
Halmahera Selatan //patroli86.com// – Mahkamah Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH), Djabarudin SH, melontarkan kritik keras terhadap pemerintah daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Bagian Hukum Setda Halsel. Ia menilai kedua instansi tersebut telah melecehkan DPRD secara kelembagaan karena hingga kini DPRD tidak bisa mengantongi Surat Keputusan (SK) terkait pelantikan empat kepala desa.
Menurut Djabarudin kepada media ini,pada kamis/2/10/2025, persoalan ini bukan sekadar teknis administrasi, melainkan bentuk pelecehan terhadap fungsi dan pengawasan DPRD. “Bayangkan, selembar SK saja DPRD tidak bisa kantongi. Itu artinya bukan hanya pelecehan, tapi juga menunjukkan DPRD dipandang tidak punya wibawa oleh Kadis DPMD dan Kabag Hukum,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa kasus pelantikan empat kepala desa sama sekali bukan perkara sederhana. Hal ini menyangkut legitimasi pemerintahan desa dan kepastian hukum masyarakat. “Kalau ada yang menganggap masalah ini ringan, itu jelas keliru. Ini soal ketaatan bupati terhadap hukum dan kepastian nasib masyarakat di empat desa,” ujar Djabarudin.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa sikap DPMD dan Kabag Hukum yang menahan SK dari DPRD memperlihatkan adanya upaya melemahkan peran legislatif. “DPRD adalah lembaga representasi rakyat. Jika sampai dilecehkan seperti ini, maka demokrasi di Halsel sedang berada dalam ancaman serius,” tambahnya.
Djabarudin mengingatkan, rakyat akan menilai siapa yang berpihak pada hukum dan siapa yang justru mengaburkan masalah. “BARAH bersama elemen masyarakat tidak akan tinggal diam. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai hukum benar-benar ditegakkan,” pungkasnya.
(Tim Red)








