<\/p>\n\n\n\n
Halmahera Selatan\/\/ \u2013 Maraknya aktivitas perdagangan dan penampungan kayu belian di tujuh pangkalan di wilayah Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, menjadi sorotan sejumlah elemen masyarakat. Ketua DPC Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halmahera Selatan, Harmain Rusli, meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan aktivitas penampungan kayu tanpa dokumen legalitas resmi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data dan dokumentasi tertanggal 20 April 2026, tujuh pangkalan tersebut disebut menampung kayu olahan dalam jumlah besar. Namun, menurut GPM, di lokasi tidak ditemukan papan izin usaha maupun dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) yang menjadi syarat legalitas perdagangan hasil hutan.<\/p>\n\n\n\n
Harmain menyebut persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena kayu belian merupakan jenis kayu bernilai tinggi yang pemanfaatannya diatur ketat dalam regulasi kehutanan.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKami meminta aparat terkait melakukan pemeriksaan secara profesional dan terbuka. Jika benar ditemukan adanya aktivitas perdagangan kayu tanpa dokumen sah, maka harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,\u201d ujar Harmain dalam keterangannya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menjelaskan, aktivitas pembelian, penguasaan, penampungan hingga penjualan hasil hutan tanpa dokumen sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menurutnya, aturan tersebut melarang setiap orang membeli, mengangkut, menguasai, menyimpan, atau menjual hasil hutan yang tidak dilengkapi dokumen resmi.<\/p>\n\n\n\n
Selain itu, ia juga menyinggung ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta aturan terkait Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK), yang mewajibkan seluruh hasil hutan memiliki asal-usul yang dapat diverifikasi.<\/p>\n\n\n\n
Dalam pernyataannya, GPM Halmahera Selatan mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk:<\/p>\n\n\n\n
Melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pemilik dan pengelola pangkalan kayu yang diduga tidak memiliki dokumen legalitas.<\/p>\n\n\n\n
Memeriksa dan menertibkan kayu olahan yang tidak dapat menunjukkan asal-usul sah sesuai prosedur hukum.<\/p>\n\n\n\n
Menelusuri kemungkinan adanya pembiaran atau keterlibatan oknum tertentu apabila ditemukan pelanggaran.<\/p>\n\n\n\n
Menjamin transparansi proses penanganan perkara kepada publik.<\/p>\n\n\n\n
Harmain juga meminta aparat dari Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan wilayah Maluku Papua memberikan penjelasan terkait langkah penanganan yang telah atau akan dilakukan terhadap dugaan aktivitas tersebut.<\/p>\n\n\n\n
\u201cHutan dan hasil hutan merupakan kekayaan negara yang harus dijaga bersama. Karena itu, penanganan kasus seperti ini perlu dilakukan secara tegas namun tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,\u201d katanya.<\/p>\n\n\n\n
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Balai Gakkum Kementerian Kehutanan maupun pengelola tujuh pangkalan kayu yang disebutkan terkait dugaan tersebut. Media masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait guna memperoleh klarifikasi dan tanggapan lebih lanjut.<\/p>\n\n\n\n
(Tim Red)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Halmahera Selatan\/\/ \u2013 Maraknya aktivitas perdagangan dan penampungan kayu belian di tujuh pangkalan di wilayah Labuha, Kabupaten Halmahera<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":82450,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"class_list":["post-82451","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-peristiwa"],"yoast_head":"\n