
Banjarmasin – Kalimantan Selatan, 17 Juli 2025, patroli86.com, — Tabir gelap dugaan korupsi pengadaan lahan fiktif di Kabupaten Tanah Bumbu semakin tersingkap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin.
Kasus yang disinyalir merugikan negara hingga Rp. 4,8 miliar ini kini menyeret nama-nama besar, termasuk seorang legislator aktif DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Watch Relation Of Corruption (WRC) PAN-RI Kalimantan Selatan turun tangan, menyoroti secara tajam keterlibatan sejumlah pihak.
Investigasi mendalam WRC PAN-RI mengungkap fakta mencengangkan, salah satunya adalah penerimaan dana fantastis Rp.1 miliar oleh dr. M. Yadi Mahendra, yang kini menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Fraksi PKB.
Dalam persidangan yang sedang berlangsung, terkuak sederet nama pejabat dan individu yang diduga terlibat, antara lain :
- Hernadi Wibisono: Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu.
- Amrudin: Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Tanah Bumbu.
- Arifuddin: Pemilik tanah yang menjadi pusat skandal fiktif ini.
Lebih lanjut, fakta persidangan secara gamblang membeberkan daftar penerima aliran dana hasil korupsi, memperlihatkan betapa luasnya jaring-jaring kejahatan ini. Di antara mereka yang menerima cipratan dana haram tersebut adalah :
- dr. M. Yadi Mahendra – Rp. 1 miliar.
- dr. H. Zairullah Azhar (mantan Bupati Tanah Bumbu) – Rp. 337 juta.
- Muhammad Iswandi – Rp. 1 miliar
- Andi Agung – Rp. 1,15 miliar
- Nantang – Rp. 250 juta
- Rizki Rachmawati – Rp. 1 miliar
- Kantor Jasa Penilai Publik Tineke dan Rekan – Rp. 87 juta.
Nama dr. M. Yadi Mahendra menjadi sorotan utama, mengingat statusnya sebagai figur publik dan perwakilan rakyat.
Menanggapi hal ini, WRC PAN-RI Kalsel segera melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan Sekretaris Wilayah PKB Kalsel.
Rony, Penata Humas Kejati Kalsel, membenarkan status dr. Yadi Mahendra sebagai legislator aktif.
Senada dengan itu, H. Hormansyah, S.Ag., S.H., Sekretaris Wilayah PKB Kalsel, juga mengonfirmasi dr. Yadi sebagai kader aktif partai. Namun, Hormansyah menekankan bahwa jika informasi penerimaan dana tersebut benar dan merujuk pada kurun waktu kejadian, dr. Yadi Mahendra belum menjadi kader PKB saat dugaan aliran dana tersebut terjadi.
WRC PAN-RI Kalsel berkomitmen penuh untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. “Ini adalah bentuk partisipasi publik dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan,” tegas perwakilan WRC PAN-RI Kalsel.
Proses hukum masih bergulir di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Masyarakat diimbau untuk terus mengawasi dan menghormati jalannya persidangan hingga putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Akankah kebenaran terungkap sepenuhnya dan para pelaku dimintai pertanggungjawaban atas kerugian negara yang signifikan ini? Kita tunggu saja.








