Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mewakili atas nama pemerintah menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang 15 Kabupaten\/Kota untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
\u201cSelanjutnya pemerintah menyatakan setuju untuk dilanjutkan pada pembicaraan selanjutnya, yaitu Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna DPR RI,\u201d ujar Mendagri dalam Rapat Kerja DPR RI Pembicaraan Tingkat I Pembahasan 15 RUU tentang Kabupaten\/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21\/9\/2026).
Dalam pembahasan sebelumnya, pemerintah bersama Komisi II DPR RI telah menyepakati agar substansi RUU difokuskan pada tiga hal, yakni dasar hukum, penataan kewilayahan, dan karakteristik daerah.
Pembatasan tersebut dilakukan agar pembahasan berjalan efektif dan tidak melebar ke isu lain yang berpotensi memperpanjang proses pembahasan.
\u201cPada prinsipnya sudah disepakati tentang pembahasan tiga hal tersebut, dibatasi,\u201d ujar Mendagri.
Dalam proses pembahasan, sempat muncul dinamika terkait pencantuman ibu kota sejumlah kabupaten pada lebih dari satu kecamatan. Berdasarkan hasil pembahasan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, disepakati bahwa kedudukan ibu kota kabupaten dicantumkan hanya pada satu kecamatan.
Mewakili pemerintah, Mendagri menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, para Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi), Panitia Kerja, Tim Perumus (Timus), maupun Tim Sinkronisasi, serta Pimpinan Komite I DPD RI.
Melalui kerja sama dan sinergi antarpihak, pembahasan RUU tersebut telah mencapai kesepakatan. Ia menekankan bahwa penyelesaian RUU tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus memberikan kepastian hukum.
\u201cDengan disepakatinya RUU 15 Kabupaten\/Kota ini, sebagaimana 20 Undang-Undang Provinsi dan 142 Undang-Undang Kabupaten\/Kota sebelumnya, pemerintah percaya bahwa inisiatif yang telah diambil DPR RI akan memperkuat pelaksanaan pemerintahan di daerah, termasuk juga kepastian atas dasar hukum, terutama konstitusinya,\u201d tandasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda beserta pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, anggota Komite I DPD RI Agustin Teras Narang, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kemensetneg Lydia Silvanna Djaman, serta pejabat kementerian\/lembaga lainnya) kaperwil Kalbar Thomas dp)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mewakili atas nama pemerintah menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":98092,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-98093","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional"],"yoast_head":"\n