JAKARTA – GEDUNG BPJPH MEMANAS!
Waktu Kejadian: September 2026 – Pertemuan Panas Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah + Muhammadiyah Tobacco Control Network (MTCN) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) | Tempat: Kantor BPJPH, Jakarta Pusat | Isu: Desakan Pemberian Keterangan NON-HALAL Pada Rokok Konvensional & Rokok Elektronik \/ Vape | Pemicu: Fatwa Haram Rokok Muhammadiyah Sejak 2010 | Aturan Terkait: UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, PP No.28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan, PP No.42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal | Pihak Terlibat: PP Muhammadiyah vs BPJPH vs MUI | Status: Belum Diputuskan – Bola Panas di Tangan Negara!
PERDEBATAN ROKOK NAIK KELAS! BUKAN LAGI SOAL CUKAI ATAU GAMBAR SERAM, TAPI SOAL HALAL HARAM!
Perdebatan soal rokok di Indonesia kembali masuk ke wilayah yang paling sensitif dan meledak-ledak! Bukan lagi sekadar soal kenaikan cukai yang bikin perokok menjerit, larangan iklan, kawasan tanpa rokok, atau gambar penyakit mengerikan di bungkusnya!
Kali ini yang dipersoalkan adalah STATUS HALAL! Apakah rokok itu halal atau haram? Dan apakah bungkus rokok harus dicap tegas “NON-HALAL” biar umat tidak tertipu?!
Isu ini meledak setelah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah bersama Muhammadiyah Tobacco Control Network (MTCN) mendatangi dan menggebrak meja BPJPH pada September 2026!
Muhammadiyah datang dengan satu tuntutan tegas: ROKOK, TERMASUK ROKOK ELEKTRONIK \/ VAPE, JANGAN DIPOSISIKAN SEBAGAI PRODUK HALAL! WAJIB DIBERI KETERANGAN NON-HALAL!
Dorongan ini bukan main-main, ini sesuai dengan pandangan keagamaan yang sudah mereka pegang selama lebih dari satu dekade dan tidak bisa ditawar!
LURUSKAN DULU! INI BUKAN SOAL SATU MEREK ROKOK LAGI URUS SERTIFIKAT HALAL!
Perlu diluruskan sejak awal biar tidak ada pelintiran dari industri rokok! Persoalan ini BUKAN cerita tentang sebuah merek rokok yang sedang mengurus sertifikat halal lalu Muhammadiyah datang untuk menggagalkannya!
Dari informasi yang tersedia, pembahasannya jauh lebih luas daripada perkara satu merek tertentu! Muhammadiyah sedang mendorong KEJELASAN POSISI ROKOK DALAM SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL NASIONAL! Jangan abu-abu! Jangan ngambang! Harus jelas!
SIKAP MUHAMMADIYAH: HARAM SEJAK 2010! TITIK!
Sikap Muhammadiyah sendiri bukan sesuatu yang baru muncul sekarang, ini sudah final sejak lama!
Majelis Tarjih dan Tajdid sudah mengeluarkan fatwa mengenai hukum merokok sejak 2010 – 16 TAHUN LALU! Rokok dipandang membawa unsur bahaya, bersifat adiktif, merusak, serta berdampak terhadap kesehatan pengguna maupun orang lain yang ikut terpapar asapnya!
Dalam pandangan tersebut, masalah rokok tidak semata-mata dilihat dari bahan penyusunnya – tembakau, cengkeh, saus. *DAMPAK YANG MUNCUL KETIKA PRODUK ITU DIGUNAKAN JUGA MENJADI BAGIAN PENTING DARI PERTIMBANGAN HUKUM!*
Karena itu, orang yang belum merokok diarahkan untuk TIDAK MEMULAINYA SAMA SEKALI, sedangkan mereka yang sudah merokok didorong BERUSAHA BERHENTI SESUAI KEMAMPUAN! Itu fatwa!
Dari sinilah usulan keterangan non-halal mendapatkan konteksnya. Bagi Muhammadiyah, kalau sebuah produk sudah dinilai HARAM berdasarkan fatwa yang mereka gunakan, status tersebut seharusnya bisa diketahui masyarakat secara jelas! Status itu tidak seharusnya hanya berhenti sebagai pembahasan dalam kajian di masjid atau tersimpan di dokumen fatwa yang mungkin tidak pernah dibaca sebagian besar konsumen di warung!
