Patroli 86.com ,, TNI AD Turun langsung kelapangan Kami hanya meminta satu hal sederhana: tunjukkan SK pembangunan Yonif atau dasar resmi kegiatan yang sedang dilakukan di lokasi tersebut. Namun sampai hari ini, dokumen tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Padahal apabila SK tersebut diperlihatkan, kami akan menempuh keberatan secara hukum secara terbuka dan resmi melalui jalur hukum yang tersedia, termasuk melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila memang terdapat keputusan tata usaha negara yang menjadi dasar kegiatan tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Yang terjadi justru sebaliknya. Dasar hukumnya tidak dibuka, sementara alat berat tetap dipaksakan masuk ke lokasi.<\/p>\n\n\n\n
Lalu muncul narasi bahwa kami \u201csudah kalah di pengadilan\u201d. Perlu dipahami dengan benar: perkara PTUN kami sebelumnya bukan ditolak, melainkan TIDAK DITERIMA (NO). Itu berbeda secara hukum.<\/p>\n\n\n\n
Dan gugatan PTUN tersebut dahulu adalah gugatan terkait SK penunjukan lokasi lapangan tembak, bukan gugatan mengenai pembangunan Yonif atau pembangunan unit yang saat ini sedang dilakukan. Itu dua hal yang berbeda dan tidak bisa disamakan.<\/p>\n\n\n\n
Bahkan alasan tidak diterimanya perkara tersebut justru karena adanya persoalan keperdataan mengenai penguasaan, letak objek, serta adanya tumpang tindih dengan HGU perusahaan. Logikanya sederhana, bagaimana mungkin tanah yang diklaim sebagai aset negara atau aset TNI justru dapat tumpang tindih dengan HGU perusahaan?<\/p>\n\n\n\n
Karena itulah pengadilan menyatakan agar persoalan tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, dan gugatan tersebut sudah kami ajukan. Saat ini perkara masih berjalan dan bahkan masih dalam proses mediasi.<\/p>\n\n\n\n
Namun di tengah proses hukum yang masih berlangsung, alat berat justru tetap dimasukkan ke lokasi.<\/p>\n\n\n\n
Perlu dipahami pula bahwa upaya masyarakat mempertahankan wilayah garapan dan menyampaikan keberatan bukanlah tindakan tanpa dasar. Konstitusi dan hukum memberikan hak kepada warga negara untuk mempertahankan hak-haknya secara sah dan memperjuangkan keadilan.<\/p>\n\n\n\n
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.<\/p>\n\n\n\n
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman.<\/p>\n\n\n\n
Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang.<\/p>\n\n\n\n
Selain itu, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa setiap orang berhak mempunyai milik dan tidak seorang pun boleh dirampas miliknya secara sewenang-wenang dan melawan hukum.<\/p>\n\n\n\n
Karena dasar hukum kegiatan tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada masyarakat, maka masyarakat akhirnya berupaya melakukan penahanan di lokasi sebagai bentuk keberatan dan upaya mempertahankan hak, meskipun pada akhirnya alat berat tetap berhasil masuk.<\/p>\n\n\n\n
Kami tidak menginginkan konflik. Kami hanya meminta keterbukaan, penghormatan terhadap proses hukum, dan penghormatan terhadap hak masyarakat untuk mengetahui dasar hukum atas kegiatan yang dilakukan di tanah yang masih disengketakan.(Suani)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Patroli 86.com ,, TNI AD Turun langsung kelapangan Kami hanya meminta satu hal sederhana: tunjukkan SK pembangunan Yonif<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":83273,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28254],"tags":[],"class_list":["post-83274","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tni-polri-4"],"yoast_head":"\n