KUNINGAN, JAWA BARAT – PATROLI86.COM – Warga Desa Kaduagung, Kecamatan Karangkancana dibuat tercengang sekaligus bertanya-tanya dengan realita pelaksanaan Posyandu di desa mereka. Bagaimana tidak, dengan alokasi anggaran tahun 2024 mencapai Rp 70.050.500,kalao di bagi 12
Sekitar RP 5.837.541,6666667 perbulan isi dari kegiatan yang meliputi pemberian makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, hingga insentif kader, justru jauh panggang dari api.
Apa yang membuat warga geleng-geleng kepala? Tak lain adalah isi “makanan tambahan” yang mereka terima. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, “Saya datang ke Posyandu, katanya ada makanan tambahan. Tapi kok ya cuma bubur doang?”
Siapa yang bertanggung jawab atas anggaran fantastis ini dan realisasi yang dinilai sangat tidak sepadan? Pertanyaan ini menjadi bola liar di kalangan masyarakat. Mereka mempertanyakan transparansi dan efektivitas penggunaan dana yang seharusnya bisa memberikan manfaat lebih signifikan bagi kesehatan dan kesejahteraan warga, terutama ibu hamil, lansia, dan balita.
Kapan tepatnya kegiatan Posyandu dengan “menu” memprihatinkan ini di desa kaduagung keluhan warga ini jelas mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang digelontorkan dengan hasil yang diterima.
Di mana ketidakpuasan ini terjadi? Tentu saja di Desa Kaduagung, Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan. Sebuah desa yang seharusnya bisa menikmati layanan kesehatan yang memadai dengan anggaran yang sedemikian besar.
Mengapa hal ini bisa terjadi? Inilah pertanyaan terbesar yang menggelayuti benak warga. Apakah ada penyelewengan dana? Atau mungkin perencanaan yang sangat buruk? Atau jangan-jangan, ada “keajaiban matematika” yang membuat puluhan juta rupiah hanya menghasilkan bubur di bulan desember 2024?
Warga berharap pihak-pihak terkait, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga dinas kesehatan Kabupaten Kuningan, dapat segera memberikan klarifikasi yang masuk akal dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran Posyandu ini. Jangan sampai, anggaran puluhan juta rupiah hanya menjadi lelucon pahit bagi masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Ini bukan lagi sekadar pertanyaan, tapi sudah menjadi sindiran keras atas ketidakbecusan pengelolaan anggaran publik.
Penting bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk segera memberikan klarifikasi guna menghindari kesalahpahaman, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memastikan pelayanan posyandu dapat berjalan dengan baik.
hingga berita ini di terbitkan belum ada klarifikasi dari pihak terkait .
media akan berupaya mengkompirmasi kepada pihak terkait
Team
About the Author
