<\/p>\n\n\n\n
UNGARAN \u2013 patroli 86.com – Apa yang seharusnya menjadi persidangan biasa untuk menguji keabsahan sertifikat tanah di Pengadilan Negeri Ungaran, Kabupaten Semarang, justru berubah menjadi ajang perdebatan panas soal pemahaman hukum. Alih-alih meneliti fakta dan bukti di meja hijau, jalannya sidang malah diwarnai pernyataan hakim yang dinilai menyimpang aturan, membatasi peran lembaga masyarakat sipil, dan mengabaikan hak dasar pencari keadilan.<\/p>\n\n\n\n
Kasus berawal dari Sri Slamet, warga yang bertahun-tahun memiliki, menguasai, dan mengolah sebidang tanah warisan. Masalah meletus ketika tetangganya bertindak sepihak menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang sama. Berupaya membela haknya, kuasa hukum Sri Slamet menghadirkan saksi dari Lembaga Investigasi Negara (LIN), sebuah LSM yang sebelumnya sudah memberikan pendampingan hukum dan memfasilitasi mediasi damai jauh sebelum perkara ini masuk ke pengadilan.<\/p>\n\n\n\n
Namun, kehadiran saksi tersebut justru dipersoalkan habis-habisan oleh hakim pemeriksa perkara. Hakim berpendapat, peran dan kewenangan LSM sejatinya hanya berlaku untuk isu bersifat publik, masif, dan berdampak luas\u2014seperti kasus lingkungan hidup. Menurutnya, sengketa tanah antar warga adalah ranah hukum privat, urusan pribadi semata, sehingga campur tangan lembaga masyarakat sipil dianggap tak relevan dan tak punya tempat di persidangan.<\/p>\n\n\n\n
Pandangan itu makin memanas saat hakim mengeluarkan penilaian pribadi: ia berasumsi Sri Slamet memiliki kemampuan ekonomi cukup untuk membayar jasa pengacara, sehingga pendampingan dari LSM dianggap tak perlu dan sekadar formalitas belaka. Akibatnya, keterangan dan peran lembaga yang sudah membantu sejak awal ini seolah dikesampingkan dan tak dihargai nilainya di mata hukum.<\/p>\n\n\n\n
Sikap hakim ini langsung menuai sorotan tajam dari kalangan profesi hukum. Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PAI) Cabang Semarang, Dr. Ricky Ananta, ST, SH, MH, menilai pemahaman itu keliru besar dan berbahaya bagi prinsip keadilan.<\/p>\n\n\n\n
“Pernyataan seperti itu sangat disayangkan. Ini mencederai semangat hukum yang seharusnya berpihak pada keadilan bagi siapa saja. Dalam aturan profesi dan undang-undang, advokat wajib memberi bantuan hukum, termasuk secara cuma-cuma, tanpa melihat kaya atau miskin,” tegas Ricky dengan nada kritis.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, menyamakan pendampingan hukum dengan urusan sewa-menyewa jasa sama saja meruntuhkan dasar perlindungan hukum yang berlaku. “Kami minta hakim kembali ke jalur yang benar. Fokuslah periksa bukti dan fakta, jangan mendahului dengan penilaian pribadi yang jelas bisa merugikan orang yang sedang mencari keadilan,” tambahnya tegas.<\/p>\n\n\n\n
Hingga berita ini diturunkan, persidangan masih berlanjut di tahap pembuktian. Masyarakat kini menanti: apakah sidang selanjutnya akan kembali berpegang pada pasal-pasal hukum, atau masih terbayang pandangan yang berisiko menutup jalan keadilan yang sesungguhnya?<\/p>\n\n\n\n
(Red\/Team)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
UNGARAN \u2013 patroli 86.com – Apa yang seharusnya menjadi persidangan biasa untuk menguji keabsahan sertifikat tanah di Pengadilan<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":83220,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,10],"tags":[],"class_list":["post-83221","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum","category-peristiwa"],"yoast_head":"\n