Umat berhak tahu! Jangan sembunyikan keharaman!
KENAPA USULAN INI MENGGELEGAR? KARENA ROKOK SUDAH DIPERLAKUKAN SEPERTI NARKOBA RINGAN OLEH NEGARA!
Usulan tersebut menjadi sangat menarik dan menampar logika karena rokok sebenarnya sudah termasuk salah satu produk yang SANGAT KETAT DIATUR NEGARA dari sisi kesehatan!
Pemerintah membatasi iklan, penjualan, usia pembeli, sampai bentuk peringatan yang harus tercetak pada kemasan. Peraturan kesehatan terbaru PP No. 28 Tahun 2024 juga memperbesar peringatan kesehatan bergambar 50% sampai 90% bungkus serta memperketat akses anak dan remaja terhadap produk tembakau!
Kemasan rokok bahkan diwajibkan membawa berbagai informasi mengenai risiko produknya! Kandungan nikotin dan tar harus dicantumkan, begitu pula peringatan kesehatan dan larangan penjualan kepada kelompok usia di bawah 21 tahun! Dengan kata lain, dari sisi kesehatan saja negara sebenarnya sudah memperlakukan rokok berbeda dari barang konsumsi biasa! ROKOK DIPERLAKUKAN SEPERTI PRODUK BERBAHAYA!
Di sinilah kemudian muncul pertanyaan super tajam yang sedang dibawa Muhammadiyah ke meja BPJPH:
> “KALAU SEBUAH PRODUK SUDAH DIPERLAKUKAN SANGAT HATI-HATI KARENA RISIKO KESEHATANNYA SAMPAI DISEBUT ZAT ADIKTIF, BAGAIMANA POSISINYA KETIKA MASUK KE DALAM SISTEM JAMINAN HALAL? MASA PRODUK YANG MEMBUNUH DIBILANG HALAL?!”
Pertanyaan yang kelihatannya sederhana itu ternyata mempunyai jawaban yang cukup rumit dan bikin BPJPH keringat dingin!
BOLA PANAS DI TANGAN BPJPH – TIDAK BISA ASAL CAP!
BPJPH tidak bisa begitu saja menentukan suatu produk halal atau tidak halal berdasarkan satu pandangan keagamaan saja! Sistem jaminan produk halal berjalan melalui aturan, pemeriksaan laboratorium, audit lapangan, dan mekanisme penetapan fatwa oleh Komisi Fatwa sesuai ketentuan yang berlaku!
Karena itu, keputusan mengenai rokok tidak sesederhana satu lembaga menyatakan setuju kemudian label baru langsung dicetak besok pagi!
Masalahnya, pandangan mengenai rokok di kalangan lembaga Islam Indonesia memang tidak sepenuhnya sama dan inilah yang bikin ruwet!
Muhammadiyah telah menetapkan hukum merokok sebagai HARAM secara mutlak sejak 2010!
Sedangkan MUI sejak Ijtima Ulama 2009 di Padang Panjang tidak menetapkan rokok haram secara mutlak untuk semua orang dan semua keadaan! MUI merinci: haram untuk anak-anak, ibu hamil, dan di tempat umum – tapi tidak haram mutlak untuk semua perokok dewasa!
Perbedaan inilah yang membuat pembahasan rokok masuk ke wilayah yang tidak hitam-putih! Abu-abu!
Dan di wilayah abu-abu itulah industri rokok triliunan rupiah bermain!
Pertanyaannya sekarang: BERANI TIDAK NEGARA MELALUI BPJPH BERSIKAP TEGAS DEMI KESEHATAN 70 JUTA PEROKOK DAN 200 JUTA KORBAN ASAP PASIF? ATAU TUNDUK PADA LOBI INDUSTRI?
BPJPH per September 2026 menyatakan masih mengkaji usulan Muhammadiyah dan akan membahasnya dengan Komisi Fatwa MUI, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama!
Rokok sudah jelas membunuh 300 ribu orang per tahun di Indonesia! Kalau bukan non-halal, lalu apa namanya?!
Tim Redaksi Billy Pratama Raharjo- Jakarta, September 2026<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
JAKARTA – GEDUNG BPJPH MEMANAS!Waktu Kejadian: September 2026 – Pertemuan Panas Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah +<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":98273,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-98274","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-daerah"],"yoast_head":"\n