{"id":90653,"date":"2026-07-22T14:35:23","date_gmt":"2026-07-22T14:35:23","guid":{"rendered":"https:\/\/patroli86.com\/home\/?p=90653"},"modified":"2026-07-22T14:35:44","modified_gmt":"2026-07-22T14:35:44","slug":"instruktif-keras-presiden-prabowo-di-sidang-kabinet-pelanggaran-tak-cukup-ditegur-administratif-penegakan-hukum-harus-pasti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/07\/22\/instruktif-keras-presiden-prabowo-di-sidang-kabinet-pelanggaran-tak-cukup-ditegur-administratif-penegakan-hukum-harus-pasti\/","title":{"rendered":"INSTRUKTIF KERAS PRESIDEN PRABOWO DI SIDANG KABINET: “Pelanggaran Tak Cukup Ditegur Administratif, Penegakan Hukum Harus Pasti”"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n




Jakarta \u2013 Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap pelanggaran hukum dan penyimpangan di lingkungan pemerintahan. Arahan itu disampaikan dalam *Sidang Kabinet Paripurna Taklimat Presiden* yang menjadi sorotan luas di media sosial beberapa hari terakhir.

Dalam taklimat tersebut, Presiden menginstruksikan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk memberikan kepastian bahwa setiap pelanggaran tidak berhenti hanya pada teguran administratif.

> \u201cKita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, gak ada yang untouchable lagi\u201d

Instruksi ini muncul di tengah upaya pemerintah memperkuat integritas, kepercayaan publik, dan efek jera bagi pelaku pelanggaran.
Poin-Poin Penting Arahan Presiden

Berdasarkan infografis dan narasi yang beredar di medsos serta rilis resmi Setkab, ada 4 penekanan utama:
1. TIDAK CUKUP DENGAN TEGURAN ADMINISTRATIF
Presiden meminta agar sanksi administratif seperti teguran, penundaan kenaikan pangkat, atau mutasi tidak lagi menjadi “pintu keluar” bagi pelanggar.
2. KEPASTIAN PENEGAKAN HUKUM
Aparat penegak hukum diminta menuntaskan proses hukum secara adil dan tidak pandang bulu. Presiden mencontohkan keberhasilan penyelamatan uang negara Rp13 triliun dari total Rp17 triliun yang diputus pengadilan.
3. EFEK JERA BAGI SETIAP PELANGGARAN
Selain sanksi hukum, Presiden juga menekankan pentingnya tindakan disiplin, termasuk mutasi dan pencopotan bagi pejabat yang terbukti melakukan penyimpangan.
4. INTEGRITAS & KEPERCAYAAN PUBLIK
sebagai langkah menjaga marwah peradilan agar tidak mudah dipengaruhi. Tujuannya: membangun kepercayaan masyarakat pada negara.

Arahan ini sejalan dengan taklimat 8 April 2026 yang menekankan koordinasi lintas sektor, respons cepat terhadap isu krusial, dan evaluasi kinerja kabinet.

Dasar Hukum dan Pasal yang Ditekankan
Untuk menindaklanjuti instruksi “tidak berhenti di administratif”, pemerintah merujuk pada beberapa regulasi:

– UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN
  Pasal 47-49: PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan tindak pidana wajib dikenai sanksi disiplin _dan_ diproses secara hukum. Sanksi administratif tidak menghapus proses pidana.
– PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
  Menyebutkan 4 tingkat hukuman disiplin: ringan, sedang, berat, hingga pemberhentian. Untuk kasus yang masuk unsur pidana, instansi wajib melapor ke aparat penegak hukum.
– UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  Pasal 2 dan 3: Setiap orang yang melawan hukum dan memperkaya diri\/merugikan keuangan negara dipidana. Tidak ada pengecualian jabatan.
– KUHP
  Pasal 415-435 untuk tindak pidana jabatan oleh pejabat negara.
– Inpres No. 7 Tahun 2017 tentang Pengawasan Internal Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
  Menjadi dasar bagi menteri\/lembaga melakukan audit dan pengawasan internal sebelum eskalasi ke proses hukum.

Presiden juga mendorong penggunaan metode pembuktian terbalik pada kasus tertentu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, serta pengamanan dan perampasan aset hasil korupsi.

Reaksi di Media Sosial
Di X, Instagram, dan TikTok, tagar TidakCukupTeguran dan KabinetMerahPutih ramai diperbincangkan. Netizen umumnya mendukung langkah tegas, dengan komentar dominan: “Jangan tebang pilih” dan “Buktikan tidak ada yang kebal hukum”. Sebagian juga mengingatkan agar proses tetap sesuai asas praduga tak bersalah dan transparan.

