Tanah Laut – Kalsel , patroli86.com //Sebanyak 59 perwakilan pemilik kapal hadir ke balai desa Tabanio ,Kecamatan Takisung – Kabupaten Tanah Laut ,Kalimantan Selatan , untuk menghadiri undangan rapat koordinasi permasalah Bahan Bakar Minyak ( BBM ) solar bersubsidi yang sudah lama bergejolak, rapat dilaksanakan , Rabu ( 14/05/2025)
Kehadiran mereka dalam rapat koordinasi tentang masalah gejolak akibat ketidak sesuaian penyaluran BBM Solar nelayan yang sudah lama terjadi didesa Tabanio.
Dalam pertemuan tersebut mereka menuntut kepada pengelola pertama , agar mereka mendapat BBM subsidi solar, sesuai rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ( DKPP ) , disamping itu untuk pembelian solar jangan ada lagi duit duluan, jangan sampai bayar dibulan ini ternyata di ambil bulan akan datang.
Kedua pengelola hendaknya menyalurkan BBM solar sesuai rekomendasi sebanyak 615 liter , tidak 540 liter untuk satu kapal, dan
ketiga tidak ada biaya tambahan selain harga yang sudah ditentukan.
Tuntutan ini untuk ditujukan kepada pengelola , dan nantinya untuk diteruskan kepada Bupati Tanah Laut, ditanda tangani perwakilan nelayan H. Yusdiansyah (h.iyus), dan diketahui kepala desa tabanio Madiansyah ,didepan para pejabat dan undangan yang hadir.
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut , Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Hairudin,
Ketua DPRD Tanah Laut, H. Khairil Anwar,
Plt. Camat takisung Agus Mayury,
Babinsa Takisung, H. Hartoyo,
Bhabinkamtibmas Takisung , Nazar,
Mahasiswa Fakultas fisip Prodi Ilmu Pemerintahan Unlam.
Dalam kesempatan itu Ketua DPRD Tala, H.Kairil Anwar, berharap ” jangan mencari siapa benar dan siapa salah, pokus apa yang menjadi keinginan tidak perlu melebarkan masalah, buang cerita lama ” .katanya .
Beda dengan Ketua HNSI , Hairudin yang kritis , sempat saling lempar tanya jawab ke pengelola, apakah semua terpenuhi untuk nelayan, namun ditepis pengelola sebab rekomendasi katanya yang tidak sesuai tanggal, dan perbedaan masing masing pemilik kapal.
Pada akhirnya diharapkan agar terjalin komunikasi yang baik, lebih terbuka , akuntabel antara nelayan dan pengelola BBM bersubsidi, dengan mengedepankan rasa keadilan bagi semua pihak.
About the Author
