
Halmahera Selatan //patroli86.com// – Polemik pelantikan empat kepala desa di Kabupaten Halmahera Selatan terus bergulir. Hingga kini, DPRD melalui Komisi I belum juga berhasil mengantongi Surat Keputusan (SK) pelantikan, meski sudah tiga kali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama eksekutif, bahkan melibatkan Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) dan Praktisi Hukum Advokat Indonesia (PHAI).
Dalam RDP tersebut, DPRD seharusnya dapat meminta kejelasan dan salinan SK pelantikan empat kepala desa yang dinilai cacat prosedur. Namun hingga tiga kali rapat, dokumen yang diminta tak kunjung diberikan oleh Kadis DPMD maupun Kabag Hukum Setda Halsel.
Situasi ini menuai kritik keras dari Sekretaris BARAH, Rustam Side. Ia menilai DPRD, khususnya Komisi I, memperlihatkan kelemahan bahkan terkesan takut menghadapi pejabat eksekutif.
,“Bayangkan, tiga kali RDP resmi dengan menghadirkan BARAH dan PHAI, tapi selembar SK empat kepala desa saja tidak bisa dikantongi DPRD. Ini mencoreng wibawa legislatif. Komisi I seolah tunduk pada Kadis DPMD dan Kabag Hukum,” tegas Rustam Side.
Menurutnya, kegagalan DPRD dalam mengawal persoalan ini tidak hanya melecehkan lembaga, tetapi juga menghianati kepercayaan masyarakat Halsel.
,“Kalau DPRD tidak berani, maka kami bersama elemen masyarakat akan terus mengawal. Empat kepala desa yang dilantik dengan dugaan cacat prosedur harus dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
BARAH bersama PHAI menegaskan akan tetap konsisten mengawal persoalan ini, baik melalui langkah hukum maupun aksi massa, hingga DPRD dan aparat berwenang menunjukkan sikap tegas.
(Tim Red)









