Halmahera Selatan//Patroli86.com// – Tidak kunjung dilaksanakannya Musyawarah Desa (Musdes) Tahun Anggaran 2026 oleh Pemerintah Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, menuai sorotan dari Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH).
BARAH menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius, mengingat Musdes merupakan salah satu forum penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penyerapan aspirasi masyarakat, transparansi, serta pengawasan penggunaan Dana Desa (DD).
Ketua BARAH Halmahera Selatan, Adi Hi. Adam kepada media ini Senin/9/11/2026, mempertanyakan alasan Pemerintah Desa Guruapin hingga saat ini belum memfasilitasi pelaksanaan Musdes Tahun 2026. Menurutnya, ketidakjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana proses perencanaan, pembahasan, dan pengawasan program pembangunan serta anggaran desa dijalankan.
“Musdes bukan sekadar kegiatan seremonial atau formalitas administratif. Ini merupakan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, membahas, dan menyampaikan aspirasi terkait arah pembangunan serta penggunaan anggaran desa. Jika Musdes Tahun 2026 belum dilaksanakan, pemerintah desa harus memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat,” tegas Adi.
Ia juga mempertanyakan substansi apabila Musdes baru dilaksanakan menjelang akhir Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, perlu ada kejelasan apakah forum tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan penyerapan anggaran tahun berjalan atau membahas perencanaan pembangunan untuk Tahun Anggaran 2027.
Sebab, tahapan perencanaan pembangunan desa untuk Tahun Anggaran 2026 semestinya telah melalui mekanisme perencanaan pada tahun sebelumnya. Karena itu, Pemerintah Desa Guruapin perlu menjelaskan alasan belum terlaksananya Musdes serta memastikan seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran berjalan sesuai ketentuan.
Sorotan BARAH juga diarahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adi menegaskan bahwa BPD tidak boleh hanya menjadi pelengkap dalam struktur pemerintahan desa, tetapi harus menjalankan fungsi dan kewenangannya, termasuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
“Jika terdapat persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD harus mengambil peran sesuai kewenangannya. Jangan hanya berhenti pada pemanggilan Kepala Desa. BPD juga perlu membuka ruang musyawarah bersama masyarakat untuk mengetahui penyebab persoalan dan mencari penyelesaian secara terbuka,” ujarnya.
Menurut Adi, hasil musyawarah bersama masyarakat dapat menjadi bahan penyusunan rekomendasi resmi kepada pemerintah kecamatan maupun Bupati Halmahera Selatan. Rekomendasi tersebut, antara lain, berkaitan dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, transparansi pengelolaan keuangan, serta kelengkapan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Ia turut mengingatkan bahwa Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, mengatur sejumlah kewajiban Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa, termasuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien.
Sementara itu, Pasal 28 undang-undang tersebut mengatur sanksi administratif terhadap Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), berupa teguran lisan dan/atau tertulis. Apabila sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, dapat dikenakan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Atas dasar itu, BARAH meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan persoalan yang berkembang di Desa Guruapin. Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan didesak segera mengambil langkah evaluasi agar ketidakjelasan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak berkembang menjadi persoalan sosial di tengah masyarakat.
“Jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut hingga membuka ruang konflik di tengah masyarakat. Ketika ada persoalan pemerintahan yang belum mendapatkan penyelesaian di tingkat desa, pemerintah kabupaten harus hadir memberikan solusi. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan pembiaran,” tegas Adi.
Ia juga meminta Bupati dan Wakil Bupati memerintahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama Camat Kayoa untuk melakukan evaluasi serta meminta penjelasan resmi dari Pemerintah Desa Guruapin dan BPD.
“Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa adalah kewajiban, bukan pilihan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran direncanakan, dibahas, dilaksanakan, hingga dipertanggungjawabkan. Karena itu, seluruh pihak yang memiliki kewenangan harus menjalankan tugasnya secara terbuka dan bertanggung jawab,” tutup Ketua BARAH, Adi Hi. Adam.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Kepala Desa Guruapin, Ketua BPD, Camat Kayoa, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan.
Media ini tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait guna memastikan pemberitaan berjalan secara berimbang, objektif, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
(Tim Red)
About the Author
