Oleh: Bung Harmain Rusli
Desa Kubung, Halmahera Selatan//patroli86.com// — Di sudut sunyi Kabupaten Halmahera Selatan, ketika sorak-sorai politik mulai mereda, dan spanduk bergambar senyum palsu diturunkan satu per satu, rakyat kembali ditinggalkan dalam diam yang menyakitkan. Di Desa Kubung, jembatan darurat dari batang kelapa masih berdiri ringkih, menggantung harapan yang makin rapuh mirip janji para politisi yang datang dan pergi seperti musim.
Saat musim pemilu, jembatan itu berubah menjadi panggung politik. Ia dikunjungi, difoto, dijanjikan, namun tak pernah benar-benar diperjuangkan. “Akan dibangun jembatan permanen tahun depan,” ucap politisi dengan suara lantang, sambil berpose bersama warga. Tapi tahun berganti, kekuasaan berpindah tangan, dan jembatan itu tetaplah batang kelapa yang menyambung hidup dan luka masyarakat.
Janji yang Lapuk di Ujung Sungai
Infrastruktur bukan soal gaya, melainkan soal hak. Jembatan di Desa Kubung bukan hanya akses ekonomi itu akses menuju sekolah, menuju rumah sakit, menuju masa depan. Ketika kendaraan harus putar balik karena jembatan tak kuat dilintasi, itu artinya anak harus putus sekolah, ibu tak bisa ke puskesmas, petani tak bisa menjual hasil panennya. Tapi sayangnya, pemerintah tampaknya lebih mahir membangun panggung daripada membangun jembatan.
Para pejabat dan elite politik terlalu sibuk menghitung suara, lupa bahwa suara itu punya nyawa. Mereka terlalu lihai menebar janji, tapi gagap saat diminta menepati. Rakyat pun lelah menunggu. Bukan jembatannya yang lapuk, tapi integritas pejabat yang kian lapuk oleh kepentingan.
“Bukan cuma jembatan yang hampir runtuh, kepercayaan kami juga sudah nyaris ambruk,” ucap seorang tokoh masyarakat setempat dengan getir.
Politik Gagal Menginjak Tanah
Setelah pemilu usai, pejabat kembali ke kursi empuknya, lupa pada janji yang ditinggal di jembatan desa. Telepon tak dijawab, proposal dianggap formalitas, dan rakyat hanya dijadikan catatan pinggiran. Maka pertanyaannya: apakah negara hanya hadir saat suara dibutuhkan? Apakah rakyat harus terus hidup dalam siklus janji dan ingkar?
Politik semestinya menjadi instrumen keadilan sosial, bukan alat tipu daya berkala. Tapi hari ini, realitasnya menyedihkan: politik telah kehilangan kaki untuk menginjak tanah rakyat. Ia melayang di udara kekuasaan, dan yang tertinggal di bumi hanyalah jembatan lapuk serta warga yang terus disuruh bersabar.
Rakyat Bersuara, Negara Harus Mendengar
Rakyat kini mulai bersuara lebih keras. Mereka bosan dijadikan “ladang suara”, lalu dilupakan saat panen selesai. Mereka ingin kehadiran negara yang nyata bukan sekadar janji, bukan hanya datang saat pemilu, bukan cuma menyapa saat perlu suara.
“Kami tidak butuh janji, kami butuh jembatan yang bisa dilewati,” kata salah satu warga dengan tegas. Kalimat sederhana, tapi tajam dan penuh luka.
Jika jembatan itu masih berdiri dari batang kelapa minggu depan, bulan depan, atau tahun depan—maka itu adalah bukti bahwa kita masih gagal menjadi bangsa yang adil bagi rakyatnya sendiri. Pembangunan tak boleh hanya jadi retorika, tapi harus menjadi tindakan konkret. Dan jika penguasa tidak datang, maka rakyat yang akan bergerak.
“Karena hidup tidak bisa menunggu lima tahun sekali”.
Tentang Penulis:
Bung Harmain Rusli adalah aktivis muda Halmahera Selatan dan pemerhati isu-isu keadilan pembangunan. Tulisan ini merupakan refleksi atas suara warga yang kerap diabaikan usai masa kampanye berakhir.
(Sulfi/patroli86.com)
About the Author
