\/p>\n\n\n\n
\u201cFakta-fakta ini menunjukkan adanya hubungan hukum perdata berupa kerja sama usaha, bukan tindak pidana penipuan atau penggelapan,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Safri juga merujuk pada prinsip hukum bahwa kegagalan dalam memenuhi perjanjian merupakan wanprestasi, bukan kejahatan pidana. Ia menilai unsur-unsur pidana seperti niat jahat (mens rea), tipu muslihat, maupun penguasaan barang secara melawan hukum tidak terpenuhi dalam perkara tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Permohonan praperadilan ini, lanjutnya, diajukan berdasarkan ketentuan KUHAP yang memberikan kewenangan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dan penahanan. Selain itu, ia juga mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21\/PUU-XII\/2014 yang menegaskan bahwa penetapan tersangka dapat diuji melalui praperadilan guna mencegah tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.<\/p>\n\n\n\n
Melalui permohonannya, Samsul meminta pengadilan menyatakan penetapan tersangka dan penahanannya tidak sah, membebaskannya dari tahanan, serta memulihkan hak dan martabatnya. Ia juga mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp500 juta.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak penyidik Polres Halmahera Selatan maupun pelapor, Hi. Lukman Lahabi, belum memberikan keterangan resmi terkait permohonan praperadilan tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Sidang praperadilan ini akan berlanjut dengan agenda berikutnya. Perhatian publik kini tertuju pada bagaimana hakim menilai batas antara perkara perdata dan pidana dalam kasus tersebut.<\/p>\n\n\n\n
(Tim Red)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Halmahera Selatan \/\/ Patroli86.com \u2014 Sidang praperadilan yang diajukan oleh Samsul alias La Ade di Pengadilan Negeri Labuha<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":80356,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-80357","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum"],"yoast_head":"\n