<\/p>\n\n\n\n
BERAU, KALIMANTAN TIMUR, Patroli86.com, 24\/9\/2026 \u2014 Proyek pembangunan Jalan Lintas Mataritip di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dengan nilai anggaran sekitar Rp.25,2 miliar, kini menjadi perhatian publik. Sorotan muncul setelah adanya laporan yang disampaikan GM FKPPI Kalimantan Timur kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI, yang meminta agar berbagai aspek terkait proyek tersebut ditelusuri dan diperiksa sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap penggunaan anggaran negara dalam proyek infrastruktur, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) Kalimantan Selatan menilai laporan tersebut perlu ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan berbasis fakta yang dapat diverifikasi. Menurut ARUN, setiap proyek yang dibiayai uang negara wajib memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, kepatuhan hukum, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ketua DPD ARUN Kalimantan Selatan, Badrul Ain Sanusi Al Afif, S.H., M.H., menegaskan bahwa besarnya nilai anggaran publik menuntut adanya pertanggungjawaban yang menyeluruh pada setiap tahapan pelaksanaan proyek.
“Ketika sebuah proyek menggunakan anggaran negara dengan nilai yang cukup besar, maka seluruh prosesnya harus dapat dipertanggungjawabkan. Mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, perizinan, pelaksanaan pekerjaan, hingga penggunaan dan pertanggungjawaban anggarannya. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan kepastian bahwa pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Badrul.
Menurutnya, pengawasan terhadap proyek pemerintah tidak cukup hanya menilai hasil pekerjaan fisik semata. Aspek legalitas administrasi, kelengkapan perizinan, penggunaan kawasan, hingga kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup juga harus menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan pengawasan.
Sorotan tersebut semakin relevan seiring munculnya informasi mengenai dugaan adanya pekerjaan yang bersinggungan dengan kawasan yang memiliki ketentuan khusus. Meski demikian, ARUN menekankan bahwa seluruh informasi yang berkembang saat ini masih memerlukan verifikasi dan pembuktian melalui mekanisme yang sah.
Praktisi hukum sekaligus pengurus DPD ARUN Kalimantan Selatan, **Yudhi Tubagus**, menilai masyarakat berhak mendapatkan kejelasan mengenai seluruh proses pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh uang rakyat tersebut.
“Publik berhak mengetahui apakah seluruh tahapan proyek telah dilaksanakan sesuai aturan. Karena yang digunakan adalah uang negara, maka tidak boleh ada celah yang menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas, transparansi maupun akuntabilitas pelaksanaannya,” ujar Yudhi.
Ia menambahkan, apabila benar terdapat aktivitas yang berkaitan dengan kawasan yang memiliki regulasi khusus, seluruh dasar hukum, perizinan, dan dokumen pendukung harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Apabila benar terdapat aktivitas yang bersentuhan dengan kawasan yang memiliki regulasi khusus, maka seluruh dasar hukum, izin maupun dokumen pendukung harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru menyisakan persoalan hukum di kemudian hari,” katanya.
ARUN menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan fisik semata, melainkan juga harus mematuhi regulasi di bidang kehutanan, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, serta aturan lain yang relevan. Karena itu, organisasi tersebut mendorong agar proses penelusuran terhadap laporan yang telah disampaikan dilakukan secara menyeluruh dan berbasis data.
Di sisi lain, ARUN memandang laporan masyarakat kepada aparat penegak hukum merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang dijamin dalam sistem demokrasi. Laporan tersebut, menurut mereka, harus diuji melalui dokumen, data, dan fakta lapangan yang dapat diverifikasi, bukan semata-mata berdasarkan opini ataupun asumsi.
“Kami menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara. Laporan masyarakat tentu harus diuji berdasarkan data, dokumen, dan fakta yang dapat diverifikasi. Karena itu, kami mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran secara profesional, objektif, dan sesuai kewenangannya,” ujar Badrul.
ARUN juga menilai penanganan laporan tersebut dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Organisasi itu menekankan bahwa setiap laporan harus diproses berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku tanpa mendahului hasil pemeriksaan.
“Kami tidak ingin membangun opini bahwa telah terjadi pelanggaran sebelum ada hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, apabila terdapat laporan yang disertai informasi atau dokumen pendukung, tentu harus ditelusuri. Jika tidak ditemukan pelanggaran, masyarakat juga perlu mendapatkan penjelasan. Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Dalam perspektif kepentingan publik, keterbukaan informasi dinilai menjadi faktor krusial untuk mencegah berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat. Semakin besar nilai anggaran dan dampak sebuah proyek terhadap masyarakat luas, semakin tinggi pula tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraannya.
“Kepercayaan publik lahir dari keterbukaan. Masyarakat membutuhkan kejelasan berdasarkan fakta, bukan sekadar polemik. Karena itu, kami berharap seluruh pihak terkait dapat memberikan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan, sehingga persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi yang berkepanjangan,” lanjut Badrul.
Meski demikian, ARUN menegaskan bahwa seluruh pihak yang disebut dalam laporan maupun pemberitaan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi serta memperoleh perlindungan hukum. Oleh sebab itu, berbagai informasi yang berkembang saat ini harus ditempatkan secara proporsional sebagai dugaan yang masih memerlukan proses verifikasi dan pembuktian lebih lanjut.
Yudhi Tubagus menegaskan bahwa substansi yang dibutuhkan masyarakat bukanlah polemik yang berkepanjangan, melainkan kepastian mengenai apakah seluruh proses proyek telah berjalan sesuai ketentuan hukum dan tata kelola yang berlaku.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan polemik, melainkan kejelasan. Apakah seluruh proses proyek telah sesuai ketentuan atau tidak. Setiap rupiah uang negara wajib dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada auditor dan aparat penegak hukum, tetapi juga kepada masyarakat,” tegasnya.
Hingga kini, laporan yang disampaikan GM FKPPI Kalimantan Timur kepada KPK dan Kejaksaan Agung RI masih dalam proses sesuai kewenangan masing-masing institusi. Karena itu, seluruh informasi terkait proyek Jalan Lintas Mataritip harus tetap diposisikan sebagai materi yang memerlukan verifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.
DPD ARUN Kalimantan Selatan berharap proses penelusuran dapat dilakukan secara independen, transparan, profesional, dan menyeluruh berdasarkan fakta serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah tersebut dinilai penting tidak hanya untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dan institusi penegak hukum.
(Tim Redaksi Nusantara)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
BERAU, KALIMANTAN TIMUR, Patroli86.com, 24\/9\/2026 \u2014 Proyek pembangunan Jalan Lintas Mataritip di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dengan nilai<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":98402,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28482],"tags":[],"class_list":["post-98403","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-peristiwa-daerah"],"yoast_head":"\n