Pengamat menilai arahan ini sebagai sinyal politik bahwa era “hukuman ringan” bagi pejabat bermasalah sudah berakhir.

Penutup

Sidang Kabinet Paripurna ini menegaskan arah Kabinet Merah Putih: membangun pemerintahan yang bersih, adaptif, dan berpihak pada rakyat. 5653

Kesimpulan:
Instruksi Presiden bukan sekadar retorika. Dengan payung hukum yang jelas dan perintah langsung untuk memproses hingga tuntas secara hukum, maka setiap pelanggaran \u2014 mulai dari penyimpangan administrasi hingga korupsi \u2014 wajib berujung pada proses hukum, bukan hanya surat peringatan.

Pemerintah daerah hingga kementerian teknis kini ditunggu konsistensinya dalam menjalankan arahan ini.

Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan informasi resmi Setkab\/Setneg dan narasi yang berkembang di media sosial per 22 Juli 2026.

Tim Redaksi: investigasi Sidoarjo
Billy Pratama Raharjo\/ 082245051934<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Jakarta \u2013 Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap pelanggaran hukum dan penyimpangan di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-90653","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-nasional"],"yoast_head":"\nINSTRUKTIF KERAS PRESIDEN PRABOWO DI SIDANG KABINET: "Pelanggaran Tak Cukup Ditegur Administratif, Penegakan Hukum Harus Pasti" -<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/07\/22\/instruktif-keras-presiden-prabowo-di-sidang-kabinet-pelanggaran-tak-cukup-ditegur-administratif-penegakan-hukum-harus-pasti\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"INSTRUKTIF KERAS PRESIDEN PRABOWO DI SIDANG KABINET: "Pelanggaran Tak Cukup Ditegur Administratif, Penegakan Hukum Harus Pasti" -\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Jakarta \u2013 Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap pelanggaran hukum dan penyimpangan di lingkungan pemerintahan.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/07\/22\/instruktif-keras-presiden-prabowo-di-sidang-kabinet-pelanggaran-tak-cukup-ditegur-administratif-penegakan-hukum-harus-pasti\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-07-22T14:35:23+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-07-22T14:35:44+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/img-20260722-wa0133675265321682991595.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1000\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"667\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"admin\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"admin\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/07\/22\/instruktif-keras-presiden-prabowo-di-sidang-kabinet-pelanggaran-tak-cukup-ditegur-administratif-penegakan-hukum-harus-pasti\/\",\"url\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/07\/22\/instruktif-keras-presiden-prabowo-di-sidang-kabinet-pelanggaran-tak-cukup-ditegur-administratif-penegakan-hukum-harus-pasti\/\",\"name\":\"INSTRUKTIF KERAS PRESIDEN PRABOWO DI SIDANG KABINET: \\\"Pelanggaran Tak Cukup Ditegur Administratif, Penegakan Hukum Harus Pasti\\\" -\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/07\/22\/instruktif-keras-presiden-prabowo-di-sidang-kabinet-pelanggaran-tak-cukup-ditegur-administratif-penegakan-hukum-harus-pasti\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/07\/22\/instruktif-keras-presiden-prabowo-di-sidang-kabinet-pelanggaran-tak-cukup-ditegur-administratif-penegakan-hukum-harus-pasti\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/img-20260722-wa0133675265321682991595.jpg\",\"datePublished\":\"2026-07-22T14:35:23+00:00\",\"dateModified\":\"2026-07-22T14:35:44+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/#\/schema\/person\/f40e5b2e46a2ced3d9b722e2464a9482\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/07\/22\/instruktif-keras-presiden-prabowo-di-sidang-kabinet-pelanggaran-tak-cukup-ditegur-administratif-penegakan-hukum-harus-pasti\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/07\/22\/instruktif-keras-presiden-prabowo-di-sidang-kabinet-pelanggaran-tak-cukup-ditegur-administratif-penegakan-hukum-harus-pasti\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/07\/22\/instruktif-keras-presiden-prabowo-di-sidang-kabinet-pelanggaran-tak-cukup-ditegur-administratif-penegakan-hukum-harus-pasti\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/img-20260722-wa0133675265321682991595.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/img-20260722-wa0133675265321682991595.jpg\",\"width\":1000,\"height\":667},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/07\/22\/instruktif-keras-presiden-prabowo-di-sidang-kabinet-pelanggaran-tak-cukup-ditegur-administratif-penegakan-hukum-harus-pasti\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"INSTRUKTIF KERAS PRESIDEN PRABOWO DI SIDANG KABINET: “Pelanggaran Tak Cukup Ditegur Administratif, Penegakan Hukum Harus Pasti”\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/#website\",\"url\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/\",\"name\":\"\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/#\/schema\/person\/f40e5b2e46a2ced3d9b722e2464a9482\",\"name\":\"admin\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/3050c8890d6bd3be9a36ce03e668f62c?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/3050c8890d6bd3be9a36ce03e668f62c?