Halmahera Selatan // patroli86.com // – Polemik pelantikan empat kepala desa oleh Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba memantik reaksi keras dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (DPC GPM) Halsel. Organisasi ini menilai kebijakan tersebut mengabaikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon, melemahkan wibawa hukum, dan berpotensi memicu ketegangan di masyarakat.
Ketua DPC GPM Halsel, Harmain Rusli, menegaskan pelantikan itu bukan sekadar proses administratif, tetapi menunjukkan arogansi kekuasaan.
,“Ini bukan sekadar pelantikan. Ini drama kekuasaan yang menyembunyikan luka hukum di balik upacara seremonial,” ujar Harmain, yang juga mahasiswa Hukum Syariah STAI Alkhairaat Labuha, Rabu, 11/9/2025
Menurut Harmain, Putusan PTUN Nomor 41/G/2023/PTUN.ABN telah secara jelas membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa Kuwo karena ditemukan cacat prosedural, termasuk selisih jumlah pemilih yang hadir dengan suara yang tercatat.
,“SK-nya gugur, subjek hukumnya pun ditolak pengadilan. Tapi oleh kekuasaan, ia dihidupkan kembali. Ini bukan sekadar pembangkangan hukum, ini bentuk arogansi,” tegasnya.
Ia juga mengkritik dalih “diskresi” yang digunakan Pemerintah Daerah.
,“Diskresi bukan pelindung bagi pelanggaran. Jika dijadikan tameng untuk menabrak hukum, maka ia telah berubah menjadi wajah baru tirani,” ujarnya.
GPM Halsel juga menyoroti ketidakhadiran Wakil Bupati Halmahera Selatan dalam pelantikan tersebut. Menurut Harmain, absennya wakil bupati menjadi simbol keretakan koordinasi pemerintahan.
,“Ketidakhadiran ini bukan kebetulan, ia simbol krisis kepercayaan dan transparansi,” katanya.
Empat desa yang dilantik yakni:
Desa Kuo, Kecamatan Gane Timur
Desa Goro-goro, Kecamatan Bacan Timur
Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan
Desa Loleongusu, Kecamatan Mandioli Utara
Harmain memperingatkan pelantikan itu berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat. DPC GPM Halsel menyatakan siap menggelar aksi sebagai mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Bassam–Helmi.
,“Jika hukum dibungkam, maka suara rakyat akan menggelegar. Jangan salahkan jika kantor pemerintahan diguncang oleh gelombang kesadaran rakyat yang tak lagi bisa dibendung,” pungkas Harmain.
(Tim Red)
About the Author
