<\/p>\n\n\n\n
KETAPANG KABAR,, patroli 86.com ,,
Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak di PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW AR),<\/p>\n\n\n\n
Ketapang, Kalimantan Barat, terus bergulir dan kini memasuki ranah hukum.ujarnya kepada semua wartawan Ketapang viral nya pada tanggal 9\/5\/2026<\/p>\n\n\n\n
Perusahaan dilaporkan ke Mabes Polri atas dugaan pelanggaran hak berserikat, kebebasan menyampaikan aspirasi, serta praktik union busting\u2014yakni tindakan menghalangi atau menekan buruh dalam menjalankan aktivitas serikat, termasuk melalui PHK.<\/p>\n\n\n\n
Salah satu korban PHK, Muhammad Fathoni, mengatakan laporan tersebut diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP KSBSI) ke Dittipidter Bareskrim Mabes Polri.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLaporannya dari organisasi ke Mabes Polri terkait dugaan pelanggaran tersebut,\u201d kata Fathoni, Rabu (6\/5\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Menindaklanjuti laporan itu, polisi telah memanggil Direktur PT WHW, Deyong Tian, pada 27 April 2026. Sementara Presiden Direktur PT WHW AR, Zhou Wei, disebut sedang berada di China.<\/p>\n\n\n\n
Menurut Fathoni, Deyong Tian belum dapat mengambil keputusan terkait tuntutan pekerja, seperti dipekerjakan kembali, pembayaran upah, bonus, tunjangan hari raya (THR), hingga BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyebut keputusan berada di tangan Presiden Direktur.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKeputusan terkait kasus kami diambil langsung oleh Presiden Direktur,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Lingkungan Kerja Dinilai Tidak Adil<\/p>\n\n\n\n
Selain persoalan PHK, Fathoni juga menyoroti dugaan ketimpangan perlakuan antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing (TKA), khususnya asal China, di perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Ia menyebut TKA bekerja di divisi yang sama namun berada di bawah pengawasan HRD khusus, serta memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKeputusan yang diambil lebih banyak ditentukan oleh pimpinan China, bukan pimpinan Indonesia,\u201d kata dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia juga mengklaim keputusan manajemen lokal dapat dibatalkan jika tidak mendapat persetujuan dari pimpinan pusat.<\/p>\n\n\n\n
Berawal dari Protes Upah<\/p>\n\n\n\n
Kasus ini bermula dari protes pekerja terkait struktur dan skala upah yang dinilai tidak dijalankan perusahaan. Namun, protes tersebut berujung PHK terhadap 11 pekerja sepanjang 2025.<\/p>\n\n\n\n
Sebanyak 10 pekerja memilih melawan keputusan itu, sementara satu orang menerima kompensasi. Upaya penyelesaian melalui mekanisme tripartit di Dinas Ketenagakerjaan Ketapang tidak membuahkan hasil.<\/p>\n\n\n\n
Akibat kebuntuan tersebut, Fathoni bersama rekan-rekannya menggelar aksi mogok kerja pada 10\u201312 November 2025, yang disebut sebagai bentuk pelaksanaan hak dasar pekerja.<\/p>\n\n\n\n
Beberapa hari setelah aksi, para pekerja dipanggil manajemen dan menerima sanksi, mulai dari surat peringatan hingga PHK.<\/p>\n\n\n\n
Fathoni termasuk dalam gelombang PHK kedua yang mencakup delapan pekerja. Saat ini, tersisa dua pekerja yang masih memperjuangkan kasus tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Perusahaan sempat menawarkan kompensasi, namun ditolak karena pekerja menilai tindakan mereka dilindungi undang-undang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cMasih belum ada penyelesaian,\u201d kata Fathoni.<\/p>\n\n\n\n
Hingga berita ini diterbitkan, Head of Corporate Communication PT WHW AR di Jakarta, Suhandi Basri, mengaku belum dapat memberikan tanggapan(Thomas dp,)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
KETAPANG KABAR,, patroli 86.com ,, Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak di PT Well Harvest Winning Alumina Refinery<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":81516,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3555],"tags":[],"class_list":["post-81517","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukrim"],"yoast_head":"\n