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"admin\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/patroli86.com\/home\"],\"url\":\"https:\/\/patroli86.com\/home\/author\/admin\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"INSTRUKTIF KERAS PRESIDEN PRABOWO DI SIDANG KABINET: \"Pelanggaran Tak Cukup Ditegur Administratif, Penegakan Hukum Harus Pasti\" -","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/07\/22\/instruktif-keras-presiden-prabowo-di-sidang-kabinet-pelanggaran-tak-cukup-ditegur-administratif-penegakan-hukum-harus-pasti\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"INSTRUKTIF KERAS PRESIDEN PRABOWO DI SIDANG KABINET: \"Pelanggaran Tak Cukup Ditegur Administratif, Penegakan Hukum Harus Pasti\" -","og_description":"Jakarta \u2013 Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap pelanggaran hukum dan penyimpangan di lingkungan pemerintahan.","og_url":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/07\/22\/instruktif-keras-presiden-prabowo-di-sidang-kabinet-pelanggaran-tak-cukup-ditegur-administratif-penegakan-hukum-harus-pasti\/","article_published_time":"2026-07-22T14:35:23+00:00","article_modified_time":"2026-07-22T14:35:44+00:00","og_image":[{"width":1000,"height":667,"url":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/img-20260722-wa0133675265321682991595.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"admin","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"admin","Estimasi waktu membaca":"3 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/07\/22\/instruktif-keras-presiden-prabowo-di-sidang-kabinet-pelanggaran-tak-cukup-ditegur-administratif-penegakan-hukum-harus-pasti\/","url":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/07\/22\/instruktif-keras-presiden-prabowo-di-sidang-kabinet-pelanggaran-tak-cukup-ditegur-administratif-penegakan-hukum-harus-pasti\/","name":"INSTRUKTIF KERAS PRESIDEN PRABOWO DI SIDANG KABINET: \"Pelanggaran Tak Cukup Ditegur Administratif, Penegakan Hukum Harus Pasti\" -","isPartOf":{"@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/07\/22\/instruktif-keras-presiden-prabowo-di-sidang-kabinet-pelanggaran-tak-cukup-ditegur-administratif-penegakan-hukum-harus-pasti\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/07\/22\/instruktif-keras-presiden-prabowo-di-sidang-kabinet-pelanggaran-tak-cukup-ditegur-administratif-penegakan-hukum-harus-pasti\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/img-20260722-wa0133675265321682991595.jpg","datePublished":"2026-07-22T14:35:23+00:00","dateModified":"2026-07-22T14:35:44+00:00","author":{"@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/#\/schema\/person\/f40e5b2e46a2ced3d9b722e2464a9482"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/07\/22\/instruktif-keras-presiden-prabowo-di-sidang-kabinet-pelanggaran-tak-cukup-ditegur-administratif-penegakan-hukum-harus-pasti\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/07\/22\/instruktif-keras-presiden-prabowo-di-sidang-kabinet-pelanggaran-tak-cukup-ditegur-administratif-penegakan-hukum-harus-pasti\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/07\/22\/instruktif-keras-presiden-prabowo-di-sidang-kabinet-pelanggaran-tak-cukup-ditegur-administratif-penegakan-hukum-harus-pasti\/#primaryimage","url":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/img-20260722-wa0133675265321682991595.jpg","contentUrl":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/img-20260722-wa0133675265321682991595.jpg","width":1000,"height":667},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/2026\/07\/22\/instruktif-keras-presiden-prabowo-di-sidang-kabinet-pelanggaran-tak-cukup-ditegur-administratif-penegakan-hukum-harus-pasti\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/patroli86.com\/home\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"INSTRUKTIF KERAS PRESIDEN PRABOWO DI SIDANG KABINET: “Pelanggaran Tak Cukup Ditegur Administratif, Penegakan Hukum Harus Pasti”"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/#website","url":"https:\/\/patroli86.com\/home\/","name":"","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/patroli86.com\/home\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/#\/schema\/person\/f40e5b2e46a2ced3d9b722e2464a9482","name":"admin","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/patroli86.com\/home\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/3050c8890d6bd3be9a36ce03e668f62c?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/3050c8890d6bd3be9a36ce03e668f62c?s=96&d=mm&r=g","caption":"admin"},"sameAs":["https:\/\/patroli86.com\/home"],"url":"https:\/\/patroli86.com\/home\/author\/admin\/"}]}},"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90653"}],"collection":[{"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=90653"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90653\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":90654,"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90653\/revisions\/90654"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=90653"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=90653"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/patroli86.com\/home\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=90653"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}