
Halmahera Selatan //patroli86.com// – Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) bersama Asosiasi Laut dan Darat (ASLAT) menyoroti lemahnya tanggung jawab sosial perusahaan tambang nikel PT Harita Nickel terhadap masyarakat Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Kedua organisasi tersebut menilai program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) Harita Nickel belum menjawab kebutuhan dasar masyarakat yang hidup berdampingan langsung dengan aktivitas tambang.
Dalam pernyataan sikap bersama yang dibacakan Ketua BARAH, Ady Hj. Adam, dan Ketua ASLAT, Yeheskel Siar, pada senin (6/10/2025), mereka menilai Harita Nickel selama ini lebih fokus pada kepentingan industri dan infrastruktur perusahaan ketimbang kepentingan sosial warga sekitar tambang.
,“Proyek strategis nasional di Pulau Obi seharusnya memberi manfaat langsung bagi masyarakat lingkar tambang, khususnya di Kawasi. Tapi faktanya, warga justru kesulitan mengakses fasilitas transportasi laut, sementara pelabuhan dan bandara dibangun untuk kepentingan korporasi,” tegas Ady Hj. Adam.
Ady menambahkan, sejak pemerintah menetapkan Pulau Obi sebagai kawasan strategis nasional pada 2021, aktivitas pertambangan Harita Nickel semakin masif. Namun, kebutuhan dasar warga, terutama soal transportasi laut dan pemberdayaan ekonomi, justru terabaikan.
,“Ini ironis. Di tengah geliat industri nikel dan pembangunan smelter, masyarakat Kawasi justru belum punya pelabuhan penyebrangan yang layak. Sementara CSR Harita Nickel seolah hanya jadi formalitas tanpa dampak nyata,” lanjut Ady.
Sementara itu, Ketua ASLAT Yeheskel Siar menyoroti kebijakan Harita Nickel yang dinilai manopoli operasional pelabuhan penyeberangan laut Kawasi–Obi–Bacan. Ia menjelaskan, banyak sopir dan motoris speedboat lokal merasa tersisih karena tidak mendapatkan porsi dalam operasional pelabuhan tersebut.
,“Kami melihat Harita Nickel terlalu dominan. Warga dan motoris lokal sulit ikut serta dalam operasional pelabuhan karena pengelolaan sepenuhnya dikuasai perusahaan. Padahal masyarakat setempat seharusnya menjadi bagian dari penggerak ekonomi Kawasi,” ujarnya.
Yeheskel juga menegaskan bahwa keberadaan pelabuhan speedboat Kawasi sangat mendesak karena menjadi urat nadi transportasi masyarakat, termasuk bagi keluarga karyawan yang hendak cuti maupun beraktivitas ekonomi ke Bacan.
Dalam pernyataan sikap bersama itu, BARAH dan ASLAT menilai CSR Harita Nickel gagal menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perusahaan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Mereka juga menuding bahwa Harita Nickel melalui program CSR-nya justru menutup ruang pemberdayaan masyarakat penerima Dana Bagi Hasil (DBH) Kawasi. Sejumlah kelompok penerima DBH disebut tidak lagi mendapat dukungan modal maupun pelatihan pemberdayaan sejak awal 2024.
,“Kami menduga CSR Harita Nickel tidak berpihak pada masyarakat kecil. Programnya lebih banyak berhenti di administrasi dan pencitraan, tanpa evaluasi manfaat nyata di lapangan,” kritik Ady.
Sebagai bentuk tekanan moral dan politik publik, BARAH dan ASLAT menyampaikan empat tuntutan utama:
1. Mendesak CSR Harita Nickel membangun Pelabuhan Speedboat Kawasi.
2. Mendesak CSR Harita Nickel mendorong pembagian kuota penumpang speedboat khusus karyawan cuti dan warga umum secara adil.
3. Mendesak Harita Nickel memperjelas status kepemilikan pelabuhan kapal penumpang di Kawasi.
4. Mendesak CSR Harita Nickel membuka ruang pemberdayaan bagi kelompok masyarakat penerima manfaat DBH Kawasi.
Salah satu aliansi dan organisasi ini menegaskan akan terus mengawal tuntutan tersebut dan siap menggelar aksi lanjutan jika tidak ada respons konkret dari pihak perusahaan maupun Pemerintah Daerah Halmahera Selatan.
,“Kami tidak anti investasi, tapi investasi harus berkeadilan sosial. Jangan sampai masyarakat lokal hanya jadi penonton di tanah sendiri,” pungkas Yeheskel Siar.
(Tim Redaksi // patroli86.com)









